BANTENRAYA.CO.ID– Pemerintah pusat mengapresiasi dan memberikan penghargaan Pemprov Banten atas kinerja yang dilakukan.
Apresiasi dilakukan dengan memberikan Pemprov Banten dapat bantuan dana insentif fiskal sebesar Rp18 miliar.
Bantuan dana insentif fiskal sebesar Rp18 miliar untuk Pemprov Banten didapatkan dari 3 kategori.
BACA JUGA: Ancaman Rabies Masih Mengincar Banten Meski Kasus Sudah Menghilangkan Sejak 2011
Ketiganya yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, dan kinerja percepatan belanja daerah.
Secara rinci, bantuan insentif fiskal Rp6.899.577.000 didapatkan dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.
Rp5.723.149.000 dari kategori kinerja penurunan stunting, dan Rp5.724.561.000 kategori kinerja percepatan belanja daerah.
Total seluruh dana bantuan yang diterima Pemprov Banten adalah Rp18.337.287.000.
BACA JUGA: Jakarta Bakal Alami Fenomena Langka Sehari Tanpa Bayangan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, bantuan insentif fiskal itu akan digunakan sesuai dengan kategori masing-masing.
Bantuan ini juga akan digunaka untuk mendukung kinerja Pemprov Banten dalam menyukseskan berbagai program mandatory.
“Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahuan 2023 untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting akan kita masukkan di APBD perubahan 2023 yang akan disesuaikan setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri,” tandasnya.
Jumlah Penduduk Miskin
Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode Maret 2023 mencapai 826,13 ribu orang.
BACA JUGA: Link Nonton Strong Girl Nam Soon Episode 2 Sub Indo dan Preview: Nam Soon Berhasil Bertemu Ibunya?
Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 12,11 ribu orang.
Kemudian berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen.
Lalu di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau turun sebesar 4,5 persen.
Capaian penurunan angka stunting tahun 2021 di Provinsi Banten sebesar 24,50 persen dan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 24,0 telah telah terealisasi sebesar 20,0 persen.
BACA JUGA: 13 Kode Voucher Shopee Hari Ini Minggu, 8 Oktober 2023, Banjir Diskon dan Cashback!
Mengacu data yang terinput di aplikasi e-dasawisma tercatat by name by address, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting.
Sampai semester pertama ini yang dinyatakan sudah pulih mencapai 19.055 anak, sedangkan sisanya sebanyak 10.739 anak masih dalam penanganan.
Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 ini estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen, di bawah rata-rata angka nasional.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, bantuan insentif fiskal yang didapatkan oleh Pemprov Banten merupakan buah dari kerja bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten.
BACA JUGA: Link Streaming Nonton Strong Girl Nam Soon Episode 1 Sub Indo bukan di Bilibili, Telegram atau Lk21
Dia mengatakan, jangan sampai penghargaan ini membuat berpuas diri karena penanganan stunting masih harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi.
Apalagi, pemerintah menargetkan penurunan stunting di angka 14 persen.
Al Muktabar mengatakan, dalam menangani stunting, Pemerintah Provinsi Banten melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif.
Dalam tindakan preventif, salah satunya memberikan tablet tambah darah kepada remaja perempuan untuk mengatasi penyakit anemia.
BACA JUGA: Josss…. Pemkot Serang Capai Level 3 Penilaian Maturitas
Penanganan Kualitatif
Penanganan kuratif dilakukan dengan memberikan bantuan makan bergizi dan berprotein tinggi seperti telur dan susu.
“Sedangkan untuk penanganan kuratif dilakukan dengan pendekatan medis,” ujarnya.
Terkait dengan realisasi belanja daerah dan pendapatan APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2023 masuk delapan besar nasional terhitung sampai 31 Agustus 2023, dengan belanja sebesar 53,70 persen dan realisasi pendapatan sebesar 61,22 persen.
Realisasi itu cukup baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi sembilan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berada pada posisi 10.
Al Muktabar mengatakan melihat data yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, dapat disimpulkan kondisi cash flow keuangan Pemprov Banten.
Kondisinya untuk sampai saat ini masih dalam tatanan normatif dan ideal, sehingga semuanya tetap berjalan dengan baik. ***
