BANTENRAYA.CO.ID – DPRD Kota Serang menyoroti pelayanan publik di Kota Serang.
Pelayanan publik disorot DPRD Kota Serang, lantaran kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dinilai turun.
Sebelum masa jabatan Walikota Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin berakhir, DPRD Kota Serang pun meminta agar Pemkot Serang segera memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Terkait sorotan pelayanan publik ini disampaikan Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi usai rapat Paripurna tentang pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan Raperda Usul Walikota Kota Serang tahun 2022 di DPRD Kota Serang, Selasa 13 Juni 2023.
“Intinya begini, kita mendorong tetap mengawasi terkait anggaran agar tetap pro kepada masyarakat, pelayanan publik yang terutama itu yang disoroti,” kata Budi Rustandi, kepada Bantenraya.co.id.
Menurut Budi Rustandi, pelayanan publik di Kota Serang di bawah kepemimpinan Syafrudin dan Subadri kualitasnya turun.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri Apresiasi Prestasi Nanih Yuheri
“Nah, itu harus diperbaiki, berikan masukan-masukan kepada Pemerintah Kota Serang terkait yang krusial di Kota Serang,” kata dia.
Budi Rustandi menyebutkan salah satu contohnya aduan-aduan di masyarakat terkait pelayanan di kelurahan, kecamatan, dan di OPD.
Selain itu, Budi Rustandi juga menyinggung soal pembuatan KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
BACA JUGA:Walikota Syafrudin Akui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 Ada Beberapa Catatan DPRD Kota Serang
“Contohnya pelayanan publik yang di kelurahan, kecamatan, dan dinas soal pembuatan KTP,” sebutnya.
Budi Rustandi pun mengingatkan, agar Syafrudin dan Subadri segera merealisasikan visi misinya dan bisa terkejar di lima bulan sebelum lengser.
“Karena memang masih banyak yang tertinggalnya. RPJMD nya jauh dari terget, bangunannya stagnan,” kata Budi Rustandi.
BACA JUGA:Partai Demokrat akan Rebut Ketua DPRD Kota Serang
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, dalam rapat paripurna pihaknya mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari dewan atas WTP 6 kali berturut-turut dan realisasi anggaran di tingkat nasional.
Syafrudin mengatakan, ada beberapa saran yang disampaikan DPRD Kota Serang, pertama adalah soal pembangunan fisik agar ada pendampingan dari Kejari jika nilainya di atas Rp 3 miliar.
“Kemudian pelimpahan aset ini juga menjadi saran untuk segera diselesaikan diurus aset yang dari kabupaten Kemudian yang sudah diserahkan ada di sertifikasi ini sedang berjalan kalau tidak salah tahun ini 500 bidang, mudah-mudahan bertahap,” kata Syafrudin.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Serang Muhtar Effendi Dampingi Warga Ranau Estate Audiensi ke DPUPR
“Kemudian yang terakhir, adalah peningkatan pelayanan dasar, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. ***
