CILEGON, BANTEN RAYA – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengingatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) soal penggunaan anggaran Sarana dan Prasarana Lingkungan Warga (Salira) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel). Hal itu diungkapkan Helldy saat meresmikan Posyandu di Grand Cendana, Komplek Metro Cilegon, RW 10, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Minggu (6/11).
Helldy menyampaikan, saat ini ada dana Rp100 juta per RW yang dikelola Pokmas kelurahan. Dana tersebut harus dipertanggungjawabkan secara benar, transparan dan akuntabel. Jangan sampai malah disalahgunakan dan melenceng dari kebutuhan dan perencanaan.
“Ada Rp100 juta per RW untuk pembangunan Posyandu, Rutilahu (rumah tidak layak huni) dan pembangunan lainnya di level RW, dan ini untuk kepentingan masyarakat semuanya. Anggaran ini harus dipergunakan dengan baik dan benar, jangan sampai nantinya malah diselewengkan dan diperuntukkan untuk hal yang melenceng,” katanya.
Helldy menyampaikan, pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi soal program Salira DPWKel tersebut. Hal itu nantinya akan dilakukan penghitungan untuk bisa ditambah.
“Nanti kami evaluasi programnya. Apakah butuh ditambah atau bagaimana,” ujarnya.
Helldy menyampaikan, untuk anggaran Salira DPWKel tersebut secara hitungan sebenarnya sudah ditambahkan per item pembangunan. Misalnya, kata dia, untuk pembangunan Rutilahu yang sebelumnya hanya Rp7,5 juta sekarang sudah menjadi Rp20 juta per unit.
“Artinya sekarang ini secara pembangunan sudah naik lebih banyak, misalnya untuk pembangunan satu unit Rutilahu hanya RP7,5 juta sebelumnya sekarang menjadi Rp20 juta,” imbuhnya.
Sementara itu, Lurah Kebon Dalem Deni Sumantri mengungkapkan, pembangunan Posyandu tersebut merupakan kebutuhan warga, sehingga dengan adanya pembangunan tersebut maka tingkat kualitas kesehatan akan semakin meningkat.
“Kami harap pembangunan ini akan sangat bermanfaat untuk warga. Ini juga langsung diserahkan kepada warga hasil pembangunan yang sudah dilakukan Pokmas,” ucapnya.
Camat Purwakarta Ikhlasin Nufus menjelaskan, pihaknya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pokmas untuk terus memantau hasil pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan bisa maksimal dan dinikmati warga dengan waktu yang lama.
“Kami akan terus memonitor soal kualitas hasil pekerjaan serta administrasi pertanggungjawaban, sehingga semua bisa sesuai perencanaan dan juga administrasi pertanggungjawaban bisa sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan,” pungkasnya. (uri)
