BANTENRAYA.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang kewalahan menyalurkan bantuan air bersih ke warga terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih.
BPBD Kota Serang hanya memiliki satu unit armada untuk menyalurkan bantuan air bersih ke warga terdampak bencana kekeringan dan air bersih.
Alhasil BPBD Kota Serang harus mengatur jadwal pengiriman bantuan air bersih ke warga terdampak kekeringan dan krisis air bersih.
BACA JUGA:115 Hektar Sawah di Kota Serang Kekeringan
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan, saat ini armada yang dimiliki BPBD Kota Serang baru ada satu unit dengan kapasitas 5.000 liter air bersih.
“Kalau lihat El Nino kayak gini mungkin truk aja harus nambah dua lagi. Kapasitasnya kalau bisa lebih dari 5.000 liter, tapi kita juga harus ngukur area tempat, ngukur jalan, cukuplah 5.000 tambah dua armada lagi,” ujar Diat Hermawan, kepada Banten Raya, Minggu 3 September 2023.
Diat Hermawan menerangkan, dari seluruh wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih, pihaknya masih rutin mendistribusikan air bersih.
BACA JUGA:Kota Serang Belum Tetapkan Status Darurat Kekeringan
“Itu masih dikirim. Bahkan kalau siklus dari lingkungan satu ke lingkungan 13. Kita akan ulang lagi dari lingkungan 1,2,3 akan rutin. Kemungkinan terus aja. Istilahnya continue karena kita armada cuma satu,” terang Diat Hermawan.
Diat Hermawan mengaku pihaknya pun terkendala dengan jarak tempuh ke wilayah terdampak kekeringan, sehingga pengiriman air bersih terlambat.
“Terus posisinya lumayan jauh dari sisi jarak. Itu paling kuat kita kalau yang jauh itu dua rit sehari. Satu tangki 5.000 liter. Cuma saya juga tidak tinggal diam, saya udah ngontek provinsi untuk ikut turun di Kota Serang,” tuturnya.
Diat Hermawan menyebutkan, selain keterbatasan armada, pihaknya pun keterbatasan water toren (alat penampungan) air bersih untuk ditempatkan di titik wilayah bencana kekeringan dan krisis air bersih.
Saat ini, lanjut Diat Hermawan, pihaknya baru memiliki water toren kapasitas 2.000 liter air bersih satu unit, water toren kapasitas 1.000 liter dua unit.
“Kalau lihat musim begini lima sampai 10 juga harus kayaknya. Yang disimpan cuma satu aja di lingkungan Ambon yang lainnya langsung ngecor. Kalau yang kecil 1.000-an ada lima lagi. Cuma nggak efektif. Satu sampai dua jam udah habis. Kita sayang dioperasional truk,” ucap dia.
BACA JUGA:1.108 KK di Kota Serang Terdampak Kekeringan
Diat Hermawan menjelaskan, penyimpanan water toren di wilayah titik kekeringan untuk menghindari pendistribusian air bersih secara cepat.
“Kalau water toren yang kapasitas 2.000 di lingkungan Ambon sampai dua hari. Itu juga menghindari pendistribusian cepat kalau kita nyimpen tandon di wilayah itu, pergesekan antrean itu kurang, perlu juga ada penambahan,” katanya.
Diat Hermawan berharap kepada dari BPBD Provinsi Banten untuk ikut rutin mengirimkan bantuan air bersih ke titik-titik kekeringan, mengingat jumlah titik terdampak kekeringan bertambah.
BACA JUGA:Sawah di Walantaka Kota Serang Sudah Mulai Kekeringan
“Kita bisa turun berbarengan ditambah lagi provinsi mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi continue, bergiliran, bisa nggak lama nunggu. Kalau satu titik itu satu hari berarti jarak tunggunya sembilan hari, ketemu lagi titik ke satu. Mudah-mudahan dengan berbarengan yang turun, mudah-mudahan waktu tunggunya lebih pendek. Mungkin 4-5 hari waktu tunggunya,” katanya.
Diat Hermawan menekankan kepada tokoh masyarakat setempat untuk sama-sama bijak dalam penggunaan air bersih di masa kemarau ini. Selain itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk saling menjaga water toren karena itu aset Pemkot Serang.
“Saya tekankan untuk ke RTnya tolonglah diatur, dijaga, agar yang lain kebagian jangan sampai derijen gede sama derijen kecil tentunya beda. Kebutuhannya sama. Terus minta aset kita dijaga di lapangan. Jangan sampai lepas nanti saya ketempuan,” pintanya.
BACA JUGA:Warga Persada Banten Kekeringan, BPBD Kota Serang Distribusikan 10.000 Liter Air Bersih
Diat Hermawan pun berharap para kepala wilayah di masing-masing kecamatan untuk menginput data wilayah kekeringannya.
“Kita juga tidak mungkin full di lapangan untuk mendata, jadi informasi awal dari unsur wilayah. Untuk kita langkah selanjutnya turun ke lapangan,” tandas dia. ***