BANTENRAYA.CO.ID – Presiden Jokowi memerintahkan Menpan-RB Azwar Anas untuk menyelesaikan persoalan para honorer yang dihapus pada November 2023.
Salah satu yang akan dilakukan yakni dengan membuka formasi CPNS untuk bisa menyelesaikan persoalan honorer.
Dimana, nantinya akan ada 1 juta lowongan CPNS yang bisa dimanfaatkan honorer agar menghindari PHK massal sebagaimana perintah Jokowi.
Nantinya, Kemenpan RB memastikan jika pembukaan seleksi CPNS atau CASN tersebut dimulai lebih awal yakni pada September 2023.
Diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Serta dipertegas lewat Aturan penghapusan tenaga honorer dalam surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Disisi lain dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 juga jelas jika pegawai pemerintah hanya ASN dan PPPK.
Honorer dipastikan akan dihapuskan per 28 November 2023 nanti.
Artinya untuk menghindari PHK massal maka salah satu alternatif adalah dengan ikut seleksi CPNS.
Kabar baiknya, beberapa skema juga disiapkan untuk bisa mengakomodir para honorer, salah satunya adalah jalur afirmasi untuk honorer.
Dimana, jalur tersebut masih dilakukan penggodokan karena akan melibatkan instansi terkait yang butuh akan formasi honorer tersebut dengan ambang batas nilai atau passing grade sesuai kebutuhan.
Dikutip BantenRaya.Co.Id dari berbagai sumber pada Selasa 13 Juni 2023, Menpan-RB Azwar Anas sudah melaporkan pihaknya akan melakukan perekrutan CPNS pada September kepada Jokowi.
Akan ada 1 juta lowongan CPNS yang disiapkan dengan berbagai formasi.
Secara lengkap formasi untuk 1 juta CPNS tersebut untuk pusat yakni 15.858 formasi CPNS dosen, 18.595 formasi tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen.
Lalu ada 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.
Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi CPNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.
“Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi,” ujar Azwar Anas.
“September 2023 ini mulai, kan kita tetapkan dulu formasinya,” kata Menteri Anas.
Dirinya memastikan, berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau honorer, sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate.
“Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus, kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara,”
“Nah ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji,” katanya.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, salah satu yang akan dilakukan jelas Anas adalah potensi afirmasi ambang batas seleksi PPPK.
“Reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi PPPK.
“Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas,”.
Namun, imbuh Anas, tentu Kementerian PANRB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Selanjutnya, Anas, menyebutkan dari total formasi tersebut nantinya 80 persen terdiri dari non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Sisanya 20 persen fresh graduate, terutama yang talenta digital,” pungkasnya. ***
