BANTENRAYA.CO.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Provinsi Banten menuai keluhan.
Panitia SPMB di salah satu sekolah unggulan, SMAN 1 (SMANSA) Kota Serang, mengeluhkan gangguan pada situs pendaftaran yang kerap mengalami gangguan dan perubahan sistem yang dinilai tidak konsisten.
Ketua Komite SMANSA M Arif Kirdiat menyampaikan, kondisi web SPMB yang error ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali sejak awal pelaksanaan SPMB tahun ini.
Akibatnya, proses pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua calon siswa.
BACA JUGA : Pemprov Banten Tutup Celah Titipan di SPMB 2026, Satu Rombel Diisi 36 Siswa
“Panitia SPMB di SMANSA mengeluhkan web SPMB yang sering error dan terus berubah-ubah sistemnya,” ujar Arif, Senin (4 Mei 2026).
Arif menyatakan, pihaknya menyayangkan website SPMB yang kerap bermasalah ini yang menunjukkan ketidaksiapan prosesnya.
Padahal, dinas pendidikan rutin menggelar SPMB sehingga persoalan semacam ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
“Kami dari Komite SMANSA menyayangkan ketidaksiapan sistem IT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang terkesan memaksakan sistem yang sebenarnya belum siap,” katanya.
BACA JUGA : 27 Tahun Cilegon Terus Berkembang
Menurut Arif, gangguan teknis tersebut berdampak langsung pada meningkatnya keluhan dari masyarakat yang datang ke sekolah.
Banyak orang tua yang menganggap pihak sekolah lamban dalam melayani proses pendaftaran, padahal kendala utama berada pada sistem pusat yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
“Ini sudah berulang kali terjadi. Pagi ini sampai sekarang masih error. Banyak yang marah-marah di sekolah karena dinilai sekolah yang lambat kerjanya.
Padahal yang salah Dindikbud Provinsi Banten sendiri,” tegasnya.
Arif menilai, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB.
Dia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk segera melakukan perbaikan agar tidak merugikan calon peserta didik maupun pihak sekolah.
Keluhan terkait gangguan website SPMB Banten juga mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan Yeremia Mendrofa menyayangkan masih terjadinya error pada sistem teknologi informasi SPMB meski tahapan pra-SPMB telah berlangsung selama dua pekan.
BACA JUGA : RUPST bank bjb Sepakat Tebar Dividen sebesar Rp 900 miliar
Menurut Yeremia, meskipun pihaknya belum menerima laporan teknis secara detail terkait penyebab gangguan, banyaknya keluhan dari masyarakat menjadi indikator bahwa sistem yang digunakan belum berjalan optimal.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Jangan sampai pada saat pelaksanaan SPMB nanti masih bermasalah, sehingga proses pendaftaran hingga seleksi atau perangkingan menjadi terganggu. Ini bisa berdampak pada validitas hasil seleksi,” ujarnya.
Yeremia juga menekankan pentingnya respons cepat dari pihak dinas terhadap setiap keluhan yang disampaikan calon peserta didik maupun orang tua.
BACA JUGA : “Dari Catatan Manual ke Digital”: Transformasi Pembukuan UMKM melalui Aplikasi SiApik
Dia meminta agar layanan bantuan (helpdesk) dioptimalkan, baik dari sisi kecepatan respons maupun kualitas pelayanan.
“Helpdesk harus cekatan, ramah, dan mampu memberikan penjelasan secara detail atas setiap permasalahan.
Ini penting agar calon siswa maupun orang tua bisa memahami alur dan segera memperbaiki kekurangan dalam persyaratan yang harus dilengkapi di sistem,” jelasnya.
Ia menambahkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara teknis mekanisme dan petunjuk pelaksanaan (juknis) SPMB.
BACA JUGA : Kabur Dari Lokasi Sabung Ayam, Warga Tewas Kelelahan
Oleh karena itu, peran aktif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat dibutuhkan untuk memastikan proses berjalan lancar dan tidak membingungkan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait gangguan sistem tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin belum membalas pesan yang dikirimkan kepadanya juga tidak mengangkat telepon. (tohir)
