BANTENRAYA.CO.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), anjloknya oplah koran, dan pergeseran iklan ke media sosial (medsos) menjadi sinyal krisis serius industri pers nasional.
Di tengah situasi itu, pemerintah diminta hadir agar pers tetap mampu menjalankan fungsi kontrol dan menjaga kualitas informasi publik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat saat puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, Senin (9 Februari 2026).
Dia menyebut, hampir tidak ada perusahaan pers yang terbebas dari PHK akibat tekanan bisnis yang kian berat.
BACA JUGA : Tak Hanya Seremonial, HPN 2026 di Banten Dorong Pariwisata dan UMKM Lokal Bergerak
“Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK,” kata Komarudin.
Menurut dia, dominasi media sosial dan platform digital berbasis algoritma telah menggerus pangsa audiens dan belanja iklan media arus utama.
Akibatnya, pers konvensional mengalami penurunan drastis baik dari sisi bisnis maupun jumlah pembaca.
“Karakter bisnis digital mengejar audiens. Di mana penontonnya banyak, ke sana iklan berpindah,” ujarnya.
BACA JUGA : Pesona Krakatau Anyer Hotel dengan Best View Pantai
Komarudin menilai intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan keadilan distribusi belanja iklan, agar tidak seluruhnya tersedot ke platform media sosial.
Dia berharap ada kebijakan pemerintah agar pers tetap bisa tegak dan subur. Sebab ini bukan soal bisnis semata, tapi soal kualitas informasi yang bisa didapatkan publik.
Dia menegaskan, di tengah banjir informasi yang cenderung emosional dan sensasional di media sosial, pers arus utama masih menjadi rujukan utama masyarakat ketika menghadapi persoalan krusial.
Sebab dari sisi kepercayaan, pers arus utama masih memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi.
BACA JUGA : Kolaborasi Strategis bank bjb dan Kemendesa PDT Percepat Pemberdayaan Ekonomi Desa
“Kalau ada isu penting, masyarakat tetap mencari media yang dipercaya,” ujarnya.
Komarudin Hidayat menegaskan, kepercayaan publik (trust) menjadi taruhan terbesar pers di tengah krisis.
Ia mengingatkan profesionalisme, objektivitas, dan etika merupakan syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan tersebut.
Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menegaskan, dalam situasi di mana banjir informasi terjadi, kritik pers justru menjadi semakin penting.
BACA JUGA : bank bjb Permudah Masyarakat Berinvestasi lewat ORI029
Ia mengingatkan agar kritik tidak dimaknai sebagai ancaman atau kebencian terhadap pemerintah.
“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara,” kata Munir.
Menurut Munir, kritik merupakan mekanisme koreksi agar arah pembangunan tidak menyimpang. Pers, kata dia, tumbuh bersama perjuangan bangsa dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.
“Pers memberi peringatan ketika pembangunan tidak berada di rel yang benar,” ujarnya.
BACA JUGA : Foam Party Seru Bersama si Buah Hati di Pesona Krakatau Cottage and Hotel
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai tantangan pers semakin berat seiring masifnya disinformasi dan manipulasi algoritma.
Bila dahulu grup kasidah Nasidaria menyebut wartawan adalah ratu dunia, maka saat ini algoritma adalah raja dunia.
Dia mengingatkan, tipisnya batas antara fakta dan realitas di media sosial saat ini menuntut pers untuk tetap berpegang pada verifikasi dan etika jurnalistik.
“Tanpa verifikasi dan keberpihakan pada kebenaran, pers bisa kehilangan fungsi pencerahannya,” ujarnya.
BACA JUGA : KPK Temukan Banyak Pelanggaran Tambang
Muhaimin menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi tantangan zaman.
Menurut dia, pers harus menjadi sarana edukasi publik dan penjernih informasi.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan, menjadi tuan rumah HPN 2028 merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan bagi Provinsi Banten untuk melayani insan pers dari seluruh Indonesia.
Selama satu pekan rangkaian HPN 2026, kegiatan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya sektor ekonomi dan pariwisata.
BACA JUGA : Kolaborasi bank bjb dan LPK Dorong Perencanaan Pensiun Sejak Dini
Keberhasilan penyelenggaraan puncak HPN di Provinsi Banten terwujud berkat keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lain.
Andra menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan HPN 2026 di Provinsi Banten.
“Saya selaku Gubernur Banten mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila selama pelaksanaan HPN 2026 dirasa kurang maksimal,” katanya.
Andra juga menegaskan peran strategis pers dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Menurutnya, pers selalu membersamai pembangunan sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini. Kedudukan pers sangat penting sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah dalam pembangunan. (tohir)
