BANTENRAYA.CO.ID – Pelayanan cetak dan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTPE) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang mengalami kendala.
Pelayanan cetak dan perekaman KTP elektronik terhenti lantaran jaringan dari pusatnya eror.
Imbas jaringan eror, pelayanan cetak dan perekaman KTP elektronik di Disdukcapil Kota Serang mandek. Kondisi ini terungkap saat Walikota Serang Budi Rustandi melakukan monitoring pelayanan publik di Disdukcapil Kota Serang, Selasa (25 Maret 2025).
Dalam monitoring pelayanan publik ini Budi Rustandi didampingi istrinya Arfina Rustandi, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin, Asda III Kota Serang Kusna Ramdani, Kepala Disdukcapil Kota Serang Dul Barid dan jajarannya.
Antisipasi Macet Mudik, ASN Pemprov Diizinkan WFA
Budi Rustandi mengatakan, monitoring untuk memastikan pelayanan publik di Disdukcapil berjalan optimal.
“Ini kebetulan ada trouble atau ada maintenance dari pusat, jadi agak off dulu sambil menunggu di sana online lagi,” ujar Budi usai monitoring.
Ia meminta kepada masyarakat Kota Serang yang sedang memohon pembuatan KTP elektronik kependudukan agar bersabar, karena sedang ada gangguan di pusatnya.
“Jadi hal ini saya minta bersabar, karena pelayanannya terganggu karena dari Kemendagri, bukan dari kita,” ucap dia.
Tahu Lokasi-lokasi Jalan Rusak, Sering Ketemu Pelanggan Enggan Bayar COD
Budi menyebutkan, pelayanan yang terhenti akibat jaringan itu adalah pelayanan cetak dan perekaman KTP elektronik.
“Yang terhenti itu pembuatan KTP. Onlinenya. Yang lain-lain jalan,” ungkapnya.
Menurut dia, gangguan jaringan itu tidak berdampak terhadap pelayanan pembuatan KTP elektronik karena sudah sering terjadi.
“Nggak ngaruh. Sudah biasa. Namanya alat pasti ada perbaikan. Itu lagi pemeliharaan,” katanya.
Dua ASN Cilegon Bolos Kerja Setahun Lebih
Budi juga berencana akan menambah fasilitas seperti AC, tempat duduk, meja, dan komputer di Disdukcapil untuk kenyamanan para masyarakat saat melakukan permohonan adminduk.
“Fasilitasnya masih harus ditambah agar kenyamanan dari para masyarakat yang ingin membuat KTP, KK dan lain-lain nyaman.
Karena itu terasa dingin kalau kosong kalau banyak orang pasti panas. Insya Allah di 2026 akan diperbaiki biar lebih rapi, kelihatan nyaman di dalamnya,” tutur Budi.
Ia juga menanyakan kepada warga apakah diminta pungutan liar (pungli) saat melakukan permohonan adminduk di Disdukcapil.
Bangun Jalan Lingkungan, DPRKP Optimis Kawasan Kumuh di Kabupaten Serang Bisa Diatasi
Hal itu ia lakukan untuk memastikan pelayanan di Disdukcapil bebas pungli, karena warga yang ditanya Budi Rustandi menjawab tidak ada pungli.
“Kan banyak ada aja. Khawatir, dan saya ingin memastikan bahwa tidak ada pungli di Kota Serang. Kewajiban saya memastikan,” jelas dia.
Meskipun demikian, Budi mengimbau kepada masyarakat yang akan atau yang sedang melakukan permohonan adminduk di Disdukcapil bebas pungli.
“Pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di Kota Serang khususnya Disdukcapil tidak boleh ada pungli dalam pembuatan surat administrasi kependudukan dan lain-lain,” terangnya.
Pemkot Serang Larang Kendaraan Dinas Dipake Mudik
Kepala Disdukcapil Kota Serang Dul Barid memperkirakan gangguan jaringan ini terjadi sejak pagi. “Dari jam 6 pagi. Mungkin nanti siang baru nyala. Mudah-mudahan bisa,” ujar Dul Barid.
Ia menjelaskan, jaringan eror sering terjadi. Di bulan Ramadhan tahun ini sudah lebih dari dua kali mengalami jaringan eror.
“Ini untuk bulan puasa ini agak lumayan nih. Sering. Bulan puasa ini. Sebulan ada tiga kali,” jelas dia.
Dul Barid menuturkan, setiap jaringan eror diinformasikan ke Disdukcapil Kota Serang.
Perkuat Kerjasama Lintas Sektor, DPRKP Kabupaten Serang Optimis 1.000 Unit RTLH Tertangani di 2025
“Pemeliharaan ini dari pusat. Kalau memang lagi ada maintenance diinfokan ke sini kita langsung infokan ke warga,” tuturnya.
Ia menyebutkan, jaringan eror tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca.
“Mungkin jaringan atau kena faktor cuaca atau apa. Tapi yang jelas kita update. Kalau ada maintenance kita diinfokan,” sebutnya.
Dul Barid mengaku pihaknya hanya bisa pasrah jika jaringan tengah eror. “Kalau ini kan alatnya dari pusat semua.
Sampah Bulan Ramadan di Kota Serang Naik 10 Persen
Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya koordinasi aja,” akunya.
Terkait dugaan pungli, Dul Barid mengakui bahwa dugaan pungli sudah sampai ke telinga pimpinannya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa orang lain alias calo dalam mengurus pembuatan administrasi kependudukan (Adminduk).
“Mungkin ini Pak Wali udah mendengar juga ada pungli. Tapi saya dengan teman-teman ini jujur menepis, dan mengimbau jangan sampai ada warga masyarakat yang menguruskan Adminduk ini ke orang lain.
Calo. Itukan jasa kalau untuk memercayakan ke orang berarti di luar kami. Urus sendiri aja. Kalau lengkap tidak lama 5 menit jadi,” jelas Dul Barid. (harir)
