BANTENRAYA.CO.ID – Walikota Cilegon Helldy Agustian kembali menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemenpupr, Jumat 9 Juni 2023.
Kehadiran Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama rombongan diantaranya Plt Asisten Daerah atau Asda I Ahmad Azis Setia Ade Putra, Kepala DLH Sabri Mahyudi. Kepala Diskominfo Agus Zulkarnain.
Selanjutnya, Plt Kepala DPUPR Cilegon Heri Suheri, Pejabat Perkim dan beberapa perwakilan pejabat teknis lainnya.
Walikota Cilegon Helldy Agustian yang juga Politikus Partai Gerindra ini mendatangi sedikitnya dua Direktorat Jenderal di Kemenpupr.
Dimana, tujuan Walikota Cilegon Helldy Agustian ingin menyampaikan terima kasih karena sudah memberikan alaokasi dana Inpres senilai Rp112 miliar dari Kemenpupr untuk perbaikan JLS.
Tidak hanya itu saja, Walikota Cilegon juga melakukan silaturahim di dua direktorat tersebut untuk melihat peluang program dan anggaran pembangunan.
BACA JUGA: JLS Cilegon Rawan Kecelakaan, Polisi Imbau Sepeda Motor ke Pelabuhan Ciwandan Lewat Jalur Kota
Misinya, agar bisa mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon dengan program dari pusat baik itu kementerian atau lembaga lainnya.
Awal datang, Helldy langsung masuk ke gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
Dalam pertemuan di Ditjen Cipta Karya, Helldy menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa sinergis dengan kementerian.
Beberapa yakni, soal kebutuhan air baku dari bendungan, sanitasi, kawasan kumuh dan juga pengolahan lumpur tinja.
Helldy juga, dalam kesempatan tersebut mendorong percepatan nota kesepahaman untuk pembangunan Penglolaan Sampah senilai Rp120 miliar dari Bank Dunia melalui Kemenpupr.
Lalu, di Direktorat Jenderal Cipta Marga, Helldy Agustian secara khusus datang untuk menyampaikan terima kasih.
Pasalnya, Pemkot Cilegon telah mendapatkan anggaran Rp112 miliar untuk bisa memperbaiki JLS.
Helldy juga ingin, jika jalan kota lainnya bisa dibangun lewat anggaran pusat.
Gesitnya Walikota Cilegon bersilaturahmi dan menyengget anggaran bukan tanpa alasan.
Itu semua karena karena APBD, khususnya yang ada di PAD di prioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia, misalnya Rp120 miliar untuk beasiswa full sarjana 5 ribu mahasiswa asal Cilegon.
Selanjutnya, ada juga pembangunan 4 sekolah negeri, serta berbagai pemberdayaan lainnya.
“Jadi memang kami datang untuk menyampaikan beberapa program yang diharapakan bisa bersama disinergiskan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Disisi lain, Helldy juga datang ingin mematangkan program soal pembangunan pengelolaan sampah dari bank dunia senilai Rp120 miliar lebih.
Jadi harapannya ini bisa dilakukan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman, sebelum adanya pekejaan sambil paralel terus menyempurnakan dokumen dan ketentuan yang dibutuhkan.
Untuk kawasan kumuh sendiri, papar Helldy, diharapkan bisa disinergiskan dengan pengentasan kawasan kumuh di Kota Cilegon seluas 37 hektar yang tersebar disejumlah titik.
BACA JUGA: Pemkot Cilegon Dapat Bantuan Bank Dunia Rp100 M, Bangun TPST Bagendung Kapasitas 200 Ton Per Hari
Hal itu, tentu papar Helldy, butuh sinergis dari kementerian. Sebab, Pemkot Cilegon juga sudah bekerjasama dengan PT Krakatau Steel untuk membangun 100 rumah untuk warga.
Ada juga dari program Salira berupa Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan anggaran awal hanya Rp7,5 juta sekarang menjadi 20 juta per unit yang di kelola dan dikerjakan swaklola kelompok masyarakat dalam program Salira Rp100 juta per RW.
Serta, tentu saja ada juga lembaga Baznas yang ikut menginyervensi program Rutilahu tersebut.
