BANTENRAYA.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp87 miliar.
Alami defisit anggaran sebesar Rp87 miliar ini terungkap usai rapat paripurna tentang penyampaian Raperda APBD Tahun 2024 dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan perubahan APBD tahun 2023.
Rapat paripurna DPRD Kota Serang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Kamis 14 September 2023.
BACA JUGA: Pemkot Serang Kaji Ulang Kerja Sama Pengiriman Sampah Kota Tangsel, Ini Kata Walikota Syafrudin
Rapat paripurna DPRD Kota Serang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Roni Alfanto, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Serang Hasan Basri, dan anggota DPRD Kota Serang.
Walikota Serang Syafrudin turut menghadiri rapat paripurna bersama jajarannya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Roni Alfanto mengatakan, proyeksi pendapatan daerah Kota Serang sebesar Rp1,311 triliun.
Sedangkan belanja daerahnya sebesar Rp 1,398 triliun.
“Artinya belanja lebih besar dari pada pendapatan. Artinya ini pasti terjadi defisit. Defisit itu memang sudah dipasang di angka Rp 87. 904. 831.702. Jadi Rp 87 miliar itu ada defisit,” ujar Roni Alfanto, kepada Banten Raya.
Roni Alfanto menegaskan, Pemkot Serang harus bisa menutup defisit anggaran sebesar Rp 87 miliar dengan pembiayaan.
BACA JUGA: Teks Khutbah Jumat Singkat Rabiul Awal: Menyambut Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
“Artinya APBD kita harus bisa nanti menutup defisit tersebut dengan pembiayaan,” ungkap Roni.
“Pembiayaannya juga diangka yang sama. Rp 87. 904. 831. 702. Kita optimis defisit ini bisa ditutupi,” sambungnya.
Ia mengaku pihaknya optimistis defisit anggaran sebesar Rp 87 miliar itu dapat tertutupi dengan pembiayaan yang lain.
“Kalau saya melihat dari tahun ke tahun sih kalau angka sebesar itu in syaa Allah bisa. Karena sebelumnya tahun 2023 ini lebih besar defisitnya di atas itu. Rp 100 miliar lebih. Angkanya lupa saya,” terangnya.
Menurut Roni, defisit anggaran banyak faktornya, karena masih dalam tahap rancangan atau usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi defisit itu banyak. Karena ketika kita menganggarkan kita belum tahu nanti Banprov dapatnya berapa. Kita masih estimasi semuanya,” tuturnya.
“Tiba-tiba Banprov kita gede, defisit kecil. Kemudian dana transfer dari pusat, dari provinsi kita juga belum tahu. Makanya semuanya masih estimasi. Tapi kalau angka segini masih bisa. Insyaa Allah bisa. Kalau kita optimis masih sekitar Rp87 miliar masih lah,” tambahnya.
Untuk angka pastinya, kata Roni Alfanto, Bapenda Kota Serang yang bisa menjawab perihal tersebut. Dalam pembahasan angkanya bisa turun, sehingga defisitnya bisa zero.
“Kenapa dia pasang seperti ini. Mana setuju. Dewan juga nggak setuju kan. di pembahasan nanti. Bisa turun mungkin. Bisa jadi bisa turun defisitnya,” jelasnya.
BACA JUGA: 5 Hotel Murah Ternyaman di Padang Barat, Harga Mulai Rp80 Ribuan, Punya Lokasi Strategis
“Jadi dengan mengurangi pembiayaan atau mengurangi belanja. Bisa aja defisitnya kita bikin nol. Bisa. Dengan memangkas belanja yang sudah mereka usulkan. Tapi itu biar berkembang di pembahasan,” lanjutnya.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, anggaran APBD Kota Serang tahun 2024 pelayanan dasar masih prioritas.
“Prioritas masih pelayanan dasar antara pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ucap Syafrudin.
BACA JUGA: Cek Syarat Pendaftaran CPNS dan PPPK Tahun 2023, Dokumen Berikut Gak Boleh Diskip
Syafrudin menyebutkan, prioritas pembangunan di antaranya peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi pemerintah.
Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketiganya peningkatan daya saing perekonomian daerah, keempatnya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan daya dukung pembangunan berkelanjutan.
“Kemudian anggarannya APBD diproyeksikan ini kurang lebih ini pendapatan daerah Ro 1,3 triliun sekian,” imbuh Syafrudin.
“Belanja daerah diprioritaskan Rp 1,398. Defisit malah tahun ini kita menurun dari tahun kemarin Rp130 sekarang cuma Rp 87 miliar,” paparnya.
Syafrudin menambahkan, pembiayaan daerah diproyeksikan Rp 87 miliar. Kemudian alokasi belanja sesuai aturan pusat.
Dinas pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur 19 persen, dan pengawasan 1,41 dan yang terakhir belanja pendidikan dan pelatihan 0,2 persen.
“Jadi sudah sesuai mudah-mudahan tercapai,” tandasnya.***
