BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama DPRD Kota Serang telah menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,74 triliun, melalui rapat paripurna, Senin (24 Agustus 2026).
Kesepakatan perubahan APBD tahun ini menjadi langkah Pemkot Serang dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Serang.
Selain penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tercepat se Provinsi Banten, anggaran yang ditetapkan terbesar dalam sejarah di era Walikota Serang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia atau dikenal Budi-Agis.
Disebutkan pengambilan keputusan bersama Raperda tentang Perubahan APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, namun Pemkot Serang bersama DPRD melakukan percepatan empat bulan satu pekan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang.
Walikota Serang Budi Rustandi, Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin dan sejumlah pejabat eselon 2, 3 hingga 4 pun ikut hadir dalam rapat tersebut.
Walikota Serang mengatakan, setelah menyepakati Perubahan APBD tahun anggaran 2026, pihaknya akan melaksanakan percepatan pembangunan dan percepatan program Pemkot Serang. “Alhamdulillah sudah disepakati dan didukung oleh DPRD,” ujar Budi.
Ia mengaku pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh OPD agar Perubahan APBD ini segera dievaluasi Pemprov Banten.
BACA JUGA : 38.100 Warga Dicek TBC
“Tentunya ketika ini sudah turun lagi ke kita, segera dibahas dan anggaran ini segera dijalankan agar bisa dinikmati oleh masyarakat,” ucap dia.
Menurut Budi, Pemkot Serang menjadi kota yang pertama di Provinsi Banten yang telah menyepakati Perubahan APBD tahun anggaran 2026.
“Alhamdulillah ini yang pertama se-Banten baru Kota Serang yang pertama ya. Karena kita kerjanya estafet.
Dan ini adalah tolak ukur di Pemerintah Kota Serang kepada OPD saya bahwa ini suksesnya dari OPD saya ketika kepala daerahnya selalu menekan kepada mereka kinerja. Alhamdulillah ini sukses ya,” tuturnya.
BACA JUGA : 5.800 Rakyat Ngeluh Infrastruktur
Sebab, lanjut dia, masyarakat Kota Serang butuh percepatan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Kata Budi, hanya di era pemerintahannya perubahan APBD Kota Serang terbesar nilainya.
“Alhamdulillah ini anggaran terbesar ya sejarah di Kota Serang di era pemerintahan saya dan Pak Agis, anggaran perubahan terbesar di Kota Serang di akhir tahun,” jelas Budi.
Ia menegaskan, fokus perubahan APBD tahun 2026 ini adalah semua sektor, namun pembangunan infrastruktur yang terbesar.
“Fokus kita tentunya semua menjadi fokus, dan yang terbesar adalah infrastruktur ya, yang selalu digaungkan oleh masyarakat teriakan infrastruktur,” ungkap dia.
BACA JUGA : Alissa Resort Anyer Banyak Promo Menarik
Budi mengatakan, untuk 13 program Pemkot Serang semuanya berjalan secara bertahap. “Alhamdulillah semua berjalan.
Tentunya yang menjadi prioritas adalah yang digaungkan sesuai dengan survei kita di Bapperida bahwa infrastruktur nomor satu, kedua adalah tenaga kerja, ketiga pemerintahan pelayanan publik. Nah itu kita kejar,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan Pemkot Serang berdasarkan by data dari hasil survei masyarakat yang dilakukan oleh Bapperida Kota Serang.
“Jadi kita kerjanya by target gitu. 2026 ini, 2027 apa gitu lah. Bahkan insyaallah 2028 kita sudah punya target baru yaitu kita akan bikin seperti pantai Losari,” tandasnya.
Kepala BPKAD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di tahun 2026 meningkat signifikan. Pada murni APBD alokasi belanja infrastruktur mencapai 29 persen, kemudian di perubahan APBD mencapai 35 persen.
“Alhamdulillah kenaikannya sangat signifikan dari murni yang infrastruktur 29 persen, sekarang di perubahan 35 persen,” ujar Ina, kepada Banten Raya.
Ia menegaskan, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur Kota Serang ini sesuai dengan mandatory spending pemerintah pusat yakni 40 persen. “Alhamdulillah secara bertahap ini meningkat di Kota Serang,” tegas dia.
Selain pemenuhan infrastruktur, kata Ina, pihaknya tidak melupakan terkait dengan mandatory spending lainnya seperti pendidikan. “Pendidikan dimandatorikan adalah 20 persen ini sudah mencapai di atas 30 persen,” ucapnya.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Kemudian terkait dengan kebutuhan penganggaran untuk penanganan stunting, dan anggaran kemiskinan ekstrem juga meningkat pada Perubahan APBD 2026 ini,
baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun program-program unggulan program strategis, program prioritas, juga yang sudah kita masukkan ke dalam dokumen perencanaan.
“Iya, dari 2025 2026 mandatory spending kita terus meningkat alhamdulillah dan semua berjalan dengan baik,” jelas Ina.
Dari sisi pendapatan, ia menyebut tidak terdapat kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari APBD murni.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Namun, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan persampahan dan retribusi.
Selain itu, terdapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkot Serang juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Untuk tiga juta rumah alhamdulillah juga masuk. Pengalokasian di perubahan ini hampir Rp 21 miliar,” ungkapnya.
BACA JUGA : IPSI Kabupaten Serang Pecah Dua
Secara teknis penggunaan anggaran tersebut berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang.
Kebijakan itu juga berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah, termasuk penerapan BPHTB dan PBG nol rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. (harir)
