BANTENRAYA.CO.ID – DPRD Kota Serang menilai bantuan keuangan (Bankeu) yang didapat dari Pemprov Banten masih kurang.
Kota Serang masih mengandalkan bantuan transfer baik dari Pemprov Banten maupun dari pemerintah pusat untuk pembangunan ibukota Provinsi Banten tersebut.
Sekadar diketahui Kota Serang mendapat Bankeu dari Pemprov Banten tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar.
BACA JUGA:Bantuan Keuangan Kota Serang Tersendat
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menilai Bankeu Rp 25 miliar untuk Kota Serang masih sangat terbatas, karena Kota Serang masih mengandalkan bantuan dari pusat dan provinsi.
“Ya kuranglah. Minimal Rp 100 miliar. Permasalahan-permasalahan Kota Serang itu adalah keterbatasan anggaran. Sudah pasti. Kita masih ketergantungannya berapa persen gitu pada dana transfer,” ujar Budi Rustandi, kepada Banten Raya, ditemui usai rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Usul Walikota di DPRD Kota Serang, Selasa 13 Juni 2023.
Budi Rustandi mengatakan, Pemkot Serang sudah mengajukan Bankeu kepada Pemprov Banten, anggaran yang akan diterima sebesar Rp 25 miliar, hanya saja Bankeu tersebut belum masuk ke rekening kas daerah.
BACA JUGA:Dewan Sebut Pelayanan Publik di Kota Serang Turun
“Sudah. Tahun ini di SK gubernurnya. Makanya itu saya tanyain juga Rp 25 miliar. Baru ada di APBD. SK gubernurnya udah keluar, tapi uangnya belum masuk. Belum ditransfer,” ucap dia.
Budi Rustandi berharap Pemkot Serang pandai dalam melobi Pemprov Banten agar bantuan keuangan lebih besar, karena Kota Serang Ibukota Provinsi Banten.
“Mereka ada di tanah Kota Serang. Pemerintah Provinsi Banten itu,” jelasnya.
BACA JUGA:Kloter Terakhir Jemaah Calon Haji Kota Serang Dilepas
Selain itu, kata Budi Rustandi, para kepala OPD pun pandai-pandai menyengger anggaran program pemerintah pusat.
“Biar nanti yang anggaran yang tadinya untuk infrastruktur dari PAD kita itu bisa dirubah untuk hal lain,” kata Budi Rustandi.
“Contoh bisa untuk beasiswa. Walaupun 500 ribu, tapi merasa diakui masyarakat Kota Serang yang ingin dapat bantuan seperti daerah lain. Itu makanya harus walikota bisa menggenjot kepala OPDnya, agar bisa banyak-banyak dapat bantuan pusat,” tandasnya. ***
