BANTENRAYA.CO.ID – Forum Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer atau Fortrah Cilegon mendesak agar pemerintah pusat bisa mengangkat honorer tenaga teknis dan administrasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Fortrah Cilegon berharap bukan hanya honorer tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang mendapatkan jalan mulur untuk menjadi PPPK.

Tunutan Fortrah Cilegon bahkan disampaikan langsung dalam Rakorkomwil III Apeksi yang berlangsung di Hotel The Royale Krakatau Cilegon pada Senin, 8 Mei 2023.

Setelah Rakorkomwil III Apeksi resmi dibuka, acara berikutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi.

Forum diskusi menjadi gemuruh dan dinamis dengan pertanyaan menjurus dan kontekstual yang diarahkan kepada Unsur Perwakilan KemenpanRB yang hadir pada acara itu.

Perwakilan Honorer yang terhimpun dalam Fortrah Cilegon Ficky turut memberikan pertanyaan dan tuntutannya kepada perwakilan KemenpanRB yang hadir di Rakorkomwil III Apeksi.

“Menyimak dari 4 prinsip dasar pengentasan tenaga honorer antara lain menghindari PHK masal, tidak ada tambahan beban fiskal, menghindari penurunan pendapatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami lebih berfokus pada point ke 4 yakni menyoal regulasi agar lebih berlaku adil dan berpihak pada Honorer Tenaga Teknis dan Administrasi bukan hanya Honorer Tenaga Pendidikan dan Kesehatan saja yang diberikan keistimewaan melalui kebijakan ffirmasi”kata Ficky.

Ficky juga menyinggung soal hasil database yang ditanda tangani Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM untuk segera ditindaklanjuti oleh MenpanRB mengenai kepastian status honorer diangkat menjadi CPNS atau PPPK.

Ficky juga meminta MenpanRB mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat menerbitkan Perubahan Peraturan Pemerintah terkait Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS atau PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya.

“Sebagaimana dulu pengangkatan CPNS diatur dalam PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil,”tegasnya.***