BANTENRAYA.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) RI memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak lagi hanya berfokus pada perusahaan konvensional.
Pada pelaksanaannya di tahun ini, BPS mulai membidik aktivitas ekonomi digital, termasuk pedagang online yang tumbuh pesat melalui media sosial dan platform e-commerce.
Pendataan setiap sepuluh tahun sekali ini akan dilaksanakan secara nasional yang dijadwalkan akan berlangsung selama tiga bulan dan akan dilakukan secara door to door oleh petugas sensus di seluruh Indonesia.
BPS menilai, perubahan pola ekonomi masyarakat membuat metode pendataan harus diperluas agar mampu menangkap sumber penghasilan baru yang selama ini belum sepenuhnya tercatat.
BACA JUGA : RUPST Bank Bjb Resmi Tunjuk Pengurus Baru, Dorong Tata Kelola Lebih Solid
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan sensus ekonomi tahun ini tetap mencakup pendataan perusahaan formal yang sudah masuk dalam daftar BPS.
Saat ini, BPS mencatat terdapat sekitar 45 juta unit usaha di Indonesia, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro.
“Jadi sensus itu mencakup dua. Yang pertama establishment, kita melakukan pencacahan dengan petugas ke perusahaan-perusahaan yang sudah kita punya listing-nya.
Di seluruh Indonesia kita punya sekitar 45 juta perusahaan atau unit usaha, mulai dari usaha besar, menengah, kecil sampai mikro,” ujarnya, Rabu, (29 April 2026).
Kendati demikian, menurut Sonny, pola usaha masyarakat kini mulai bergeser. Banyak aktivitas ekonomi yang justru berkembang di level rumah tangga dan dilakukan secara digital.
“Saya waktu ke Sumatera Utara, bapaknya pengrajin, ibunya jualan lontong, tapi ternyata pendapatan terbesarnya dari anaknya yang jualan baju bekas di TikTok,” katanya.
Fenomena tersebut, kata Sonny, menunjukkan bahwa ekonomi digital tumbuh sangat cepat dan harus masuk dalam cakupan sensus nasional.
“Aktivitas online itu sekarang sangat besar, dan itu harus bisa ditangkap di dalam sensus ekonomi ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, BPS akan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan aktivitas usaha berbasis rumah tangga tidak terlewat.
“Jadi bukan hanya perusahaan saja, tapi juga ke rumah tangga untuk menangkap aktivitas usaha di tingkat rumah tangga,” ujarnya.
Sonny menyampaikan, untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS menyiapkan sekitar 251 ribu petugas sensus yang akan bekerja di seluruh Indonesia selama tiga bulan.
Petugas itu berasal dari pegawai internal BPS, termasuk juga melibatkan mahasiswa Politeknik Statistika (STIS) yang akan diterjunkan ke lapangan.
BACA JUGA : Kabur Dari Lokasi Sabung Ayam, Warga Tewas Kelelahan
“Kami ada 251 ribu petugas sensus seluruh Indonesia. Bahkan untuk daerah strategis seperti Jabodetabek, pegawai organik BPS juga kami turunkan. Mahasiswa STIS juga kami terjunkan,” katanya.
Lebih lanjut Sonny mengatakan, pihaknya meminta agar pelaku usaha, termasuk pedagang online, agar tidak ragu memberikan informasi saat petugas datang melakukan pendataan.
Ia memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara detail.
“Informasi yang diberikan kepada kami dijamin kerahasiaannya. Kami punya 21 ribu pegawai dan sekitar 2 ribu ahli IT yang menjaga keamanan data,” ujarnya.
“Mohon berikan data sejujur-jujurnya. Data tersebut kami jamin kerahasiaannya untuk mendapatkan data yang sesungguhnya agar strategi pembangunan ekonomi ke depan lebih tepat,” sambungnya.
Lebih jauh Sonny menegaskan, nantinya hasil sensus ekonomi tersebut akan menjadi rujukan data pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi.
“Data ini akan kami laporkan ke Presiden. Seluruh kementerian, gubernur, bupati, wali kota juga akan menggunakan data ini sebagai dasar kebijakan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menilai sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat, termasuk sektor usaha digital yang terus berkembang.
BACA JUGA : RUPST bank bjb Sepakat Tebar Dividen sebesar Rp 900 miliar
Menurutnya, pendataan yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran.
“Kita ingin mendapatkan data riil sebetulnya. Data riil itu bukan data yang dibuat-buat,” ujarnya.
Dimyati mengatakan, hasil sensus nantinya akan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau uangnya banyak mungkin tidak perlu sensus. Tapi karena anggaran terbatas, maka perlu sensus supaya terukur, tepat guna, tepat sasaran, dan efisien,” pungkasnya. (raffi)
