BANTENRAYA.CO.ID – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar 43 persen.

Kendati demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten memastikan capaian tersebut masih sesuai dengan perencanaan dan tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Mahdani mengatakan, hingga saat ini realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 47 persen atau mendekati separuh dari target tahunan.

Sementara itu, realisasi belanja berada di kisaran 42 hingga 43 persen dan terus bertambah setiap hari seiring mulai bergulirnya pelaksanaan proyek-proyek fisik.

Menurutnya, rendahnya serapan belanja pada pertengahan tahun lebih disebabkan proyek fisik yang baru memasuki tahap awal pelaksanaan.

Saat ini, sebagian besar pembayaran kepada penyedia jasa masih berupa uang muka, sedangkan pencairan anggaran dalam jumlah besar baru akan dilakukan setelah progres pekerjaan meningkat.

“Kalau serapan anggaran, sampai dengan kondisi hari ini pendapatan daerah sudah sekitar 47 persen, sudah mendekati 50 persen. Kalau dari sisi belanjanya sekitar 43-an persen. Berkembang terus harian.

Yang hari ini kan teman-teman di fisik penggunaan uangnya baru uang muka. Selesainya kan nanti di akhir-akhir tahun. Jadi kenapa belanja belum terlalu besar, ya karena fisiknya baru mau mulai,” kata Mahdani, Rabu (29 Juli 2026).

Ia mengakui apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja APBD memang mengalami penurunan sekitar lima persen.

Namun, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari dinamika ekonomi nasional hingga perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap penerimaan daerah.

Mahdani menjelaskan, salah satu sumber utama pendapatan Provinsi Banten berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurutnya, tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik yang saat ini masih mendapatkan berbagai insentif, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB maupun BBNKB.

“Kalau dilihat dibandingkan bulan yang sama tahun 2025 memang sedikit turun sekitar lima persen (serapan anggaran,-red). Karena sekarang dengan situasi geopolitik saat ini, terutama perang di Timur Tengah, berdampak juga.

BBM tinggi, mungkin masyarakat bergeser ke mobil listrik. Sementara mobil listrik kan tidak ada pajak PKB dan BBNKB. Ini menjadi salah satu tantangan bagi pendapatan daerah,” ujarnya.

Meski begitu, Mahdani memastikan kondisi tersebut belum memengaruhi pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Banten.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menahan sementara belanja yang bersifat pendukung sambil menyesuaikan perkembangan pendapatan daerah menjelang pembahasan Perubahan APBD.

Lebih lanjut Mahdani menuturkan, belanja pendukung yang dimaksud antara lain seperti perjalanan dinas, konsumsi bahan bakar operasional, hingga biaya rutin lainnya yang masih memungkinkan untuk disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kalau terkait kegiatan yang sifatnya utama tidak berpengaruh. Yang kita tandai itu kegiatan pendukung.

Misalnya SPPD dikurangi, sekarang hari Jumat WFH jadi penggunaan BBM dan listrik juga turun. Itu yang nanti kita sesuaikan pada perubahan APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola serapan belanja yang cenderung rendah pada semester pertama juga dipengaruhi mundurnya proses lelang sejumlah proyek fisik.

Tahun ini, kata dia, jadwal pelaksanaan kegiatan bergeser karena berdekatan dengan momentum Hari Raya Idulfitri sehingga tahapan pengadaan ikut mengalami penyesuaian.

Meski demikian, Mahdani mengaku optimistis jika realisasi belanja akan meningkat signifikan pada semester kedua seiring dimulainya pekerjaan fisik di berbagai perangkat daerah.

Menurutnya, Pemprov Banten tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar kondisi kas daerah tetap sehat. Oleh karena itu, realisasi belanja sengaja dijaga agar tidak melampaui kemampuan pendapatan yang telah diterima pemerintah daerah.

“Pendapatan kita sekarang sekitar 47 persen, jadi belanja juga harus dijaga. Tidak boleh pendapatan Rp4 triliun, belanjanya juga Rp4 triliun karena kas daerah bisa kosong. Idealnya memang ada selisih, sehingga kondisi fiskal daerah tetap aman,” tandasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan,

salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran yakni adanya proses evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Deden, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Namun di sisi lain, proses evaluasi itu berdampak terhadap keterlambatan pengajuan kegiatan hingga pelaksanaan proses lelang proyek di sejumlah OPD.

“Memang serapan anggaran kita sekarang ini masih di bawah target yang direncanakan.

Ada beberapa penyebab, yang pertama karena memang sekarang kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga ini mempengaruhi OPD untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan. Bahkan untuk lelang juga kan baru beberapa,” ujar Deden.

Kendati demikian, Deden memastikan jika pihaknya terus mendorong agar seluruh OPD dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, termasuk proses administrasi dan lelang kegiatan.

“Terus kita dorong, agar program yang telah direncanakan itu bisa segera terealisasi,” tandasnya. (raffi)