BANTERAYA.CO.ID – Pengemudi ojek pangkalan di Kota Serang bakal dicover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
Alasan bakal dicover BPJS Ketenagakerjaan, karena profesi pengemudi ojek pangkalan sangat berisiko kecelakaan.
Wacana pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan calon Walikota Serang nomor urut 2, Budi Rustandi, saat menerima silaturahmi paguyuban pengemudi ojek pangkalan atau PPOP Kota Serang.
Pertemuan digelar di Posko Pemenangan Budi-Agis, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Serang, Sabtu 2 November 2024 sore sekitar pukul 15.00 WIB.
Calon Walikota Serang nomor urut 2, Budi Rustandi mengaku bahagia dengan pernyataan sikap PPOP Kota Serang yang siap mensuport Budi-Agis agar memenangkan Pilkada Kota Serang 2024.
“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada PPOP atas dukungannya. Dukungan pengemudi Ojek Pangkalan ini bukti ingin adanya perubahan di Kota Serang,” ujar Budi, kepada Banten Raya.
Kata dia, PPOP sangat antusias saat berjumpa dengannya. Mereka memiliki harapan besar adanya perubahan di Kota Serang.
“Harapan besar mereka adalah bagaimana ke depan, ketika dia menyekolahkan anaknya dengan hasil keringatnya, itu bisa ada harapan bisa bekerja di tempat yang layak,” ucap dia.
Budi juga menjanjikan akan memberikan jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan kepada para pengemudi ojek pangkalan di Kota Serang. Para pengemudi ojek pangkalan ini kerjanya penuh dengan risiko, berpotensi kecelakaan dan lainnya.
“Makanya mereka akan diberikan BPJS ketenagakerjaan oleh saya,” katanya.
Ia menjelaskan, BPJS ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojek pangkalan ini melalui program PBI.
“Iya melalui program PBI juga. Kan ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan juga,” ungkap Budi.
Budi menerangkan, BPJS ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojek pangkalan ini baru bisa dilaksanakan di tahun kedua masa kepemimpinannya nanti.
“Iya tahun 2026, karena 2025 kita tidak sudah tidak bahas,” terang dia.
Ia mengaku di tahun 2025 akan melakukan komunikasi dan koordinasi serta melobi para koneksi yang ada di pemerintah provinsi maupun pusat.
“Ini penting. Sebagai kepala daerah harus bisa mencari uang untuk kotanya, dalam rangka agar ketika pembahasan tahun 2026 konsen PAD ini untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya nanti untuk penunjang infrastruktur, penanganan banjir, dan lain-lain itu nanti saya melobi ke provinsi termasuk ke pusat,” bebernya.
Budi juga mengaku akan membuka keran investasi sebesar-besarnya agar ke depan pada investor merasa nyaman berinvestasi di Kota Serang.
“Hitungan saya Kota Serang juga dengan UMR Rp 4 juta saja Insya Allah itu cukup. Apabila kerjanya di Kota Serang juga, karena nanti disambut dengan Perda yang akan saya buat 70-80 persennya wajib warga pribumi Kota Serang,” tuturnya.
“Ketika mereka sudah bekerja, mereka akan punya uang. Pasti daya beli juga akan naik, dan pajak-pajak investasi juga akan naik juga, otomatis kita punya anggaran banyak untuk menambah lagi kesejahteraan masyarakat Kota Serang,” jelas Budi. *