“Masih banyak rumah warga yang belum layak. Tentu kami harap Kemenpupr juga ikut serta dalam percepatan,”.
“Tidak hanya Rutilahu saja, untuk sanitasi dan drainase juga diharapkan bisa mengentaskan kawasan kumuh,” ucapnya.
BACA JUGA: Kejati Terima 43 SKK dari Bank Banten, Selesaikan Kredit Macet Rp261 Miliar
Program selanjutnya, jelas Helldy yakni air baku, dimana Kota Cilegon melalui BUMD PDAM masih terbatas mendapatkan kuota dari bendungan.
Atau hanya mampu memfasilotasi 20 persen warga saja. Untum itu, diharapakan ada kebijakan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya untuk Kota Cilegon.
“Ini juga butuh untuk kebijakan dari DPUPR. Hal itu agar masyarakat bisa menikmati air baku secara merata dan murah,” jelasnya.
Paling penting, tegas Helldy, ia ingin melakukan percepatan soal pembangunan pabrik sampah Rp120 miliat dari Bank Dunia melalui Kemenpupr.
Dimana, itu merupakan bagian penting untuk perluasan Pabrik Pengelolaan Sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang awal sudah ada kerjasama dari Indonesian Power atau PLN.
BACA JUGA: Lagi, PLN Cetak Kinerja Keuangan Terbaik Sepanjang Sejarah
“Kami ingin bersama-sama mendorong dan merangcang andanya peluncuran atau nota kesepahaman antara Pemkot Cilegon, Bank Dunia dan Kemenpupr,”.
“Artinya ini program yang memang harus terus dikoordinasikan agar ada percepatan dan hasilnya bisa untu kesejahteraan masyarakat, baik tenaga kerja dan juga pemasukan untuk kas daerah,” imbuhnya.
Lalu untuk koordinasi di Bidang Bina Marga Kemenpupr, tentu saja menyampaikan terima kasih karena sudah mengalokasikan untuk pembangunan JLS Rp112 miliar.
Serta juga ada pembetulan pengentasan banjir dengan pembangunan gorong-gorong.
“Kami sampaikan terimakasih. Karena ini memang sangat penting dan meringankan beban anggaran kami,” jelasnya.
Selanjutnya juga, jelas Helldy, pihaknya masih berharap adanya bantuan dan sinegisotas untuk pembangunan jalan tingkat kota yang bisa dialokasikan kembali untuk Kota Cilegon.
“Tadi juga sudah koordinasi, ternyata bisa juga untuk jalan kota. Nanti ini akan ditindaklanjuti secara serius. Agar ada alokasi dari pusat,” jelasnya.
Helldy beralasan, jika semuanya dilakukan agar infrastruktur yang dibangun tidak membebani anggaran alias APBD.
Sebab, sekarang pihaknya juga masih fokus untuk melakukan pembangunan SDM dengan beasiswa dan pembangunan pendidikan.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase menyampaikan.
Ada dua media yang bisa dilakukan untuk mensinergiskan program Kemenpupr sengan pemerintah daerah.
Misalnya, pertama medianya lewat rencana induk, dimana itu menjadi jembatan untuk bisa dimohonkan kepada Kemenpupr.
“Perencanaan itu dari Pemkot dulu, misalnya rencana induk air minum, air limbah dan lainnya,”.
“Sebab, jangan sampai kaki bantu malah tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Media selanjutnya, yakni Kemenpupr punya Balai atau satuan kerja (Satker) di setiap daerah. Artinya bisa masuk dalam perencanaan melalaui balai.
“Kami punya balai dan tugasnya menyusun program cipta karya urutannya dari program kota nanti didampingi, mana yang menjadi prioritas jadi semacam program jangka menengah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kemenpupr Wida Nurfaida menyampaikan, jika pihaknya siap untuk terus mendorong pembangunan di daerah termasuk Kota Cilegon.
Bukan saja soal JLS, tapi juga jalan kota bisa diajukan sepanjang secara spesifikasi besar.
“Bisa tinggal nanti koordinasi, dan tentu ada mekanismenya untuk donput dahulu dalam sistem, baru nanti akan dialokasikan jika jadi prioritas dan memenuhi ketentuan,” pungkasnya. ***
