BANTENRAYA.CO.ID – Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembatasan biaya operasional dan jumlah tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memutar strategi.
Di tengah penyesuaian anggaran tersebut, BGN Wilayah Banten berupaya untuk mempertahankan relawan agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meski konsekuensinya jadwal kerja dan penghasilan mereka harus disesuaikan.
Koordinator Wilayah BGN Banten Asep Royani mengatakan, pihaknya meminta agar pengelola SPPG lebih mengutamakan sistem kerja bergiliran atau shifting dan rolling dibandingkan memberhentikan relawan.
Skema tersebut dinilai menjadi pilihan agar operasional dapur tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
BACA JUGA : 10.304 Guru Diangkat Penuh Waktu
“Di Banten fokusnya itu tidak menjadikan PHK sebagai alternatif solusi. Kami lebih mengedepankan pembaruan atau manajemen yang lain, contohnya shifting atau rolling.
Jadi kami lebih mengutamakan itu ketimbang memecat relawan,” ujar Asep, Rabu (11 November 2026).
Menurut Asep, pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per porsi sebenarnya bukan kebijakan baru.
Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan aturan awal yang pernah diterapkan BGN sebelum kemudian berubah menjadi sistem at-cost, yakni penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing dapur.
BACA JUGA : Mendes Minta Pemda Bergerak Bersama
“Biaya operasional Rp3.000 per porsi itu bukan hal baru di BGN. Justru sebenarnya aturan atau ketentuan pertama kali yang dikeluarkan BGN terkait keuangan adalah pembatasan biaya operasional Rp3.000 per porsi,” jelasnya.
Dalam perkembangannya, Asep menyebutkan jika kebijakan tersebut sempat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dapur melalui sistem at-cost.
Dengan skema itu, biaya operasional tidak lagi terpaku pada batas Rp3.000 per porsi. Namun, seiring perubahan kebijakan pimpinan, aturan pembatasan tersebut kembali diberlakukan.
Asep mengatakan, perubahan kebijakan itu membuat pengelola SPPG harus menyesuaikan kembali manajemen operasional, termasuk jumlah relawan dan pembagian jadwal kerja.
BACA JUGA : Polda Banten Tangkap 14 Orang BBM Subsidi Dijual ke Industri
Sebab, ketentuan jumlah tenaga kerja kini juga disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing dapur.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BGN nomor 63551 tahun 2026 yang terbit pada 29 Oktober 2026, SPPG yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat membutuhkan 47 relawan.
Sementara itu, dapur dengan 2.500 hingga 2.900 penerima membutuhkan 42 relawan, 2.000 hingga 2.499 penerima membutuhkan 33 relawan, dan 1.500 hingga 1.999 penerima membutuhkan 24 relawan.
Adapun SPPG dengan maksimal 1.499 penerima manfaat membutuhkan 15 relawan.
BACA JUGA : ASDP Lambat Urus Ganti Rugi
Asep mengakui, penyesuaian tersebut menimbulkan keluhan dari sejumlah kepala SPPG. Terlebih, sebelumnya pengelola memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur pembiayaan ketika sistem at-cost masih diterapkan.
“Kalau keluhan sih pasti ada, karena namanya juga proses adaptasi. Sebelum-sebelumnya kami lebih leluasa karena sistemnya at-cost,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memahami kebijakan terbaru merupakan bagian dari upaya efisiensi dan pengawasan penggunaan anggaran yang lebih ketat.
Oleh karena itu, kepala SPPG dituntut memiliki kemampuan manajerial untuk mengatur kebutuhan operasional agar program MBG tetap berjalan dengan anggaran yang terkendali.
BACA JUGA : Polda Banten Tangkap 14 Orang BBM Subsidi Dijual ke Industri
“Memang diperlukan kemampuan manajerial dari kepala SPPG untuk bagaimana caranya mengatur supaya program terlaksana, tetapi juga dengan anggaran yang lumayan terkontrol,” katanya.
Asep menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menerima laporan PHK relawan secara masif di Banten.
