BANTENRAYA.CO.ID – Polemik mengenai pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terus memanas.
Di internal Pemprov Banten sendiri terjadi perpedaan pendapat antara Gubernur Andra Soni, dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Dalam wawancara yang dilakukan Banten Raya, Andra dan Dimyati tak sejalan dalam menyikapi isu sensitif ini. Andra sepakat dilakukan pemotongan tukin, sedangkan Dimyati menonal.
Andra menilai pemangkasan tukin merupakan langkah efisiensi anggaran yang harus ditempuh Pemprov Banten, dan sejalan dengan arahan presiden untuk menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi fiskal saat ini.
Indosat IM3 Hadirkan Jaringan 5G Andal dan Proteksi Digital di Festival Musik
Menurut Andra, pemerintah tidak boleh membebani masyarakat dengan pajak tambahan, sehingga pemangkasan belanja pegawai menjadi salah satu opsi yang realistis.
“Dalam perubahan ini ada efisiensi, salah satunya melalui tukin dan beberapa kegiatan yang didrop.
Karena tidak boleh menaikkan pajak masyarakat, maka ada koreksi di situ (tukin),” kata Andra, Rabu (10 September 2025).
Meski enggan menyebut besaran angka pemangkasan, Andra menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang meminta agar APBD lebih berpihak pada kebutuhan publik.
Proyek Jalan Sebidang Legok-Titan Arum Disegel, Pemkot Serang Undang Pemilik Lahan
“Banyak hal yang harus disesuaikan, aspirasi masyarakat juga kita harus dengarkan, dan nanti kita akan sama-sama membahas lebih lanjut dengan DPRD,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah punya pendapat berbeda.
Secara tegas, Dimyati menolak pemangkasan tukin dan menyebut tunjangan tersebut merupakan hak ASN yang harus dihormati sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.
Dimyati menilai, beban hidup ASN justru semakin berat karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, namun tukin tak kunjung naik dalam beberapa tahun terakhir.
Akademisi Dukung Pemotongan Tukin Pejabat Memble
“Semua kita rangkul, semua kita efektifkan termasuk tukin. Nah tukin pun ini harus kita pertahankan, kalau perlu dinaikan.
Apa alasannya? Itu kan bagian kinerja, malah mereka nggak naik-naik loh tukinnya.
Udah lima tahun lebih nggak naik-naik. Harga pokok udah naik, bahan bakar udah naik. Mereka nggak naik-naik tukinnya,” tegas Dimyati.
Ia menambahkan, jika memang diperlukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan lewat evaluasi berbasis kinerja, bukan pemotongan serentak.
Jalan Rusak Ditambal Karung Berisi Puing dan Semen di Pasir Gadung Taktakan Kota Serang
“Kalau nggak sebanding kinerjanya kita dorong, nanti kita evaluasi yang kinerjanya kurang bagus, ya kita tidak berikan tukin satu bulan, dua bulan gitu. Tidak harus dipukul rata semua,” ujarnya.
Dimyati juga menyebut jika Pemprov Banten kini tengah merancang sistem penilaian lebih ketat melalui pembentukan tim khusus.
“Kita nanti akan membuat tim penilaian kinerja birokrasi. Ada tim pengawasan, tim pengadaan, dan sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat dulu,” katanya.
Di sisi lain, desakan agar tukin ASN dipangkas cukup besar datang dari kalangan legislator.
Indosat IM3 Hadirkan Jaringan 5G Andal dan Proteksi Digital di Festival Musik
Salah seorang anggota Fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana Putra, menyebut pemotongan minimal 10 persen hingga 50 persen bisa membuka ruang fiskal hingga Rp500 miliar.
“Dana tersebut, dapat dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan gratis, ketahanan pangan, serta menanggung kembali 250 ribu warga yang terhapus dari BPJS.
Kalau tidak bisa 50 persen, minimal 20 persen sudah memberi ruang fiskal tambahan yang signifikan,” ujarnya.
Senada dengan Dede Rohana, Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI Musa Weliansyah juga menilai tukin ASN adalah salah satu beban terbesar dalam belanja daerah.
400 Mahasiswa Raharja Ikut Prospek, Abas: Kami Konsisten Menghasilkan Alumni Berkompetensi Tinggi
“Kalau kita bicara efisiensi justru yang sangat besar dan menghabiskan anggaran itu adalah tukin ASN.
Makanya kita sepakat tukin ASN dipangkas minimal 50 persen ke atas. Hal ini untuk keadilan di Provinsi Banten, maka ya harus dipangkas tukin ASN,” katanya.
Meski demikian, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan memastikan langkah pemangkasan tidak akan sebesar usulan DPRD. Menurutnya, koreksi tukin hanya berada di kisaran 2 hingga 5 persen.
“Maksimal 2-5 persen ya,” kata Deden singkat. (raffi)
