Oleh: Mahpudin, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
DESA kembali menjadi pusat perhatian pemerintah. Setelah satu dekade menikmati ruang yang lebih luas melalui Dana Desa dan penguatan kewenangan lokal, kini desa kembali menjadi titik tumpu berbagai agenda strategis nasional. Mulai dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan, hampir semuanya bermuara di desa. Dalam konteks itulah Program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa secara lebih terstruktur dan merata.
Sulit dimungkiri, desa memang memiliki posisi yang semakin penting dalam pembangunan Indonesia. Dengan lebih dari 75 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan hingga ke tingkat paling bawah. Karena itu, wajar jika pemerintah berupaya memastikan berbagai program strategis dapat berjalan efektif melalui desa sebagai garda terdepan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang layak direnungkan bersama. Ketika semakin banyak agenda pembangunan dirancang secara nasional dan dilaksanakan hingga ke tingkat desa, bagaimana posisi otonomi desa yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting desentralisasi di Indonesia? Apakah desa tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri, atau justru perlahan bergeser menjadi pelaksana berbagai program yang telah dirancang dari atas?
BACA JUGA: Mahasiswa Rame-Rame Lepas Sepatu Untuk Menerobos Banjir Komplek Untirta Usai Pulang Kuliah
Pertanyaan itu bukan untuk mempertentangkan program nasional dengan otonomi desa. Sebaliknya, pertanyaan tersebut penting diajukan agar pembangunan desa tidak hanya berhasil mencapai target nasional, tetapi juga tetap berpijak pada kebutuhan, karakteristik, dan aspirasi masyarakat di setiap desa. Di sinilah Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi menarik untuk dibaca, bukan semata sebagai program ekonomi, melainkan sebagai cerminan perubahan hubungan antara negara dan desa.
Desa yang Semakin Strategis
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah desentralisasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai unit administratif di bawah pemerintah daerah, tetapi diakui sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul serta kebutuhan masyarakat setempat.
Semangat tersebut kemudian diperkuat melalui Dana Desa yang memberikan ruang fiskal jauh lebih besar bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunannya. Melalui Musyawarah Desa, masyarakat bersama pemerintah desa dapat menyusun berbagai program yang dianggap paling sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan ini menempatkan desa bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk merancang masa depannya sendiri.
BACA JUGA: Ratusan Dosen dan Mahasiswa Untirta Kembangkan Perbatasan Banten
Dalam praktiknya, pendekatan tersebut melahirkan banyak perubahan positif. Berbagai desa berhasil membangun infrastruktur dasar, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperkuat layanan publik, hingga menciptakan inovasi ekonomi yang lahir dari potensi lokal. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa ketika desa diberi kepercayaan dan sumber daya yang memadai, desa mampu menghadirkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Namun, tantangan pembangunan Indonesia terus berkembang. Persoalan ketahanan pangan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat membuat desa semakin dipandang sebagai aktor strategis dalam pencapaian agenda nasional. Desa tidak lagi hanya menjadi ruang pembangunan lokal, tetapi juga menjadi arena utama berbagai kebijakan pemerintah pusat.
Perubahan tersebut sesungguhnya dapat dipahami. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa atau memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan pedesaan. Karena itu, hampir setiap kebijakan nasional yang menyasar kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan bermuara di desa. Dengan kata lain, masa depan pembangunan nasional semakin ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa.
Di sinilah posisi desa mulai mengalami perubahan yang menarik. Jika sebelumnya desa lebih banyak diberikan ruang untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri, kini desa juga semakin diposisikan sebagai simpul utama pelaksanaan berbagai agenda strategis pemerintah. Pergeseran ini tidak selalu tampak dalam perubahan regulasi, tetapi semakin terlihat dalam praktik penyelenggaraan pembangunan sehari-hari.
Koperasi Merah Putih dan Babak Baru Hubungan Negara–Desa
Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu contoh yang mencerminkan perubahan tersebut. Pemerintah merancang program ini sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Dari perspektif pemerintah, pendekatan yang dirancang secara nasional diyakini mampu mempercepat pencapaian target sekaligus memastikan setiap desa memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Tujuan tersebut tentu patut diapresiasi. Desa memang membutuhkan penguatan kelembagaan ekonomi agar tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola nilai tambah bagi masyarakatnya. Dalam konteks itu, kehadiran koperasi dapat menjadi salah satu instrumen yang memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Namun, yang menarik bukan semata-mata keberadaan koperasinya, melainkan perubahan pola hubungan antara negara dan desa yang menyertainya. Ketika sebagian besar alokasi Dana Desa diarahkan untuk mendukung program yang telah ditetapkan secara nasional, muncul pertanyaan mengenai ruang yang masih dimiliki desa untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri melalui mekanisme Musyawarah Desa.
Setiap desa memiliki tantangan yang berbeda. Ada desa yang membutuhkan penguatan irigasi, ada yang memerlukan akses pasar bagi hasil pertanian, ada pula yang lebih mendesak membangun infrastruktur dasar atau mengembangkan potensi wisata lokal. Keragaman kebutuhan inilah yang sejak awal menjadi alasan mengapa Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi setiap desa untuk menentukan prioritasnya secara mandiri.
