BANTENRAYA.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2022 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rahmatulloh menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membentu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Pemisahan urusan pendapatan dan aset daerah dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilakukan di beberapa daerah lain seperti Tangerang.
“Saat ini di Kota Cilegon urusan pendapatan dan aset masih dalam satu OPD. Padahal, seharusnya menjadi 2 OPD yang terpisah,” kata Rahmat kepada Banten Raya, Minggu, 16 April 2023.
Kata Rahmat, saran pemisahan urusan pendapatan dan aset telah menjadi catatan pada Pansus LKPj 2021.
BACA JUGA: Rincian Harta Kekayaan Walikota Cilegon Helldy Agustian Tahun 2022, Punya 8 Bidang Tanah dan 7 Truk
Namun saran dari DPRD Kota Cilegon pada tahun lalu, tak dihiraukan oleh Pemkot Cilegon.
”Kalau tetap bergabung antara aset dan pendapatan, siapapun Kepala Badannya, target pendapatan tidak akan tercapai. Padahal, hasil kajian Komisi 3 DPRD Cilegon, memungkinkan pendapatan asli daerah Pemkot Cilegon bisa mencapai 1 triliun, kalau sekarang sekitar 800 miliar,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Rahmat yang juga Anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon menagih janji kepada Pemkot Cilegon untuk melaksanakan saran dari DPRD Kota Cilegon atas LKPj Walikota Cilegon 2021.
Ia menilai, tak ada keseriusan dalam menggenjot pendapatan asli daerah Kota Cilegon.
BACA JUGA: Pelabuhan Ciwandan Antre 3 Kilometer, Truk Kembali Dialihkan ke Pelabuhan Merak
”Kalau Badan Pendapatan Daerah, nanti akan fokus mengurusi masalah pendapatan saja, tidak yang lain,” tuturnya.
Rahmat menambahkan, saat ini, banyak potensi daerah yang belum tergali secara maksimal oleh pemerintah, hasilnya, banyak program yang tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
”Padahal, kalau pendapatan asli daerah bisa naik, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga naik, tentu kan pembangunan bisa lebih cepat lagi,” terangnya.
Ketua Pansus LKPj Erick Rebi’in mengatakan, masalah pendapatan menjadi bahasan yang dalam Rapat Gabungan tentang LKPj pada akhir pekan lalu di Tangerang.
BACA JUGA: Truk Tertahan Diluar Pelabuhan Ciwandan Dan Mengular Hingga JLS Cilegon
“Masalah pendapatan, soal perlunya dibentuk Bapenda karena memang biar fokus menangani pendapatan. Seperti pendapatan parkir, saat ini belum tergali maksimal dan ada beberapa pendapatan lain,” katanya.
Erick menambahkan, selain itu juga masalah pengangguran yang belum terselesaikan.
Berkurangnya pengangguran di Kota Cilegon, saat ini sifatnya sementara karena ada proyek Lotte dan Indonesia Power Unit 9 dan 10.
Setelah proyek selesai, bisa saja pengangguran kembali bertambah.
BACA JUGA: Dampak Stasiun Merak Disetop, Pemudik Kereta Api Ribet Turun Naik dan Tambah Ongkos
“Masalah pengangguran harua jadi perhatian serius, harus ada regulasi yang menaungi untuk program mengentaskan pengangguran,” tuturnya.***
