Titik Koordinat Jalur Zonasi Dikeluhkan Orang Tua Siswa di Kota Serang

Titik koordinat jalur zonasi dikeluhkan orang tua siswa di Kota Serang
Walikota Serang Syafrudin didampingi Sekda Kota Serang Nanang Saefudin dan jajarannya saat monitoring pos pelayanan PPDB di kantor Dindikbud Kota Serang, Rabu 5 Juli 2023. (Harir Baldan/Bantenraya.co.id)

BANTENRAYA.CO.ID – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMP di Kota Serang masih dikeluhkan oleh para orang tua siswa.

Para orang tua siswa mengeluhkan kesalahan titik koordinat tempat tinggal siswa yang tidak tepat.

Keluhan soal titik koordinat terungkap saat Walikota Serang Syafrudin monitoring pos pelayanan PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Rabu 5 Juli 2023.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA:Walikota Serang Syafrudin Tolak Penghapusan Tenaga Honorer di Kota Serang

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin dan jajarannya.

Salah satu orang tua siswa yang mengeluhkan titik koordinat adalah Dias warga Secang, Kota Serang.

Dias mengatakan, anaknya didaftarkan ke SMPN 4 Kota Serang melalui jalur zonasi. Namun ada kesalahan titik koordinat tempat tinggal siswanya dengan jarak sekolah yang dituju.

BACA JUGA:Soal Penahanan SK PPPK, BKPSDM Kota Serang Segera Tindaklanjuti Instruksi Walikota Syafrudin

“Rumah saya dekat dengan SMPN 4. Paling 400an meter. Tapi kalau disistemnya itu jadinya 1.000 meter lebih setelah dicek di SMPN 4. Jaraknya kejauhan,” ujar Dias, kepada Bantenraya.co.id, ditemui di kantor pos pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Rabu 5 Juli 2023.

Dias kemudian diarahkan oleh tetangganya untuk melakukan pendaftaran di pos pelayanan pengaduan di kantor Dindikbud Kota Serang.

“Sekarang lagi diproses. Mudah-mudahan anak saya diterima,” harap dia.

BACA JUGA:Baru Aja Mau Terima SK, Walikota Syafrudin Instruksikan BKPSDM Tahan SK PPPK yang Domisili di Luar Kota Serang

Warga Secang, Kota Serang, lainnya Aisyah mengeluhkan serupa. Aisyah menuturkan, anaknya didaftarkan di SMPN 4 Kota Serang melalui sistem online jalur zonasi, namun terkendala di titik koordinat.

Menurut Aisyah, jarak tempat tinggal dengan SMPN 4 Kota Serang cukup dekat, anehnya setiap kali didaftarkan selalu ditolak karena titik koordinat yang eror.

“Saya bingung masak jaraknya cuman 700 meter, jadinya 1 kilometer lebih,” ucap Aisyah.

BACA JUGA:Walikota Syafrudin Berharap Hamas Sinergi dengan Pemkot Serang

Setelah mengadukan ke kantor pos pelayanan Dindikbud Kota Serang, keluhan soal titik koordinat pun terpecahkan.

“Ini lagi ditangani sama orang Dindik,” katanya.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, persoalan titik koordinat karena ada kesalahan teknis di sistemnya.

“Ada kemungkinan ini kesalahan administrasi. Mungkin dari pengetikan, dan lain-lain,” kata Syafrudin, kepada Banten Raya.

BACA JUGA:Walikota Syafrudin Minta UT Serang Sinergitas Kembangkan SDM

Syafrudin mengarahkan bagi masyarakat yang terkendala sistem zonasi, agar melakukan pendaftarannnya di kantor Dindikbud Kota Serang.

“Makanya bagi masyarakat yang kesusahan ataupun kesulitan untuk daftar melalui online silahkan datang ke dinas pendidikan nanti akan diberikan arahan dan dibantu,” sarannya.

Selain keluhan titik koordinat, Syafrudin pun mengakui server pun sempat mengalami down di hari pertama PPDB online. Namun persoalan tersebut sudah kembali normal, setelah dilakukan perbaikan.

