BANTENRAYA.CO.ID – Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Maman Maulidin melakukan evaluasi total soal standar pelayanan.
Dimana, sebelumnya papar Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin pelayanan masih zona kuning akan menjadi lebih baik.
Terlebih, sekarang sudah ada Mal Pelayanan Publik yang akan memberikan sarana dan prasarana pelayanan yang sangat baik untuk masyarakat.
Diketahui pada tahun sebelumnya, standar pelayanan di Kota Cilegon masih zona kuning pelayanan publik.
Hal tersebut tentu saja pelayanan publik dinilai masih kurang lengkap dan nyaman untuk masyarakat.
Namun, sekarang Pemkot Cilegon sudah memiliki Mal Pelayanan Publik dimana semuanya terintegrasi dan ada di satu tempat.
Namun, apakah itu bisa mengubah penilaian, simak artikelnya dibawah ini secara lengkap disajikan.
Atau karena masih banyaknya pelayan di adminitasi yang bermuka masam membuat pelayanan masih belum maksimal.
Maman menjelaskan, kedepan akan ada komitmen bersama dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan.
“Nanti akan ada komitmen bersama dan standar pelayanannya akan diperbaiki,” ucapnya, usai acara sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, Kamis 8 Juni 2023.
Maman menyampaikan, paling penting adalah memperbaiki standar pelayanan yang ada. Bahkan termasuk juga kompetensi pelaksana.
“Pelayanan harus ditingkatkan, Kita ini kan melayani, jadi petugas juga kompetensinya harus baik, sopan dan beretika saat melayani,” ujarnya.
Disisi lain, papar Maman, prosedur pelayanan dan pengaduan masukan serta saran juga harus mulai dilengkapi.
Sehingga nanti ada input evaluasi yang diberikan masyarakat dalam pelayanan.
“jadinya memang harus ada partisipasi masyarakat sebagaimana yang disampaikan Ombudsman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Wilayah Banten Fadli Afriadi menjelaskan, setiap OPD harus melakukan pemenuhan standar pelayanan publik,. Untuk itu, setiap OPD diharapkan menunjuk satu penanggung jawab untuk pelayanan publik.
“Jadi tolong tunjuk satu orang untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan publik ini,” jelasnya.
Disamping itu, papar Fadli, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan tersebut yang akan dilakukan OPD.
“Soal apa yang diawasi, yakni soal potensi maladministrasi yang bisa merugikan secara material dan nonmaterial,” pungkasnya.
Beberapa standar pelayanan yang harus dilakukan untuk memperbaiki yakni:
Service Delivery
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Manufacturing
1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana fasilitas
3. Pengasan Internal
4. Jumlah Pelaksanaan
5. Jaminan Pelyanan
6. Jaminan Keamanan dan Keselamatan
7. Evaluasi kinerja pelayanan. ***
