SERANG, BANTEN RAYA- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebanyak 814 ribu orang lebih. Meski demikian, jumlah itu turun 53 ribu orang lebih dibandingkan pada Maret 2021. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten terjadi tidak hanya di perkotaan, melainkan juga di perdesaan.
Dilihat dari wilayahnya, penduduk miskin paling banyak berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.
Secara rinci, jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut. Kabupaten Tangerang 272,35 ribu jiwa, Kabupaten Lebak 134,75 ribu jiwa, Kota Tangerang 134,24 ribu jiwa, Kabupaten Pandeglang 131,43 ribu jiwa, Kabupaten Serang 83,09 ribu jiwa, Kota Serang 47,91 ribu jiwa, Kota Tangerang Selatan 44,57 ribu jiwa, dan Kota Cilegon 18,89 ribu jiwa.
Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama 2 tahun terakhir dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah pandemi Covid-19 yang berkelanjutan yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.
Data selama tahun 2020 sampai Maret 2022 menunjukkan Covid-19 masih mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Pada Maret 2022, misalnya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten berada di angka 775,99 ribu orang. Angka ini mengalami kenaikan pada September 2022 karena jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten berjumlah 857,64 ribu orang.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten semakin naik pada Maret 2021 mencapai 867,23 ribu orang. Namun pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten menurun menjadi 852,28 ribu orang dan kembali turun pada Maret 2022 menjadi 814,02 ribu orang.
Perhitungan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS Provinsi Banten ini berdasarkan penghitungan dari garis kemiskinan Maret 2022 di Provinsi Banten sebesar Rp570.368 per orang per bulan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Artinya bila ada orang yang dalam satu bulan pengeluaran untuk makan dan non makan hanya sebesar Rp570.000, maka dia diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.
Adapun komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2022 didominasi oleh makanan jenis beras yang menyumbang 15,99 persen untuk perkotaan, dan 18,96 persen untuk perdesaan. Sedangkan komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Banten nomor dua adalah rokok kretek/ filter sebesar 17,31 persen di perkotaan dan 19,65 persen di perdesaan.
Sementara komoditi non makanan yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret tahun 2022 adalah perumahan sebesar 10,801 persen untuk perkotaan dan 11,97 persen untuk perdesaan. Sementara komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Banten nomor dua adalah bensin sebesar 3,55 persen di perkotaan dan 2,24 persen di perdesaan.
Terpisah, Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, ada sekitar 20 OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang program kerjanya difokuskan pada penanganan kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan pada tahun 2023 yang akan datang. Bahkan, menurutnya, di anggaran perubahan 2022 juga sudah dimasukkan program penanganan kemiskinan. “Kita fokuskan pada stunting dan juga kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Untuk penanganan kemiskinan jangka pendek, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat program pembagian beras untuk masyarakat miskin juga pembagian bantuan langsung tunai. Namun untuk jumlah bantuan beras yang akan diberikan sampai saat ini masih dihitung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
Meski begitu, Mahdani menargetkan agar program bantuan berupa beras ini bisa dilaksanakan pada November 2022 ini. Bantuan beras itu akan menggunakan batuan dana insentif daerah dari pemerintah pusat. “Insya Allah bulan ini nanti Ketapang teknisnya,” ujarnya.
Guna menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi dan melanda Indonesia, kata Mardani, Pemerintah Provinsi Banten akan menaikkan cadangan beras yang dimiliki dari 1.000 ton menjadi 1.600 ton untuk tahun 2023 yang akan datang. Cadangan beras ini akan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya inflasi tinggi terjadi dan kemungkinan buruk lainnya. (tohir)
DATA PER KABUPATEN/KOTA
1. Kabupaten Pandeglang
Tahun 2019 ada 114,09 ribu
Tahun 2020 ada 120,44 ribu
Tahun 2021 ada 131,43 ribu
2. Kabupaten Lebak
Tahun 2019 ada 107,93 ribu
Tahun 2020 ada 120,83 ribu
Tahun 2021 ada 134,75 ribu
3. Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 ada 193,97 ribu
Tahun 2020 ada 242,16 ribu
Tahun 2021 ada 272,35 ribu
4. Kabupaten Serang
Tahun 2019 ada 61,54 ribu
Tahun 2020 ada 74,80 ribu
Tahun 2021 ada 83,09 ribu
5. Kota Tangerang
Tahun 2019 ada 98,37 ribu
Tahun 2020 ada 118,22 ribu
Tahun 2021 ada 134,24 ribu
6. Kota Cilegon
Tahun 2019 ada 13,20 ribu
Tahun 2020 ada 16,31 ribu
Tahun 2021 ada 18,89 ribu
7. Kota Serang
Tahun 2019 ada 36,21 ribu
Tahun 2020 ada 42,24 ribu
Tahun 2021 ada 47,91 ribu
8. Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019 ada 29,16 ribu
Tahun 2020 ada 40,99 ribu
Tahun 2021 ada 44,57 ribu
SUMBER: BPS PROVINSI BANTEN
