BANTENRAYA.CO.ID – Pengamat dan pegiat antikorupsi memberikan catatan kritis setahun kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
DIketahui, Al Muktabar ditunjuk sebagai Pj Gubernur Banten oleh Presiden Jokowi pada 12 Mei 2022 lalu dan akan berakhir hari ini.
Sehingga, pada hari ini, Kamis, 11 Mei 2023 kepemimpinan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten genap satu tahun sesuai dengan ketentuan.
Pengamat politik Unsera Ahmad Sururi pun memberikan catatan kritis atas kepemimpinan Al Muktabar selama setahun ini.
BACA JUGA: Al Muktabar Punya Peluang Lebih Besar Jadi Pj Gubernur Banten, Ini Analisanya Menurut Pengamat
Dia menilai, Al Muktabar masih belum mampu menyelesaikan pekerjaan Provinsi Banten secara komprehensif.
Jikapun terdapat keberhasilan, sebagian besar karena meneruskan program atau kebijakan yang telah disusun oleh kepemimpinan sebelumnya.
“Nah, Banten punya pekerjaan yang belum selesai dan harus dituntaskan seperti tingginya tingkat pengangguran Banten dan menjadi juara di tingkat nasional, capaian penurunan stunting dan inflasi belum signifikan, IPM menyisakan gap yang jauh antara Kota Tangsel dan Lebak, dan lain-lain yang masih belum optimal,” katanya.
Terkait dengan tata kelola birokrasi (rotasi dan mutasi ASN) kemaren di mana Ombudsman Banten melihat ada indikasi maladministrasi, catatan ke depan bagi Al Muktabar yaitu harus mengubah gaya kepemimpinan.
BACA JUGA: Al Muktabar Tak Mau Besar Kepala, Soal Santer Namanya yang akan Jadi Pj Gubernur Lagi
Sebab hal ini yang seringkali menghambat harmonisasi birokrasi Pemerintahan Provinsi Banten.
“Perbaiki juga gaya komunikasi publik, lakukan kolaborasi dengan semua stakahokder di Banten dan utamakan pendekatan sosial kultural Banten,” ujarnya.
Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada juga memberikan catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Al Muktabar.
Dia mengatakan, meski Pemprov Banten mengklaim sejumlah keberhasilan selama setahun kepemimpinan Al Muktabar namun data itu masih bisa dibantah.
Dia mencontohkan, klaim penurunan angka pengangguran di Banten yang turun yang masih bisa dipatahkan argumentasinya.
Dia mengatakan, memang benar ada penurunan angka pengangguran di Banten, tetapi di saat yang sama jumlah pengangguran di Banten juga menempati urutan pertama teratas di Indonesia.
“Harus diingat, secara nasional Banten menempati posisi pertama pengangguran,” katanya.
Soal penurunan angka stunting, Uday malah meragukan validitasnya. Sebab sampai saat ini tidak ada basis data yang jelas yang bisa dipedomani tentang detaik data tersebut. Misalkan, berapa jumlah stunting di Banten, di mana saja sebarannya, dan bagaimana kondisinya saat ini?
BACA JUGA: Rombak kabinet, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Lantik 478 ASN Pemprov Banten
“Penurunan angka stunting dari 24,5 persen menjadi 20 persen itu, jumlahnya berapa anak? Saya rewel begini karena ingin agar Pemprov Banten tepat dalam mengambil langkah kebijakan penanggulangannya,” ujarnya. ***
