CILEGON, BANTEN RAYA – Walikota Cilegon Helldy Agustian menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023, Selasa (14/3).
Penghargaan itu diterima Pemkot Cilegon karena ketercakupan jaminan kesehatannya (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) telah melebihi capaian target UHC Pemerintah Pusat sebesar 95 persen. UHC Kota Cilegon mencapai 98,09 persen.
Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta para gubernur dan bupati walikota penerima penghargaan.
Wapres Maruf Amin mengapresiasi para gubernur, serta bupati dan walikota yang telah bekerja keras mewujudkan UHC.
“Apresiasi tinggi atas berbagai upaya kerja keras kepala daerah mendukung JKN sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi tonggak revolusioner dalam pelayanan masyarakat indonesia,” ujarnya.
Saat ini, kata Maruf, sebanyak 248 juta atau 90,35 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.
“Kita patut bangga Indonesia mampu jadi salah satu negara dengan cakupan kesehatan yang besar sehingga hampir seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan. Ke depan daerah yang belum mencapai harus mendukung agar target UHC 98 persen dari total penduduk bisa terealisasi,” katanya.
Ma’ruf menekankan agar Pemda dapat berperan lebih dengan mendaftar BPJS bagi penduduk rentan, seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar.
“Pemda juga pastikan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa kecuali. Mendorong pekerja informal yang secara finansial mampu untuk mendaftar anggota keluarganya. Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan,” katanya.
Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga dengan penghargaan yang diterima. Hal itu merupakan upaya bersama seluruh jajaran Pemkot Cilegon, termasuk juga pihak industri.
“Saya berharap UHC Kota Cilegon yang sudah mencapai 98,09 bisa dipertahankan. Masyarakat Kota Cilegon tidak perlu khawatir kalau sakit,” katanya.
Dikatakan, dengan UHC yang mencapai 98 persen itu seluruh warga Kota Cilegon ketika sakit tinggal datang ke rumah sakit dan tunjukkan identitas KTP langsung bisa ditangani.
“BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3 kali 24 jam paling lambat dan paling cepat 1 kali 24 jam. Sebelum ada UHC, lebih dari 14 hari dan tidak dapat ditangani dengan cepat,” katanya.
Manfaat adanya UHC lainnya, kata Helldy, bila BPJS mati atau menunggak, warga tetap bisa mendapatkan layanan dengan syarat BPJS-nya dialihkan ke program Pemkot Cilegon.
“Bila sedang di luar Cilegon pun, warga tidak perlu khawatir sebab daerah dengan UHC tinggi, bisa tetap mendapat pelayanan BPJS karena NIK warga Cilegon sudah terkoneksi dengan BPJS, ” ujarnya.
Sementara itu,Hal senada disampaikan Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari. Kata dia, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan sekira 66 ribu warga kurang mampu di Kota Cilegon, sehingga UHC lebih dari 95 persen.
“Setelah ini kita harus terus meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana, SDM (sumber daya manusia) seperti pelatihan-pelatihan agar pelayanan kita semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (uri)
