Anggaran Pendidikan di Kota Serang pada 2024 Dapat Porsi Besar, Bahkan Lampaui Amanat Pemerintah Pusat

Anggaran pendidikan Kota Serang
Ilustrasi. Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemkot Serang bakal melebihi amanat pemerintah pusat di 2024 mendatang. (Pixabay/EmAji)

BANTENRAYA.CO.ID – Alokasi anggaran pendidikan di Kota Serang pada tahun 2024 diproyeksikan melebihi pagu anggaran standar.

Perihal anggaran pendidikan ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Imam Rana Hardiana.

Kepala BPKAD Kota Serang Imam Rana Hardiana mengatakan, mengacu mandatori pemerintah pusat, standar pagu anggaran pendidikan dikisaran 20 persen dari APBD.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Sudah Dibuktikan Jadi Amalan Kiki Amalia Bisa Hamil di Usia 41 Tahun, Berikut Bacaan Arab Latin Surat Maryam Lengkap Ayat 1 Sampai 98

“Untuk pendidikan kita pertama memenuhi ketentuan yang digariskan oleh pemerintah pusat itu minimal 20 persen,” ujarnya.

“Untuk tahun depan (2024-red) kita lebih 34,7 persen,” ujar tambahnya kepada awak media di DPRD Kota Serang, Kamis 14 September 2023.

Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang mengalokasikan anggaran pendidikan tahun depan.

BACA JUGA: Tempat Wisata Tercantik di Bulungan yang Eksotis dan Paling Memukau

“Jadi dari dinas pendidikan itu sendiri memang mereka harus mengalokasikan, sesuai dengan standar pelayanan yang harus dilakukan oleh mereka,” ucap dia.

Imam Rana Hardiana mengakui bahwa ada penambahan anggaran dari standar pagu anggaran pendidikan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

“Ada penambahan dari pagu yang memang sudah diminta oleh pemerintah pusat. Pagu standar 20 persen sampai 34,7 persen. Kalau dinominalkan sekitar Rp 400 miliar,” sebutnya.

BACA JUGA: 3 Tempat Makan Enak di Mall Taman Anggrek yang Wajib Banget Kamu Cobain: Menunya Mantap Banget Gak Nyesel

Imam menjelaskan, Rp 400 miliar itu belum termasuk bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Itu belum termasuk DAK. Itu daftar fisik. Kalau BOS itu dana non fisik. Ini kan APBD murni kita. Biasanya bulan Maret itu baru masuk kalau DAK,” jelas Imam Rana Hardiana.

Imam  mengungkapkan, penyusunan dan perencanaan anggaran ada mandatori yang diminta oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA: Pria di Cilacap Rudapaksa dan Bunuh Wanita Difabel, Jasadnya Dibuang Dalam Septic Tank

Penuntasan Visi Misi

Kemudian, lanjut dia, Pemkot Serang pun mempunyai visi misi yang harus diselesaikan di daerah.

“Kebetulan untuk tahun depan ini yang pertama kita ada penyelenggaraan pemilu baik legislatif, presiden, DPD, maupun kepala daerah. Itu pengalokasian ke sana,” ungkap dia.

Ia menuturkan, program mandatori pemerintah pusat yaitu tentang pelayanan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

BACA JUGA: KKM 45 Uniba Adakan Acara Seminar UMKM dan Teknologi yang Berhasil Sita Perhatian Kepala Desa

“Kita rancang juga untuk bisa kita alokasikan. Jadi dengan harapan pengalokasian itu, hal-hal yang terkait dengan pelayanan dasar, Pak Wali bisa terlaksana,” tuturnya.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Penyusunan anggaran tahun 2024 prioritas masih fokus pelayanan dasar, antara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Syafrudin menjelaskan, prioritas pembangunan di antaranya, peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi pemerintah.

BACA JUGA: Bawa Kebiasaan di Daerah, Jemaah Umrah Asal Indonesia Malah Buat Heboh Masyarakat Madinah

Kemudian, lanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketiganya peningkatan daya saing perekonomian daerah, keempatnya peningkatan pendapatan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan infrastruktur dasar, dan daya dukung pembangunan berkelanjutan,” jelas dia.

Syafrudin menyebutkan, APBD Kota Serang tahun 2024 yang diproyeksikan untuk pendapatan daerah Rp 1,3 triliun.

BACA JUGA: Inilah! 3 Kuliner Malam Purwokerto yang Terkenal Enak, Unik dan Paling The Best

Kemudian, lanjut dia, belanja daerah diprioritaskan Rp 1,398 triliun. Proyeksi APBD Kota Serang tahun 2024, kata Syafrudin, mengalami defisit.

“Tahun ini kita menurun dari tahun kemarin 130 sekarang cuma Rp 87 miliar, kemudian pembiayaan daerah diproyeksikan Rp 87 miliar,” ujarnya.

“Kemudian alokasi belanja sesuai aturan pusat. Dinas pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur 19 persen,” paparnya.

“Pengawasan 1,41 persen dan yang terakhir belanja pendidikan dan pelatihan 0,2 persen. Jadi sudah sesuai mudah-mudahan tercapai,” tandasnya. ***

Pos terkait