BANTEN RAYA – Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cilegon mulai mengalami penurunan drastis.

Penurunan drastis jumlah siswa SMP Swasta tersebut ditengarai karena tergerus dengan sistem zonasi dan pendirian 4 SMP Negeri baru oleh Pemkot Cilegon.

Hingga pada akhirnya, siswa yang masuk ke SMP Swasta tersedot ke SMP Negeri.

Terlebih di wilayah Kota Cilegon luasan kotanya hanya 176 kilometer persegi dan lokasi SMP Swasta berdekatan satu sama lain dengan SMP Negeri baru.

Lalu, kondisi itu juga diperparah dengan penambahan rombongan belajar atau rombel dadakan dari SMP Negeri setiap penerimaan siswa baru.

Sebab, jika pendaftar membeludak biasanya SMP Negeri akan mengakomodir dengan menambah satu atau dua rombel untuk menampung lebih banyak siswa.

Dilalahnya tidak adanya aturan ketat soal kuota penerimaan siswa baru membuat kondisi sekolah SMP Swasta makin tergerus karena tak kebagian siswa.

Bahkan, dinas pendidikan setempat bergeming dengan kondisi minimnya siswa masuk, seolah tak ada kebijakan untuk tetap menjaga sekolah swasta tetap eksis membangun pendidikan.

Saat dicecar pertanyaan baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dan bidang yang menanganinya enggan memberikan jawaban.

“Ke bu kadis (kepala dinas) saja,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindikbud Kota Cilegon Muhammad Najib, Rabu 26 Juli 2023.

Kondisi sama juga dilakukan Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila, ia juga enggan berkomentar soal banyaknya sekolah SMP swasta yang tak kebagian siswa.

Bahkan, tidak menjawab kala disampaikan data beberapa SMP Swasta yang meminta adanya kebijakan dan solusi persoalan tersebut.

Sementara itu, salah satu guru SMP PGRI Kota Cilegon di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Nurhayati mengaku, ada penurunan dalam penerimaan siswa.

Sebelum-sebelumnya ada sebanyak 2 rombel yang masuk. Namun, sekarang hanya satu 1 rombel dengan jumlah siswa hanya 39.

“Tentu sangat terasa (adanya SMP Negeri baru). Penurunan sudah pasti karena namanya swasta menjaring setelah dari negeri. Biasanya ada 2 rombel (lulus) 2 rombel (masuk) sekarang hanya 1 rombel (lulus dan masuk) sebanyak 39 siswa,” katanya.

Pihaknya berharap, papar Nurhayati, adanya keberpihakan pemerintah, terutama soal anggaran. Sebab, kebanyakan yang masuk SMP PGRI Cilegon juga merupakan orang tidak mampu.

“Kita tidak gratis, jadi tidak full karena mereka (negeri) dipasok pemerintah. Pasti ada bantuan hanya mungkin kita bergilir untuk di swasta dan tidak semuanya mendapatkan,” jelasnya.

Hal sama juga disampaikan salah satu Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Cilegon yang tidak ingin disebutkan namanya, jika sekarang dengan adanya zonasi di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 13 Cilegon, maka siswa yang masuk menjadi turun drastis.

Sebelumnya hingga 5 rombel lalu turun hingga 2 rombel dan sekarang hanya 1 rombel. Jumlah siswa lulus tahun ini 2023 sebanyak 66 dan sekarang yang masuk dari 35 pendaftar hanya ada sebanyak 28 saja.

“Jadi dari covid berdampak, lalu sistem zonasi, sangat terasa karena biasanya yang mendaftar disini sekitaran kecamatan Jombang, ditambah negeri juga sangat berdampak. Terdekat SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 13 yang baru,” ujarnya.

Minimnya jumlah siswa tersebut, jelas perempuan berkerudung ini, karena juga sekolah SMP Negeri dan Dinas Pendidikan tidak punya komitmen dan batasan siswa yang diterima.

Bahkan, kasusnya di pertengahan jalan saat pendaftaran jika jumlahnya membludak maka membuka lagi kelas, sehingga hal itu menggerus jumlah siswa.

“Sekolah negeri juga harus ada komitmen penempatan jumlah batas kuota, misalnya sekolah A harus dibatasi dan komitmen dari awal. Tidak lantas diperjalanan membuka kelas karena membludak. Dampaknya ketika sudah ada yang mendaftar ke sekolah kami tiba-tiba mau MPLS cabut berkas,” jelasnya.

Ia juga berharap, ada kebijakan yang diberikan dinas dengan melakukan pemerataan pendidikan untuk SMP Swasta. Dimana caranya dengan merekomendasikan siswa jika tidak diterima sekolah negeri dan memberikannya beasiswa full mulai dari seragam, buku dan lainnya dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemkot Cilegon.

“Bukan hanya sekolah kami semua sekolah juga berharap kebijakan seperti itu, sekolah. Jadi memang ada sistem yang memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak diterima di negeri dan dibayarkan pihak pemerintah,” ujarnya.

Hal sama disampaikan kepala SMP Swasta di Kecamatan Grogol yang enggan disebutkan namanya, jika di daerah Grogol sekarang sudah ada dia sekolah negeri yakni SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 15 Cilegon. Jika total siswa hanya ada 33 orang mulai dari kelas 7 hingga 9.

“Untuk sekarang hanya ada belasan saja yang masuk. Dengan total ada sebanyak 33 dari kelas 7 sampai 9,” pungkasnya. ***