Sejumlah kepala SPPG memang telah berkonsultasi mengenai pilihan penyesuaian tenaga kerja, tetapi BGN Wilayah Banten tetap mengarahkan agar sistem shifting atau rolling lebih dahulu diterapkan.
“Kalau pemecatan secara langsung, saya belum menerima laporan yang masif. Kalau diskusi atau konsultasi, teman-teman memang menanyakan sebaiknya seperti apa, apakah menggunakan shifting secara bergantian atau memang layoff (PHK),” ujarnya.
BACA JUGA : Polda Banten Tangkap 14 Orang BBM Subsidi Dijual ke Industri
Dengan sistem kerja bergiliran, kata Asep, relawan tetap memiliki kesempatan bekerja seperti biasa. Hanya pembagian waktu kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan ketentuan dalam petunjuk teknis BGN.
“Kalau shifting, sebenarnya relawan masih tetap bekerja normal seperti biasa. Hanya waktunya saja, pembagian waktunya yang disesuaikan dengan kondisi anggaran dan ketentuan yang ada di juknis,” jelasnya.
Kendati demikian, Asep tidak menutup kemungkinan ada relawan yang memilih mengundurkan diri karena penghasilannya terdampak kebijakan baru.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi hak masing-masing pekerja dan tidak boleh dilakukan melalui paksaan.
BACA JUGA : Klaim Asuransi KMP Batu Mandi Jelimet
“Adapun dari pihak relawan yang memang merasa adanya ketentuan ini kemudian terpengaruh terhadap penghasilan mereka, lalu memutuskan untuk resign, itu tidak menjadi paksaan juga. Dikembalikan lagi ke masing-masing relawan,” katanya.
Dampak penyesuaian tersebut dirasakan salah satunya oleh SPPG Koroncong Bangkonol, Kabupaten Pandeglang.
Kepala SPPG Koroncong Bangkonol Ridwan Hidayat mengatakan, pihaknya memilih memangkas upah relawan daripada melakukan PHK. Keputusan itu diambil setelah pengelola berkoordinasi dengan para pekerja.
Sebelumnya, SPPG Koroncong Bangkonol memiliki 47 relawan. Namun, satu orang keluar karena dinilai sudah tidak produktif dan kerap mengalami sakit.
BACA JUGA : Pembelajaran Mendalam Belum Sentuh Persoalan Mendasar Pendidikan
Dengan demikian, jumlah relawan yang tersisa sebanyak 46 orang, sedangkan penerima manfaat di dapur tersebut mencapai 2.517 orang.
Berdasarkan ketentuan BGN, jumlah penerima manfaat tersebut membutuhkan 42 relawan. Artinya, terdapat kelebihan empat orang dari kebutuhan tenaga kerja harian.
Pengelola kemudian mengatur jadwal kerja bergiliran di setiap divisi sehingga tidak seluruh relawan masuk setiap hari. Sebagian pekerja mendapat giliran libur tambahan di luar Sabtu dan Minggu.
“Jadi nominal gaji yang diturunkan. Turun hampir 30 persen. Dari Rp120.000 sekarang jadi cuma Rp85.000 per hari,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, pengaturan giliran kerja diterapkan mulai dari bagian persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga pemorsian. Jumlah pekerja yang masuk setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.
Pada bagian persiapan bahan makanan, misalnya, jumlah pekerja yang sebelumnya tujuh orang kini hanya enam orang dalam satu hari kerja.
Begitu pula bagian pengolahan dan pemorsian yang sebelumnya masing-masing berjumlah 10 orang, kini hanya sembilan orang yang masuk setiap hari.
Ridwan mengakui, pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat juga menjadi beban tersendiri bagi pengelola dapur.
BACA JUGA : Terbentur Modal, SDM, dan Daya Beli Masyarakat, KDMP di Banten Tak Berkembang
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memengaruhi kemampuan SPPG dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
“Sebenarnya perihal dengan pagu operasional yang Rp3.000 itu sangat-sangat memengaruhi, pertama terhadap operasional dapur,” ujar Ridwan. (raffi)
