BANTENRAYA.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND)
mengeruduk kantor Walikota Serang di Puspemkot Serang, Kelurahan Banjarsari Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (12 Juni 2025).
Mahasiswa mempertanyakan realisasi 13 program 100 hari kerja Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia.
Aksi pertanyakan realisasi 13 program 100 hari kerja sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan polisi dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Serang.
Kericuhan itu terjadi berawal mahasiswa mencoba masuk gerbang Puspemkot Serang yang dijaga ketat polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang.
Aksi itu dilakukan lantaran Walikota dan Wakil Walikota Serang Budi-Agis tidak kunjung menemui massa aksi.
Sempat terjadi dorong mendorong antara mahasiswa dengan polisi dan Satpol PP Kota Serang, namun akhirnya gerbang berhasil didobrak, dan mahasiswa EK LMND berhasil masuk area Puspemkot Serang.
Setelah berhasil masuk area Puspemkot Serang, mahasiswa EK LMND juga membakar sebuah ban mobil yang sudah disiapkan. Imbasnya kepulan asap hitam pun membubung ke langit.
Jalan Irigasi di Kecamatan Kasemen Kota Serang Masih Rusak
Koordinator Aksi EK LMND, Erlan Priadi mengatakan, ada 11 tuntutan yang disuarakan dalam aksi mengkritik program 100 hari kerja Budi-Agis yang kurang optimal.
Sebelas tuntutan itu diantaranya meminta Pemkot Serang untuk menghentikan penggusuran yang merugikan rakyat karena tanpa solusi yang adil, dan manusiawi.
“Maksudnya dari penggusuran tersebut banyak revitalisasi yang mungkin disalahgunakan.
Tidak sesuai dengan titik target pasarnya. Seperti yang terjadi di Stadion Maulana Yusuf. Di situ terjadi banyak sekali eksploitasi oleh pemerintah,” ujar Erlan, kepada Banten Raya.
62 Kios Bermasalah di Dalam Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Bakal Dibongkar
Ia juga menyoroti soal sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak. Di beberapa sekolah SD dan SMP masih banyak sarana dan prasarana yang memang kurang.
“Kebetulan ada beberapa sekolah negeri di Kota Serang belajarnya tidak ada sama sekali bangkunya.
Nah, itu masih jadi banyak diskriminasi banget gitu. Jangan jadi ketimpangan sosial banget yang terjadi di Kota Serang,” ucap dia.
Erlan mengatakan, Pemkot Serang belum menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang layak di Kota Serang.
Motor Janda Dicuri Teman Kencannya
Pengelolaan sampah menjadi salah satu program Budi-Agis yakni Serang Bersih yang menargetkan 1.000 bank sampah dan mengedukasi masyarakat.
“Tetapi di 100 hari kerja pertamanya mereka tidak melakukan kerja secara optimal yang dimana kita tidak sama sekali melihat adanya kinerja yang terjadi. Maksudnya bank sampah yang katanya 1.000 itu tidak ada,” katanya.
Tuntutan yang selanjutnya, EK LMND menyoroti angka kemiskinan di Kota Serang mencapai 10 persen dari jumlah total penduduk Kota Serang.
“Menurut subjektif dari saya sendiri itu angka yang tinggi. Apalagi Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten yang angka kemiskinan masih tinggi bahkan angka kemiskinan Kota Serang ini sudah menunjukkan kemiskinan ekstrem,” kata Erlan.
Gubernur Ngaku Belum Terima Usulan Sekda
Erlan menyebut program 100 hari kerja Budi-Agis gagal karena empat program dari 13 program yang dicanangkan yakni Serang Bersih, Serang Menyala, Serang Pendidikan Mebeler dan Serang Digital tidak berjalan secara optimal.
“Kami tahu 100 hari kerja itu bukan waktu yang lama, tapi itu untuk menjadi ajang pembuktian nyata lho.
Dari janji-janji kampanye Budi-Agis, belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Jadi menurut kami gagal,” kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa era kepemimpinan Budi-Agis di 100 hari kerjanya hanya gimik semata.
Bank bjb Perkuat Koneksi dengan Generasi Muda Lewat Dukungan pada Konser Hindia
“Kami bisa memberikan suatu argumentasi bahwasanya kepemimpinan Budi Adis ini menurut saya lebih ke arah hal yang fomo ataupun ikut-ikutan.
Kepemimpinan yang populis hanya mengikut-ikutkan trend zaman seperti Kang Dedi Mulyadi,” katanya.
Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, program 100 hari kerja bukan tolak ukur kepala daerah dalam menentukan keberhasilan.
“Tapi 100 hari kerja itu di mana momentum seorang kepala daerah membuat konsep-konsep atau dasar-dasar pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan di periodenya,” ujar Budi.
Bank bjb Perkuat Koneksi dengan Generasi Muda Lewat Dukungan pada Konser Hindia
Menurut dia, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya termasuk melalui aksi demonstrasi, namun Budi menyarankan menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan cara audiensi, selain pesannya tersampaikan dan tidak menganggu ketertiban umum.
“Saya menyerap tuntutannya, saya berkenan, lebih berkenan, lebih baik, tertib, ya kan kita harus menjaga ketertiban juga.
Jangan sampai nanti demonya memancing ketika panas ini hal yang tidak diinginkan atau sampai merusak pager kantor.
Jadi saya lebih berkenan beraudensi, diskusi, memberi masukan kepada kami sebagai pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Serang yang dipimpin oleh saya. Kebetulan saya lagi kurang sehat badan, demam,” katanya.
Lelang Mobil Dinas Milik Pemkot Serang Dilakukan Bertahap
Budi juga menyikapinya dengan bijak jika program 100 hari kerjanya dinilai gagal oleh mahasiswa. Kata dia, membangun dan memajukan Kota Serang butuh proses dan tidak bisa langsung simsalabim.
“Ya itu haknya masyarakatlah. Mana ada yang namanya membangun gak mungkin 100 hari kerja itu langsung simsalabim.
Dengan biaya ratusan miliar. Mana ada pekerjaan yang sampai 3 bulan selesai,” ujarnya. (harir)
