BANTENRAYA.CO.ID – Peringatan Hari Kartini di Banten dinilai masih berhenti pada seremoni tahunan seperti lomba kebaya, memasak, dan parade budaya.
Aktivis perempuan menilai substansi perjuangan Raden Ajeng Kartini justru belum benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan yang menyentuh persoalan perempuan.
Aktivis perempuan Banten sekaligus pendiri Lingkar Studi Feminis Eva Nurcahyani menilai, peringatan Hari Kartini selama ini masih didominasi simbol-simbol domestik yang jauh dari semangat perjuangan Kartini.
“Momentum Hari Kartini seharusnya dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan,” kata Eva, Selasa (21 April 2026).
BACA JUGA : Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan Hingga 2,7M
Menurut dia, semangat Kartini seharusnya diwujudkan melalui kebijakan yang membuka akses pendidikan, lapangan kerja, hingga layanan kesehatan bagi perempuan.
Namun, yang terjadi setiap tahun justru sebatas kegiatan seremonial.
“Hari Kartini sudah jangan dirayakan hanya sekadar melakukan lomba kebaya atau memasak yang lagi-lagi hari ini didomestikasi lagi,” ujarnya.
Eva menilai, perempuan di Banten hingga kini masih menghadapi beban ganda.
BACA JUGA : Situ Rancagede Segera Dieksekusi
Selain bekerja di luar rumah, perempuan juga tetap memikul tanggung jawab domestik di keluarga. Dalam kondisi itu, menurut dia, negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan.
“Bahwa perempuan hari ini adalah warga negara yang di mana berarti negara atau pemerintah daerah penting untuk memperhatikan kesejahteraannya.
Tidak juga dengan karena dia perempuan sudah saja dia diurus keluarganya, atau suaminya. Bagaimana dengan perempuan korban KDRT misalnya? Bagaimana pemerintah hadir?” katanya.
Dia mencontohkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum Hari Kartini untuk meluncurkan program konkret, seperti pemeriksaan kesehatan gratis khusus perempuan, layanan kesehatan reproduksi, hingga perluasan akses kerja dan pendidikan.
BACA JUGA : Siswa Dekat Sekolah Langsung Diterima
Eva juga menyoroti program Keluarga Berencana yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam isu reproduksi.
“Beban reproduksi selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Pemerintah daerah harus lebih peka terhadap akses layanan kesehatan reproduksi yang adil,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Eva menilai masih banyak perempuan di Banten yang tidak melanjutkan sekolah karena masih kuatnya pandangan bahwa perempuan lebih baik menikah daripada menempuh pendidikan tinggi. Kondisi itu masih terlihat di sejumlah daerah.
Di Kota Serang, misalnya, sekitar 8.000 anak usia sekolah tercatat tidak bersekolah dan pernikahan dini menjadi salah satu faktor dominan.
BACA JUGA : Komitmen Energi Berkelanjutan, Pertamina Borong 14 PROPER Emas dan 108 Hijau dari KLH
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahkan menyebut masih banyak anak perempuan di Indonesia yang putus sekolah karena perkawinan usia dini, keterbatasan ekonomi, dan norma sosial yang lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki.
Eva mengatakan, persoalan itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah setiap Hari Kartini.
Menurut dia, peringatan yang hanya menonjolkan kebaya dan aktivitas domestik tidak lepas dari konstruksi lama yang menempatkan perempuan sebatas sosok rumah tangga.
“Nilai perjuangan Kartini, terutama soal pendidikan dan melawan ketimpangan, justru kurang diperhatikan. Sudah saatnya cara pandang itu diubah,” katanya.
BACA JUGA : Ahmad Nuri, Tidak Siap Untuk Diam
Dia mendorong pemerintah daerah di Banten menjadikan Hari Kartini sebagai momentum melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender agar peringatan Hari Kartini tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. (tohir)