BACA JUGA:Lepas Gita Satria Kaibon ke Fornas Jabar, Walikota Syafrudin Berharap Bawa Pulang Prestasi Terbaik

“Server di hari pertama memang saya dengar down. Artinya ada masalah-masalah. Hanya penyesuaian saja karena pertama mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lalui dan sampai sekarang Alhamdulillah saya tanya sudah tidak ada masalah dan semuanya lancar. Masyarakat juga puas,” katanya.

Syafrudin menyebutkan, jumlah lulusan SDN di Kota Serang mencapai 12.632 siswa. Jumlah siswa yang sudah melakukan pendaftaran di SDN baru mencapai 8.052 siswa.

“Ada kemungkinan yang 4.000 lebih ini masuk ke swasta. Jadi tidak masuk ke negeri langsung masuk ke swasta. Sebab hari ini hari terakhir,” kata Syafrudin.

BACA JUGA:Disentil Walikota Syafrudin Soal Membeda-bedakan Pelayanan, Direktur RSUD Kota Serang: Di depan Mata para SDM itu adalah Sama

Syafrudin menjelaskan, daya tampung SMPN mencapai 6.534 siswa. “Kurang lebih 2000 ini harus masuk swasta,” ucap dia.

Syafrudin berharap masyarakat Kota Serang yang tidak masuk SMPN agar tetap melanjutkan sekolah ke jenjang SMP swasta.

“Saya mohon anaknya jangan berhenti sekolah. Ada jalan keluar. Banyak SMP-SMP swasta malah yang berprestasi,”

BACA JUGA:WBaru Diresmikan Walikota Syafrudin, Awning Wisata Kuliner Alun-alun Kota Serang Ambruk Diterjang Hujan Angin Kencang

Syafrudin mengatakan, daya tampung di SD hanya 12. 692 dari 221 SD yang ada di Kota Serang.

“Jadi setiap tahun SD tidak ada masalah. Cuma SMP yang berebut masuk negeri. Sisa yang tidak diterima baik jalur zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan, ini mohon diterima oleh masyarakat dengan segala kemampuan Pemerintah Kota Serang,” terang dia.

Kepala Dindikbud Kota Serang Tubagus Suherman mengatakan, sejauh ini untuk PPDB SDN belum ada pengaduan.

BACA JUGA:Banyak Puskesmas Kasih Rujukan ke RS Swasta, Walikota Syafrudin Semprot Kepala Dinkes

‘Tinggal SMP ini ada pengaduan diantaranya salah satunya ketika mendaftar melalui titik koordinatnya itu melalui zonasi sering kali si google maapnya itu ada kendala,” kata Tubagus Suherman.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dindikbud Kota Serang menyiapkan pos pelayanan PPDB yang disiapkan mulai dari server Telkom, termasuk tiga orang operator agar tidak terjadi antrean terlalu panjang.

“Bagi mereka yang ada kesulitan pendaftarannya terutama titik koordinat tadi tentang zonasi yang tidak sesuai oleh tim kami di tim server PPDB dibantu untuk sesuai dengan aplikasi yang sudah kita siapkan dengan sistem ya ditangani oleh Telkom juga,” jelas dia.

BACA JUGA:Jika Tak Masuk SMP Negeri, Walikota Syafrudin Imbau Masyarakat Sekolah di SMP Swasta

Tubagus Suherman juga memastikan tidak ada titipan atau calo pada PPDB SDN maupun SMPN, karena diawasi langsung oleh ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten.

“Sampai hari ini karena kami diawsi oleh ombudsman RI perwakilan provinsi Banten, bahkan ada nomor kliknya,” kata dia.

“Kedua di SDL barusan saja ombudsman RI langsung monitoring sehingga kepala sekolah nya yang mau diajak wawancara di sini karena ada monitoring ombudsman RI dikembalikan ke sekolah,” imbuhnya. ***

Pos terkait