BANTENRAYA.CO.ID – Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) rute Palima–Cinangka yang tergabung dalam Komunitas Angkot Palka kembali menyuarakan penolakan terhadap operasional bus Trans Banten.

Mereka menilai keberadaan program transportasi tersebut menurunkan pendapatan para sopir dan menimbulkan ketimpangan antar moda angkutan.

Koordinator Komunitas Angkot Palka, Geri Wijaya mengatakan pihaknya merasa terdzolimi oleh kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada pekerja angkutan konvensional.

Ia menuding pemerintah tidak serius menindaklanjuti kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Banten.

“Kami sudah aksi sejak tanggal 15 Oktober dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan. Saat itu beliau sepakat akan evaluasi jam operasional dan trayek Trans Banten, serta berjanji mempertemukan kami dengan Gubernur Banten

. Tapi sampai hari ini, janji itu tidak ditepati,” ujar Geri, Senin (27 Oktober 2025).

Menurut Geri, para sopir menuntut agar pemerintah melibatkan mereka dalam pengelolaan dan operasional Trans Banten.

Sejak bus tersebut diluncurkan pada 4 Oktober lalu, kata dia, pendapatan sopir angkot turun drastis.

“Sebelum ada Trans Banten, kami bisa dapat Rp350 ribu per hari. Sekarang hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, belum lagi dipotong setoran.

Makanya kami minta supaya ada evaluasi dan keterlibatan aktif supir-supir yang terdampak,” ucapnya.

Geri menegaskan, tuntutan mereka bukan semata menolak Trans Banten, tetapi meminta agar kebijakan tersebut dijalankan secara adil.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada proyek transportasi baru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku transportasi lama.

“Awalnya kami memang menolak, karena Trans Banten ini membuat pendapatan kami turun.

Tapi kalau ini sudah menjadi program resmi dan menjadi janji politiknya Andra Soni, setidaknya kami dilibatkan.

Minimal 70 persen dari kebijakan itu harus berdampak positif bagi sopir yang kehilangan penumpang,” katanya.

Salah satu persoalan yang disorot komunitas ini adalah pelanggaran jam operasional bus Trans Banten. Berdasarkan kesepakatan, bus seharusnya beroperasi pukul 06.00–17.00 WIB.

Namun, Geri menyebut bus masih beroperasi hingga malam hari tanpa pengawasan yang jelas.

“Jam operasional disepakati sampai jam lima sore, tapi faktanya di lapangan sampai jam setengah tujuh malam masih jalan.

Kadishub malah kaget waktu kami sampaikan, karena beliau hanya tahu laporan di meja, bukan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Meski sudah sempat beraudiensi dengan Dishub Banten, Geri mengaku kecewa karena belum ada hasil konkret.

Ia menilai janji pertemuan dengan Gubernur Banten sebagai pengambil keputusan penuh juga belum terealisasi.

“Tidak ada hasil sama sekali. Kami merasa pemerintah tidak punya komitmen.

Padahal yang bisa mengambil keputusan soal Trans Banten itu Gubernur, bukan hanya Kadishub,” tegasnya.

Geri menambahkan, komunitasnya akan menempuh langkah lanjutan dengan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Gubernur Banten.

Jika kembali diabaikan, mereka berencana menggelar aksi dengan massa lebih besar.

“Kami akan kirim surat audiensi Rabu besok. Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang jauh lebih banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa sebagian tuntutan para sopir sebenarnya sudah ditindaklanjuti.

“Terkait dengan tuntutan mereka mengenai jam operasional itu sudah kami laksanakan, semula operasional dari jam 06.00 pagi sampai jam 18.00 sore, jadi mundur dari jam 07.00 sampai jam 17.00.

Tapi katanya mereka masih lihat kalau Trans Banten beroperasi sampai jam setengah 7 malam. Itu nanti kita dalami dan cek lagi, karena seharusnya tidak ada sampai jam segitu,” kata Tri.

Terkait permintaan bertemu Gubernur Banten Andra Soni, Tri mengaku sudah menyampaikan keinginan para sopir tersebut.

“Sudah saya sampaikan secara langsung, tapi kan saya gak bisa atur jadwal Gubernur. Ya makanya tadi saya sampaikan lagi, apa yang mereka inginkan?” ucapnya.

Menurut Tri, penghentian operasional Trans Banten bukanlah opsi yang bisa diambil. Namun, ia mendorong para sopir agar membentuk wadah berbadan hukum jika ingin terlibat dalam pengelolaan program tersebut.

“Kalau mereka menginginkan operasional Trans Banten dihentikan, ya saya sampaikan kalau itu tidak bisa.

Kalau mereka ingin bisa terlibat, saya sudah sarankan agar mereka membentuk menjadi suatu koperasi atau CV atau apapun namanya yang berbadan hukum. Kalau sekarang kan mereka rata-rata masih perorangan,” jelasnya.

Tri menegaskan, pihaknya menghormati aspirasi para sopir, namun operasional Trans Banten tetap akan berjalan.

“Kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Tapi apa yang mereka sampaikan, kami menghargai dan menerima,” tandasnya. (raffi)