BANTENRAYA.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni resmi melantik 23 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, di Gedung Negara, Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (3 November 2025).

Pelantikan ini digelar untuk mengisi sejumlah jabatan eselon II yang kosong sekaligus melakukan rotasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov tersebut menuai sorotan publik. dari 23 orang yang dilantik,

satu orang pejabat di antaranya adalah Raden Berly Rizki Natakusumah, yang merupakan adik Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.

Berly dilantik dan kini menempati jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional

(KPN) Adib Miftahul menyebut pengangkatan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait objektivitas dan kapasitas pejabat bersangkutan.

Namun dia meyakini pengangkatan itu merupakan prestise yang dimiliki seorang Berly dan tidak dimiliki pejabat lain.

“Terkait adik Wakil Gubernur Banten yang menjadi Kepala Bapenda Banten, kalau bukan adik Wakil Gubernur menurut saya nggak bakalan ada di situ. Sesederhana itu,” kata Adib.

Ia menilai, jabatan Kepala Bapenda Provinsi Banten termasuk posisi strategis karena berhubungan langsung dengan penerimaan daerah.

Apalagi, selama ini pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Banten banyak dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor, di mana Bapenda Provinsi Banten sebagai ujung tombaknya. “Sudah jadi rahasia umum kalau Bapenda itu OPD yang basah,” ujarnya.

Adib mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memunculkan faksi-faksi dalam birokrasi untuk jangka waktu yang lama.

Sebab ada banyak kasus semacam ini. Apalagi, dia menilai apa yang dilakukan wagub saat ini pun sudah seperti the riil gubernur.

“Takutnya nanti ke depan akan ada pejabat gerbong gubernur dan pejabat gerbong wakil gubernur (sehingga menimbulkan friksi).

Karena sering saya lihat (saat ini saja) Wakil Gubernur ini sudah rasa-rasa gubernur bagaimana ke depannya? Itu akan jadi titik lemahnya,” ujarnya.

Menutup komentarnya, Adib menyindir slogan Andra-Dimyati yang ingin mewujudkan Banten maju adil merata tidak korupsi.

“Andra-Dimyati punya slogan Banten tidak korupsi, ya Banten memang tidak korupsi tapi nepotisme,” kata Adib tegas.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Raden Berly Rizki Natakusumah mengatakan bahwa sah-sah saja apabila ada orang meragukan kemampuannya.

Namun menurutnya akan lebih adil apabila penilaian dilakukan setelah dia bekerja dan membuktikan kemampuannya. “Kita harus melihatnya setelah hasil yang diberikan,” katanya.

Karena itu menurutnya, nanti akan bisa terlihat apakah dirinya yang dilantik karena mampu dalam menjalankan amanah yang diberikan gubernur atau memang karena faktor nepotisme.

“Kalau kita bicara track record dengan pengalaman, dengan juga kinerja, kita harus melihatnya setelah hasil yang diberikan.

Tidak serta merta hanya membatasi di kondisi yang diamanahkan oleh pimpinan merupakan nepotisme,” katanya.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan, seluruh proses seleksi pejabat yang baru dilantik diklaim telah dilakukan secara objektif melalui mekanisme talent pool.

“Prosesnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekda, diawali dengan asesmen dan daftar urutan kepangkatan.

Dilihat kesesuaian, masa kerja, kecakapan, pendidikan, dan kemampuan,” jelas Dimyati.

Menurutnya, proses tersebut dijalankan secara berjenjang dan penuh pertimbangan.

“Setelah itu dilakukan pertimbangan kepada Gubernur, lalu kami diskusikan bersama.

Posisi-posisi yang ada diisi oleh pejabat sesuai aturan, karena berbeda dengan presiden yang bisa ambil dari mana saja. Kalau gubernur, ya hanya bisa ambil dari pejabat-pejabat yang ada di birokrasi,” tutur Dimyati.

Dimyati juga menegaskan bahwa, proses rotasi dan promosi pejabat dilakukan secara terbuka dan inklusif, melibatkan aparatur dari berbagai kabupaten dan kota di Banten.

“Kita ingin memberi kesempatan yang sama. Kalau dari kabupaten atau kota tidak dibuka, kasihan dong, mereka bisa dianggap lebih rendah.

Padahal belum tentu. Banyak kok pejabat kabupaten dan kota yang kemampuannya di atas rata-rata,” ujarnya.

“Coba saja diuji. Mereka ini orang-orang hebat, elite-elite daerahnya masing-masing.

Contoh saja, yang dari Lebak, Pak Budi, dia kan sudah lama melintang di birokrasi. Dari Pandeglang ada Pak Kurnia, ada juga Pak Nasir.

Coba adu kemampuan, adu kecakapan, adu pengalaman kerja-saya yakin mereka tidak kalah,” tambah Dimyati.

Ia menekankan, saat ini Pemprov Banten justru akan mengambil dan menerima pejabat terbaik dari daerah. Bahkan, kata dia, dalam waktu per enam bulan pihaknya akan melakukan evaluasi.

“Kalau dulu waktu pembentukan provinsi, yang dikirim ke provinsi itu justru yang dianggap kurang maksimal. Tapi sekarang yang diambil adalah yang terbaik.

Kalau kinerjanya kurang bagus, bisa dievaluasi, bahkan dalam enam bulan. Intinya pelantikan ini adalah hasil koordinasi semua pihak, terutama dijalankan oleh Sekda dan BKD.

Kami hanya memantau dan memastikan semuanya berjalan baik. Kalau ada yang tidak benar, ya copot saja,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Andra menekankan pentingnya responsivitas dan profesionalisme para pejabat yang telah diberi kepercayaan untuk mengemban tugas baru.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang disandang bukan sekadar pangkat, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Tugas yang dipikul bukan saja representasi jabatan, tetapi juga representasi kepercayaan masyarakat.

Pejabat harus responsif, adaptif, dan bekerja sesuai dengan visi pembangunan Banten,” ujar Andra.

Andra menuturkan bahwa, sebagai Gubernur dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi misi.

“Tugas utama kita sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Banten, yakni Banten maju, adil merata, tidak korupsi, harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan dalam setiap nafas kita dalam mengabdi kepada rakyat Banten,” jelas Andra.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menjelaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan

tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya untuk mengisi jabatan yang masih dipegang Pelaksana tugas (Plt) atau yang membutuhkan proses seleksi tambahan.

Karena, kata dia, masih ada sejumlah jabatan eselon II yang belum terisi. Di antaranya adalah Inspektorat, Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

“Empat jabatan itu belum bisa diisi bersamaan hari ini (kemarin). Pengisian selanjutnya akan menunggu mekanisme lanjutan sesuai ketentuan, termasuk aspek manajemen talenta,” jelas Deden.

Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut tetap mengikuti standar meritokrasi dan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Insya Allah dalam waktu dekat ya. Karena semua prosesnya akan segera selesai,” ujarnya. (tohir/raffi)