Kasus Korupsi Pengadaan Komputer UNBK Segera Disidangkan

Penyimpangannya yaitu komputer tidak sesuai spesifikasi pada kontraknya. Kontraktor juga mengirimkan barang jumlahnya tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Kemudian, adanya penggunaan software bajakan tanpa lisensi (Ilegal) dari Microsoft.

Selain itu, pengadaan komputer untuk UNBK dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana APBN 2017 sebesar Rp 25 miliar, seharusnya digunakan pada tahun tersebut. Namun DAK tidak digunakan dan menjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) 2017.

Kemudian pada APBD Perubahan 2017, Dinas Pendidikan Provinsi Banten menganggarkan pengadaan komputer UNBK senilai Rp40 miliar dengan kualitas yang sama dengan rancangan dalam DAK.

Sehingga dari hasil penyelidikan itu, penyidik Pidsus Kejati Banten telah menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan komputer untuk keperluan UNBK di Provinsi Banten yang mengakibatkan kerugian negara Rp8,9 miliar. (darjat)