Karena itu, Program Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai kebijakan ekonomi. Program ini juga menjadi penanda bahwa hubungan antara negara dan desa sedang mengalami transformasi. Negara hadir lebih aktif melalui berbagai program strategis yang dirancang dari pusat, sementara desa semakin menjadi simpul penting dalam implementasinya.
Transformasi tersebut tidak serta-merta menghapus otonomi desa. Namun, ia menghadirkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ketika desa semakin menjadi arena pelaksanaan program nasional, sejauh mana ruang yang masih dimiliki desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri? Dari pertanyaan itulah diskusi tentang masa depan otonomi desa menjadi semakin relevan.
Otonomi Desa yang Sedang Diuji
Pada titik inilah diskusi tentang otonomi desa menjadi semakin penting. Otonomi desa tidak hanya dimaknai sebagai adanya kewenangan yang tercantum dalam undang-undang atau besarnya Dana Desa yang diterima setiap tahun. Otonomi yang sesungguhnya terletak pada kemampuan desa menentukan sendiri prioritas pembangunannya berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui proses yang partisipatif.
Musyawarah Desa selama ini menjadi jantung dari prinsip tersebut. Forum ini bukan sekadar ruang formal untuk menyusun daftar kegiatan tahunan, melainkan wadah bagi masyarakat untuk menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desanya. Dari proses inilah lahir berbagai keputusan yang mencerminkan kondisi lokal, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pelestarian lingkungan dan budaya.
Karena itu, ketika sebagian besar ruang fiskal desa diarahkan untuk mendukung agenda tertentu yang telah dirancang secara nasional, muncul pertanyaan yang patut dipikirkan bersama. Sejauh mana desa masih memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas yang dianggap paling mendesak oleh masyarakatnya sendiri?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak kehadiran program nasional. Negara tentu memiliki kepentingan untuk memastikan berbagai agenda strategis, seperti penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, atau pengentasan kemiskinan, dapat berjalan secara efektif. Namun, efektivitas kebijakan nasional tidak seharusnya mengurangi makna otonomi desa sebagai ruang pengambilan keputusan yang lahir dari bawah.
Setiap desa memiliki persoalan yang tidak selalu sama. Desa yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian memiliki kebutuhan yang berbeda dengan desa pesisir, desa wisata, atau desa yang berada di kawasan industri. Pendekatan yang terlalu seragam berisiko mengabaikan keragaman tersebut. Padahal, kekuatan utama pembangunan desa selama ini justru terletak pada kemampuannya menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal.
Di sinilah otonomi desa sesungguhnya sedang diuji. Ujiannya bukan karena desa kehilangan kewenangan secara formal, melainkan karena ruang untuk menentukan pilihan dapat semakin menyempit ketika prioritas pembangunan lebih banyak diarahkan melalui program-program nasional. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, desa berpotensi bergeser dari subjek pembangunan menjadi pelaksana berbagai agenda yang telah ditetapkan dari atas.
Menjaga Desa Tetap Menjadi Subjek
Pemerintah tentu memiliki alasan kuat menghadirkan Program Koperasi Desa Merah Putih. Penguatan ekonomi desa merupakan kebutuhan nyata, terlebih di tengah tantangan ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah tujuan programnya, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan tanpa mengurangi ruang desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
Di sinilah pentingnya membangun hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan desa. Pemerintah pusat berperan menetapkan arah kebijakan nasional dan memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Sementara itu, desa perlu tetap diberikan keleluasaan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat setempat.
Pendekatan semacam ini justru akan membuat program nasional lebih efektif. Sebab, masyarakat desa bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan pihak yang paling memahami persoalan dan potensi wilayahnya. Ketika desa diberikan ruang untuk beradaptasi, program yang sama dapat menghasilkan solusi yang berbeda sesuai dengan konteks masing-masing daerah.
Semangat inilah yang sejak awal menjadi roh Undang-Undang Desa. Negara memberikan kepercayaan kepada desa bukan semata-mata untuk mengelola anggaran, tetapi juga untuk merancang masa depannya sendiri. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi tumbuhnya inovasi, partisipasi masyarakat, dan kemandirian desa dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya diukur dari berapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk atau berapa besar anggaran yang berhasil diserap. Keberhasilan yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu memperkuat ekonomi desa tanpa mengurangi prinsip-prinsip otonomi yang telah dibangun selama satu dekade terakhir.
Masa depan desa tidak ditentukan oleh banyaknya program yang datang dari luar, tetapi oleh seberapa besar ruang yang dimiliki masyarakat desa untuk menentukan jalan pembangunannya sendiri. Ketika agenda nasional mampu berjalan beriringan dengan aspirasi lokal, desa tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan, tetapi tetap menjadi subjek utama pembangunan. Di situlah sesungguhnya masa depan otonomi desa dipertaruhkan. ***
