SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten mendorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki saham di Bank Banten. Salah satu caranya adalah dengan mewacanakan agar bantuan keuangan (bankeu) pemprov ke kabupaten/kota, sebagian alokasinya disisihkan untuk pembelian saham Bank Banten.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, saat ini Provinsi Banten telah memiliki bank pembangunan daerahnya sendiri yakni Bank Banten. Terkait hal tersebut, maka sudah selayaknya keberadaan bank plat merah tersebut dioptimalkan.
“Kita berharap Bank Banten pada akhirnya nanti kas keuangan daerah (rekening kas umum daerah) kabupaten/kota bisa semuanya disamakan dalam Bank Banten,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi dan Pemberian Penghargaan Gubernur Banten, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Senin (18/4).
Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, sebelum ke sana, pemprov kini sedang merumuskan cara agar pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki saham di Bank Banten. Adapun cara yang mulai diwacanakan adalah melalui bankeu dari pemprov.
“Kabupaten/kota sudah sebaiknya atau selayaknya memiliki saham di Bank Banten. Mungkin, terhadap itu di antaranya skema bankeu. Kalau mungkin, ini baru pemikiran awal,” katanya.
Dalam wacananya, papar Al, nantinya sekian persennya wajib disisihkan untuk pembelian saham di Bank Banten. “Dari bantuan keuangan itu ada persentase yang kita sisihkan kepada kepemilikan saham. Mengapa tidak? Agar kita bisa memiliki bersama Bank Banten itu,” ujarnya.
Ia meyakini, dengan wacana tersebut akan membuat Bank Banten semakin baik dan bisa menjalankan perannya sebagai mestinya. Menurutnya, salah satu tugas utama bank pembangunan daerah adalah menjaga likuiditas keuangan daerah. “Ke depan biar Bank Banten jadi andalan kita, keyakinan kita dalam pengelolaan keuangan daerah tugas utamanya menjaga likuiditas kas daerah,” tuturnya.
Komisaris Utama Bank Banten Hasanuddin mengatakan, jika tak ada kendala pihaknya berencana melakukan right issue melalui penawaran umum terbatas VIII. Adapun waktunya ditargetkan digelar pada Oktober atau November 2022.
“Saham akan terus naik karena pada tahun ini kita akan melakukan right issue. Target Rp600 miliar hingga Rp1 triliun,” katanya.
Terpisah, Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin menuturkan bahwa sepanjang 2021 merupakan fase penyehatan bagi Bank Banten. Ada 4 fokus utama dalam fase tersebut, mulai dari memperbaiki kualitas aktiva produktif dan menjaga likuiditas bank.
“Kemudian juga memperkuat permodalan Bank Banten dan mengimplementasikan perbaikan good corporate governance (GCG) sesuai dengan arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya
Agus optimistis capaian kinerja sepanjang tahun 2021 dapat meningkatkan political will bagi seluruh pemimpin, pengusaha serta tokoh masyarakat untuk menjadikan Bank Banten sebagai mitra utama mereka. Terlebih pihaknya telah mendapat dukungan dari para pemimpin di Banten yang memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ekosistem ekonomi Banten dalam program legislasi daerah (prolegda).
“Perbaikan kinerja ini merupakan hasil penerapan transformasi internal kami yang tahun ini memasuki tahan kedua, dan juga didukung peningkatan trust dari masyarakat terhadap perseroan,” ungkapnya.
Dipaparkannya, Bank Banten menutup 2021 dengan kredit di angka Rp3,08 triliun dan modal mencapai Rp 1,89 triliun. Perseroan membukukan rugi periode berjalan setelah pajak bersih sebesar Rp265,18 miliar. Rugi tersebut berhasil ditekan lebih baik 20,88 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp308,16 miliar.
Hal ini dicapai di antaranya dengan mendongkrak pendapatan sepanjang tahun 2021, dimana pendapatan bunga bersih tumbuh 90 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp67,02 miliar dari Rp35,23 miliar.
“Perbaikan ini sejalan dengan milestone yang kami rencanakan. Tahun 2022 merupakan tahap kedua dari fase perbaikan kinerja perseroan yaitu fase akselerasi pertumbuhan,” jelasnya. (dewa)
