BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima sekitar 5.800 aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Dari ribuan usulan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, kondisi jalan hingga persoalan banjir menjadi keluhan yang cukup dominan.
Aspirasi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Banten dalam menentukan arah pembangunan pada 2027 mendatang.
BACA JUGA : 38.100 Warga Dicek TBC
Selain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi sektor prioritas pemerintah provinsi dalam penyusunan program kerja tahun depan.
“Untuk 2027, kita tetap fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Deden, Rabu (19 Agustus 2026).
Deden menjelaskan, ribuan aspirasi tersebut dihimpun melalui hasil reses anggota DPRD Banten.
Dari berbagai masukan yang diterima, kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat. “Yang paling banyak itu infrastruktur. Seperti jalan, apalagi persoalan banjir,” ujarnya.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Menurut Deden, banyaknya aspirasi terkait infrastruktur menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.
Namun, Pemprov Banten tidak dapat serta-merta memasukkan seluruh usulan tersebut ke dalam RKPD.
Setiap aspirasi harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, kewenangan pemerintah provinsi serta kemampuan anggaran daerah.
Penyaringan tersebut diperlukan agar program yang masuk dalam RKPD tetap memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dilaksanakan.
BACA JUGA : Usai Pensiun, Nanang Saefudin Tak Ingin Tinggalkan Kota Serang
Deden mengatakan, Pemprov Banten telah memiliki indikator yang menjadi acuan sejak awal proses perencanaan.
Dengan begitu, usulan masyarakat tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga kesesuaiannya dengan target pembangunan daerah.
“Dari awal kita sudah punya kamus. Di situ sudah terisi apa-apa yang nanti menjadi indikator perencanaan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, penyusunan RKPD bukan sekadar mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.
BACA JUGA : IPSI Kabupaten Serang Pecah Dua
Pemerintah juga harus memastikan program yang dipilih realistis untuk dilaksanakan dengan kondisi keuangan daerah.
Oleh karena itu, kata Deden, setelah usulan disaring berdasarkan indikator perencanaan dan kewenangan, faktor kemampuan fiskal menjadi pertimbangan berikutnya.
“Dari usulan yang terakomodasi itu tinggal nanti bicara kemampuan anggaran untuk proses realisasinya,” tandas Deden.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Eri Suheri turut mengamini jika persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Kondisi tersebut berkaitan dengan jalan, jembatan, penerangan jalan hingga jaringan irigasi.
Kendati demikian, kata Eri, dengan banyaknya aspirasi dan masukan dari masyarakat yang tidak mungkin diselesaikan seluruhnya secara serentak.
Maka, ia mendorong agar Pemprov Banten dapat melakukan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Persoalan infrastruktur ini memang yang paling banyak dikeluhkan, seperti jalan rusak, irigasi, dan sebagainya.
BACA JUGA : Usai Pensiun, Nanang Saefudin Tak Ingin Tinggalkan Kota Serang
Maka, Pemprov harus bisa memilih mana yang paling harus, yang paling urgen. Terlebih dengan kondisi anggaran yang saat ini kan (menipis),” ujar Eri.
Eri mengatakan, pembangunan infrastruktur di Banten tidak boleh hanya berfokus pada jalan. Infrastruktur irigasi juga harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan.
Menurutnya, akses jalan memang penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Namun, produktivitas sektor pertanian tidak akan optimal apabila jaringan pengairan untuk persawahan tidak berfungsi dengan baik.
BACA JUGA : Pengamat Sebut Pemerintah Harus Introspeksi
“Kalau bicara ketahanan pangan, di samping infrastruktur jalan kita juga harus perhatikan irigasinya,” katanya.
Eri menegaskan, pembangunan infrastruktur juga harus dikerjakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek.
“Pemerintah harus menjalin koordinasi yang baik, baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, begitu juga Pemprov dengan pusat.
Jadi jangan karena keterbatasan anggaran, menjadi alasan pembangunan berjalan lambat,” jelasnya. (raffi)
