Pemkot Cilegon Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Demi Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

IMG 2706
Rapat Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Cilegon Terkait BPJS di Ruang Rapat Asda Kota Cilegon, Selasa 11 Juni 2024.
 CILEGON, DISKOMINFO – Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon menggelar Rapat Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Cilegon Terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Ruang Rapat Asisten Daerah (Asda) Kota Cilegon, Selasa 11 Juni 2024.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin rapat itu Pemkot Cilegon dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas akses dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
 “Perlu dilakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi tiga aspek, yakni mutu pelayanan kesehatan, perluasan kepesertaan JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan peningkatan kolektabilitas iuran JKN-KIS,” kata Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa 11 Juni 2024.
 Atas dasar itu, Maman mengaku, Pemkot Cilegon akan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat terkait jaminan pelayanan kesehatan.
“Ini sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cilegon dan mempercepat pencapaian tujuan program JKN-KIS yaitu membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,” akunya.
IMG 2705
Rapat Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Cilegon Terkait BPJS di Ruang Rapat Asda Kota Cilegon, Selasa 11 Juni 2024.
 Dalam hal ini, Maman menegaskan bertekad untuk melakukan validasi data akurat kepesertaan BPJS di Kota Cilegon.
“Secara teknis kami akan membuat banyak turunan-turunan, apa yang menjadi perhatian dalam pendataan BPJS, seperti misalnya tiba-tiba masyarakat yang berhenti menjadi kepesertaan dan sebagainya,” tegasnya.
“Ada juga kepindahan-kepindahan masyarakat yang tercatat dari laporan sekitar 1.800 kepesertaan, sehingga ini seharusnya ada validasi data lagi dengan melibatkan lintas kesehatan dan lintas sosial untuk akurasi data juga menjadi perhitungan yang tepat seberapa banyak yang di-cover oleh Pemerintah Kota Cilegon,” sambungnya.
 Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Serang dr Adiwan Qodar mengatakan, keikutsertaan masyarakat relatif tidak ada kendala.
“Untuk di Kota Cilegon, dengan kepedulian dan visinya Pak Wali Kota (Helldy Agustian-red) memang saat ini relatif tidak terkendala karena sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau semua penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan. Kami tadi mendiskusikan bahwa kita ingin lebih optimal lagi walaupun saat ini untuk Kota Cilegon kategorinya sudah baik dengan UHC,” katanya. (ADV)

Pos terkait