BANTENRAYA.CO.ID – Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau PLUT KUMKM Provinsi Banten, mendorong peningkatan jumlah UMKM di Banten naik kelas sepanjang tahun 2023.
Konsultan Pendamping PLUT KUMKM Provinsi Banten Iim Imatullah mengatakan, dari target pembinaan UMKM di Banten sebanyak 250 dalam setahun, PLUT Banten selalu membina lebih dari target yang ditetapkan.
Tahun ini saja sudah ada 700 UMKM yang dibina oleh PLUT.
“Untuk UMKM yang naik kelas itu diperkirakan sebanyak 20 persen, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang baru itu, banyak kriteria yang berubah,” kata Iim kepada Banten Raya, Kamis, 26 Oktober 2023.
BACA JUGA:Rumah Berdaya Cilegon dan Pelindo Banten Kolaborasi Lakukan Penguatan UMKM
Iim melanjutkan, guna mendorong peningkatan tersebut, PLUT melakukan pembinaan diseluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Banten, dengan memberikan tujuh bidang layanan yaitu produksi, pemasaran, SDM, kelembagaan, pembiayaan, kerjasama atau kemitraan dan Informasi Teknologi (IT), sampai bisa melakukan ekspor produk.
“Untuk produknya UMKM nya beragam, namun yang paling tinggi kriya, fashion, kuliner,” imbunhnya.
Selain itu, PLUT juga menggandeng lembaga keuangan seperti Bea Cukai, Dirjen Pajak, Rumah Kreatif BUMN, termasuk perguruan tinggi sebagai penguatan terhadap literasi UMKM.
“Kami juga perlu tangan lain untuk pengembangan UMKM ini, salah satunya yaitu Bank Indonesia yang juga berkontribusi dalam peningkatan kelas UMKM di Banten,” imbuh Iim.
BACA JUGA:1.500 Pelaku UMKM Kabupaten Serang Telah Memiliki Sertifikat Halal
Selain sebagai konsultan pendamping PLUT KUMKM Provinsi Banten, Iim juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Business Development Service Indonesia atau ABDSI Banten yang konsen dalam hal pendampingan serta pemberdayaan pelaku UMKM.
Di mana tujuan dari pendampingan itu sendiri adalah meningkatkan kapasitas, produktivitas, omset serta daya saing para pelaku usaha, sehingga UMKM kita dapat Naik Kelas.
“Kami menyadari bahawa tugas ini tidaklah mudah, maka dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping termasuk media,” tukasnya. (mg-raden)***
