BANTENRAYA.CO.ID – Nasib pegawai honorer memang selalu dipandang sebelah mata keberadaanya oleh pemerintah. Bahkan, nasib pegawai honorer juga sekarang sudah tidak menentu karena akan dihapuskan per 28 November 2023 ini. Belum lagi, para pegawai honorer biasanya juga terus telat dalam mendapatkan haknya sebagai pegawai pemerintah. Salah satunya biasanya honor atau gaji yang dibayarkan untuk pegawai honorer setipa bulan telat. Saat awal tahun, dipastikan honorer tidak akan menerima bayaran karena alasan taransisi keuangan daerah. BACA JUGA: Info Paling Update: Menpan-RB Rencanakan Konsep Part Time Untuk Honorer yang Dihapuskan, Per Bulan Cuma Digaji Segini Itu masih menjadi problem klise setiap pemerintah daerah jika gaji honorer masih terkendala setipa awal tahun. Biasanya gaji honorer juga bersamaan dengan tunjangan yang diberika kepada para ASN daerah. Untuk bisa mendapatkan kebutuhan, biasanya honorer terpaksa mencari seadanya pekerjaan hingga hutangan uang. Tidak sedikit juga dari honorer dan ASN malah terjebak dengan hutang pinjaman online atau pinjol. Dikutip BantenRaya.Co.Id dari berbagai sumber pada Selasa 13 Juni 2023, adanya keterlambatan honor sekarang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Dimana hampir 3 bulan honorer belum menerima gaji. BACA JUGA: Sudah Sepakat Kepung Kantor Kemenpan-RB dan DPR-RI, Puluhan Ribu Honorer se-Provinsi Banten Siap Perjuangkan Nasibnya Menjadi PPPK “Belum ada kejelasan sampai seakrang, tidak tahu gajinya mandeg,” kata salah satu honorer. Kendati honorernya tidak besar. Namun, itu sangat dibutuhkan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. “Memang sekarang menggunakan tabungan yang ada untuk pemenuhan kebutuhan,” ujarnya. Ia memastikan, jika honor selalu saja terkendala diawal tahun. Bahkan kondisi tersebut berlangsung selama 3 bulan. “3 bulan kadang, kadang 1 bulan yang pasti dirapel,” tegasnya. BACA JUGA: Berjuang Hingga Titik Darah Penghabisan! Puluhan Ribu Honorer Asal Daerah Ini Bakal Kepung Kantor Kemenpan-RB Hingga DPR-RI Pria ini menyampaikan, dipastikan hampir seluruh honorer telat dibayarkan gajinya. “Ada yang lancar, tapi ada juga yang tidak,” ucapnya. Data dari BKPSDM Pangandaran update per 12 Juni 2023 jumlah Non ASN Pangandaran ada 4.367 orang dengan jumlah laki-laki 2.288 dan perempuan 2.079 orang. Untuk gaji honorer sendiri, biasanya Pemda Pangandaran mengalokasikan Rp5 sampai Rp6 miliar setiap bulannya. Jika diestimasi maka hampir Rp15 miliar lebih yang harus dibayarkan untuk honorer. BACA JUGA: Pemerintah Larang Kepala Daerah Anggarkan Gaji Honorer, Tapi Malah Siapkan Anggaran DAU untuk Gaji Pokok dan Tunjangan 1 Juta PPPK Daerah “Ya kalau satu tahun anggaran tenaga honorer pemkab Pangandaran mencapai Rp 75 miliar per tahun,” kata Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pangandaran Hendar Suhendar. Hal sama disampaikan, Sekretaris Daerah Pangandaran Kusdiana membenarkan honor tenaga honorer belum dibayarkan. “Alasannya berbagai faktor. Iya memang belum cair, kita juga TPP belum, tenang tenang,” kata Kusdiana. ***
