BANTENRAYA.CO.ID – Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atau transaksi digital tiga pemerintah daerah di Provinsi Banten jeblok setelah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ditaruh atau dipindah di Bank Banten.
Hal itu diketahui dari indeks ETPD yang baru-baru ini dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten.
Berdasarkan data yang dihimpun KPw BI Provinsi Banten, dari sembilan pemerintah daerah (pemda) yang ada di Banten, tiga daerah yang RKUD-nya dikelola Bank Banten memiliki nilai indeks ETPD yang paling rendah.
Ketiga daerah itu adalah Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Provinsi Banten.
Komunitas Ojol, Pendeta dan Warga Tionghoa Deklarasi Dukung Ria-Subadri
Data itu memperlihatkan, indeks ETPD yang paling rendah di Banten yaitu Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten dengan 90,00 persen,
Kabupaten Lebak dengan 94,2 persen, dan Pemerintah Provinsi Banten dengan 94,9 persen.
Sedangkan enam pemda lainnya yang dikelola oleh Bank BJB memiliki nilai indek ETPD di atas 95 persen, yang paling tinggi adalah Kabupaten Tangerang dengan 99,5 persen.
Kepala KPw BI Provinsi Banten Ameriza Ma’aruf Moesa menjelaskan, kehadiran Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong akselerasi digital di daerah.
Kuasai Panggung Debat Perdana, Andika-Nanang Dinilai Ungguli Lawan
Sebab implementasi skema transaksi akan dilakukan oleh bank daerah tersebut. Penguatan EPTD di Banten juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan bank yang mengelola RKUD.
“Percuma kita bicara panjang-panjang lebar gitu tapi kalau bank yang enggak siap, makanya kami di sini juga mau ikut sertakan dari bank RKUD
termasuk Bank Banten dan BJB,” kata Ameriza belum lama ini dalam Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten.
Menurutnya, Bank Banten sebagai bank yang baru tumbuh memiliki keterbatasan dalam bidang perbankan digital.
Biarkan Santri Berkembang Sesuai Kemampuan Masing-masing
Sehingga akan sulit untuk bersaing dengan bank yang sudah berdiri sejak lama dan menguasai bidang teknologi digital dan informasi.
“Kami menyadari itu, tentunya di bidang kapasitas dia sebagai perbankan digital, kalah dengan bank yang sudah lama,” imbuhnya.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, BI Banten menyarankan kepada Bank Banten untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga baik bank maupun non bank.
Sebab, jika berinvestasi pada bidang teknologi akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Calon Walikota Ratu Ria Maryana Tandatangani Pakta Integritas Hamas
“Tingkatkan layanan digitalisasi, khususnya kepada pemda, percepatan kerja sama dengan penyediaan jasa sistem pembayaran yang sudah ada, baik dengan bank atau non bank, itu salah satu caranya,” jelas Ameriza.
Masih kata Ameriza, saat ini Bank Banten sedang berusaha untuk meningkatkan layanan digitalisasi dengan sudah adanya izin untuk peningkatan digitalisasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun BI Pusat.
“Mudah-mudahan bisa diimplementasikan, mereka sedang berusaha, izin sudah mulai diproses ke OJK dan BI pusat Mudah awal tahun depan sudah bisa terealisasi dan tidak terlalu tertinggal dengan bank lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara menyebut Bank Banten saat ini sedang dalam tahap pengembangan, namun harus tetap profesional terutama dalam melayani pemerintah daerah sebab berorientasi kepada bisnis.
Pemerintah Rencanakan Bangun 3 Juta Rumah Demi Masyarakat
“Tapi betul-betul yang profesional meskipun pemegang sahamnya pemerintah bank harus bisnis, harus cari keuntungan sebesar-besarnya,
kalau hanya mengandalkan pinjaman dari aparatur pasti terukur, harus bisa diperkuat lagi diminati dunia usaha dan lebih besar,” cakap Usman.
Diharapkan, dengan adanya agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Banten yang akan dilaksanakan pada 14 November,
mampu memberikan akselerasi perbankan dalam berbagai bidang, baik pemenuhan modal inti dan digitalisasi.
Proyek Gedung Bank Banten Pusat Capai Sekitar 70 Persen
“Ada proses, dari jajaran Bank Banten harus bisa mengoptimalkan RUPS, jadi akselerasi meningkatkan kepercayaan kepada Bank Banten dengan langkah yang dilakukan,” kata Usman.
Divisi TI and EC Bank Banten Anwar Sulaiman menambahkan, pihaknya berupaya untuk memberikan layanan digitalisasi terbaik, salah satunya dengan launching fitur pembayaran QRIS.
“Kami ingin memberikan layanan terbaik untuk digitalisasi dimana kami juga terus memperbaiki sistem pembayaran yang bisa kami integrasikan dengan sistem pemerintahan,
kemarin kami sudah launching dengan Jawara mobile sehingga semua masyarakat bisa mengakses, termasuk layanan Samsat yang ada di Jawa Barat akan kita implementasikan,” kata Anwar.
Bjb Perjalanan Religi 2024, Apresiasi Istimewa bagi ASN Setia bank bjb
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meyakini, masih rendahnya indek ETPD tiga daerah bukan disebabkan karena menaruh RKUD ke Bank Banten.
Meski penyebab pastinya harus diselidiki terlebih dahulu, Al Muktabar menyatakan, dia yakin hal itu bukan dipicu karena RKUD yang ada di Bank Banten.
“Sebenarnya tidak semata-mata faktor itu, nanti kita cek dan saya dalami lebih jauh,” katanya.
Al Muktabar mengatakan, dalam pengelolaan sebuah bank, yang paling penting adalah bagaimana agar dalam transaksi perbankan hak-hak nasabah dapat terpenuhi.
KPU Gandeng Kejari Awasi Penggunaan Anggaran Pilkada Rp32,8 M
Baik ketika menabung, mendapatkan gajian, dan seterusnya. “Itu yang sangat menjadi prioritas bagi layanan perbankan,” katanya.
Sementara hal-hal lain akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan Pemerintah Provinsi Banten pasti akan mengambil langkah-langkah untuk bisa mewujudkan itu.
Al Muktabar menyatakan, yang perlu dicatat adalah saat ini perkembangan saham Bank Banten terus menguat.
Ada fluktuasi saham menunjukkan mekanisme pasar sedang berjalan, karena sebagian salah Bank Banten memang dimiliki publik, dan bank daerah ini merupakan perusahaan terbuka.
Andika Hazrumy Gagas 1 Desa 1 Produk
“Kita juga terus memperkuat dengan KUB dengan Bank Jatim. Beberapa kabupaten/ kota RKUD-nya juga sudah ke bank Banten, sehingga Bank Banten ini perlu kita dukung bersama,” katanya.
Al Muktabar mengatakan, Bank Banten adalah instrumen ekonomi masyarakat Banten.
Bila bank ini sehat, maka akan ada sejumlah pembiayaan yang bisa dibiayai oleh Bank Banten, misalnya kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan lainnya.
“Mungkin itu juga akan menjadi instrumen keuangan kita yang bisa digunakan dalam segala sektor usaha. Itu pentingnya kita memiliki bank sendiri yang mandiri yaitu Bank Banten,” katanya.
Jumlah Dana Kampanye Tak Masuk Akal
Al Muktabar berharap dengan segala instrumen yang dimiliki Bank Banten akan semakin kuat dalam segala aspek. Ini semua menurutnya dipersembahkan untuk kesejahteraan masyarakat Banten. (raden/ tohir)
