BANTENRAYA.CO.ID – Eks wartawan media lokal Banten Tb Nandar Suptandar dilantik menjadi Kepala Dinas Informasi, Komunikasi, Sandi, dan Statistik Pandeglang, Kamis 19 Oktober 2023.
Di hari yang sama, Doktor bidang manajemen pendidikan Dr Sutoto juga dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Pandeglang.
Pelantikan ini dilakukan oleh Sekda Pandeglang Fahmi Sumanta bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan kepala Puskemas.
Sekadar informasi, Dr Sutoto dan Tb Nandar Suptandar sebelumnya mengikuti lelang jabatan yang digelar Pemkab Pandeglang. Keduanya menyisihkan sejumlah peserta lelang.
Tb Nandar Suptandar sebelum menjadi ASN dieknal sebagai wartawan sebuah media lokal di Banten.
BACA JUGA: Baca Doa Ini Ketika Kamu Tidak Mendapat Keadilan, Insya Allah Manjur dan Jadi Bersyukur
Pria ini meniti karir dari bawah dan menempati beberapa pos terakhir adalah Kebala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pandeglang.
Sementara Dr Sutoto mengawali karir dari guru dan menempati sejumlah pos dan terakhir adalah Sekretaris Dindikpora Pandeglang.
Kepada Banten Raya, Tb Nandar Suptandar mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pandeglang yang telah memberi kepercayaan penuh.
Kata Nandar, ia akan fokus meningkatkan indeks SPBE, optimalusasi Pandeglang satu data dan penguatan kelembagaan PPID. “Mohon doanya semoga saya lancar menjalankan tugas,” katanya.
BACA JUGA: Sharp Purefit, Penjernih Udara yang Diklaim Lebih Efektif Lumpuhkan Virus Hingga 210 Persen
Sementara itu, Dr Sutoto menyatakan akan memprioritaskan dan optimalisasi fungsi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) untuk menangani rumah tangga rentan miskin melalui pemenuhan hak layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif bagi Kepala Keluarga yang tidak memiliki KKS, KIP dan KIS.
“Masih banyak PR yang perlu diselesaikan,” kata doctor jebolan Universitas Negeri Jakarta ini. ***
Prioritas akan mengoptimalkan fungsi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) untuk menangani rumah tangga rentan miskin melalui pemenuhan hak layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif bagi Kepala Keluarga yang tidak memiliki KKS, KIP dan KIS.
