BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tidak akan membuka penerimaan peserta baru untuk program Satu Sarjana Satu Desa pada tahun 2027.

Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran daerah (fiskal) untuk mendanai program tersebut.

Kendati demikian, Pemprov Banten mengaku akan fokus untuk menyelesaikan pembiayaan mahasiswa yang telah lebih dulu menjadi peserta program tersebut, sampai mereka menyelesaikan pendidikan.

Kebijakan tersebut juga dilakukan agar pembiayaan program tidak terus bertambah setiap tahun dan membebani kemampuan fiskal daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Gunawan Rusminto mengatakan, program sarjana desa memang tidak dirancang untuk terus membuka penerimaan baru setiap tahunnya.

“Tahun 2027 itu tidak ada lagi penerimaan. Jadi kita tinggal meneruskan. Kalau buka lagi, buka lagi, enggak selesai-selesai,” kata Gunawan, Selasa (15 September2026).

Gunawan menjelaskan, keputusan tersebut bukan berarti program dihentikan sepenuhnya. Mahasiswa yang sudah diterima sebagai peserta tetap akan mendapatkan pembiayaan hingga menyelesaikan pendidikan.

Ia menuturkan, Pemprov Banten perlu memastikan komitmen pembiayaan terhadap peserta yang sudah ada dapat dituntaskan. Terlebih, kata Gunawan, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan program.

“Kalau fiskal kita kuat si enggak masalah. Fiskal kita belum kuat. Jadi tolak ukurnya satu desa satu sarjana sampai dengan selesai,” ujarnya.

Gunawan menerangkan, meskipun tidak membuka penerimaan baru pada 2027, pelaksanaan program pada tahun ini justru mengalami perluasan.

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten memberikan keleluasaan kepada calon penerima untuk memilih program studi dan perguruan tinggi sesuai ketentuan pembiayaan.

Perubahan skema tersebut, kata Gunawan, dilakukan setelah pelaksanaan perdana pada 2025 menghadapi kendala.

Saat itu, pilihan program studi masih dibatasi pada bidang yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti pertanian dan perikanan.

“Jadi satu desa satu sarjana itu sejak tahun lalu (2025). Tahun lalu itu prodinya satu prodi saja, ketahanan pangan. Di antaranya pertanian, perikanan,” kata Gunawan.

Ia menambahkan, akibat keterbatasan pilihan tersebut, penyerapan kuota program menjadi tidak optimal.

Selain itu, jumlah perguruan tinggi dengan program studi yang sesuai juga masih terbatas, ditambah dengan minat masyarakat yang juga cukup besar terhadap bidang yang tersedia.

“Tidak terserap secara optimal ya karena kesulitan perguruan tinggi atau yang ada prodi itu. Animo masyarakat kan juga banyak ke sana, sehingga kuotanya tidak memenuhi,” ujarnya.

Di tahun 2026, Gunawan menyampaikan, Pemprov Banten memberikan fleksibilitas dengan membuka pilihan program studi secara lebih umum.

Sehingga, kata dia, calon penerima dapat memilih bidang ekonomi, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan hingga hukum.

Perguruan tinggi yang dipilih juga dapat ditentukan oleh calon penerima, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah untuk pembiayaan program.

“Tahun sekarang 2026 ini prodinya dibuka secara umum. Jadi bisa ambil prodi ekonomi, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, hukum juga bisa. Bebas memilih, perguruan tingginya silakan bebas memilih,” katanya.

Gunawan mengatakan, terkait anggaran yang disediakan, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran maksimal Rp30 juta per mahasiswa untuk setiap tahunnya.

Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk membiayai pendidikan penerima program pada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.

Apabila biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dipilih lebih rendah dari batas maksimal tersebut, sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa selama menjalani pendidikan, seperti biaya tempat tinggal.

“Kalau Rp20 juta per tahun ada pembiayaan Rp10 juta setahunnya misalnya, sisanya bisa dipakai buat kehidupan yang bersangkutan selama setahun. Seperti bayar kos,” jelas Gunawan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk menekan biaya hidup mahasiswa, pihaknya juga mendorong adanya kolaborasi antardesa.

Desa-desa yang lokasinya berdekatan dan memiliki penerima yang berkuliah di kampus yang sama, Gunawan menyarankan agar desa berkolaborasi untuk patungan menyewa rumah yang dapat ditempati bersama oleh mahasiswa penerima program.

“Saya sering menyampaikan ke kepala desa, baik Zoom maupun langsung rapat. Saya bilang kepada mereka, kalau desa-desanya berdekatan, kampusnya sama, sudah saja patungan. Sewa kontrak rumah empat kamar atau tiga kamar,” tuturnya.

Selain itu, Gunawan juga mengatakan, perluasan skema di tahun 2026 turut diikuti dengan meningkatnya partisipasi pemerintah desa.

Ia mengungkapkan, dari total 1.238 desa di Provinsi Banten, sebanyak 520 desa telah mengajukan calon penerima program berdasarkan data yang diterima DPMD hingga 14 September 2026.

Menurut Gunawan, jumlah tersebut menunjukkan adanya keikutsertaan pemerintah desa dalam mendorong pemuda maupun pemudi dari wilayahnya untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi melalui program Pemprov Banten.

“Kalau sekarang dibuka secara umum, per kemarin itu kita sudah ada 520 desa sudah mengajukan.

Dan itu semuanya ada semua. Berarti sudah terlihat tingkat keikutsertaan kepala desa untuk menyalurkan satu pemuda atau pemudinya dari desa itu untuk dikuliahkan oleh Pemerintah Provinsi Banten,” ujarnya.

Meski demikian, Gunawan menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima yang kemudian mendapatkan ijazah.

Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa

Menurutnya, pendidikan tinggi yang diberikan melalui program tersebut harus menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir dan wawasan yang lebih baik, sehingga dapat membawa manfaat bagi lingkungan asalnya.

“SDM-nya lebih unggul. Kan kita tidak hanya mengejar ijazah. Ijazah kan hanya kertas saja, tapi kemampuan inteligensi, kemampuan dia cara berpikir yang kita butuhkan, dan harapannya ya setelah mereka lulus, itu bisa membuka wawasan mereka,” ujarnya. (raffi)

Program Sarjana Desa Disetop

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social