BANTENRAYA.CO.ID – Pemprov Banten memangkas alokasi anggaran perjalanan dinas pejabat mencapai Rp193 miliar.
Hal itu dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, yang mengamanatkan ifisiensi anggaran pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya diminta agar segera menyelesaikan apa yang menjadi arahan dari Inpres 1 tahun 2025 itu untuk tidak lebih dari akhir Maret 2025.
“Jadi, efisiensi itu kita harus selesaikan, jangan melewati bulan Maret. Kita juga ikuti Inpres nomor 1 tahun 2025 bahwa efisiensi ini dilakukan memotong terhadap kegiatan-kegiatan penunjang.
Telur, Pisang, Susu, Biskuit, Kurma, Menu Paket MBG di SMPN 15 Kota Serang
Bukan meng-cut seperti itu, artinya mengalihkan dari kegiatan penunjang kepada program-program yang lebih produktif.
Salah satunya kita efisiensi Rp193 miliar lebih, item itu dari belanja perjalanan dinas,” kata Rina kepada wartawan, Selasa (18 Maret 2025).
Rina menjelaskan, anggaran yang telah diefisiensikan tersebut nantinya akan disalurkan pada program-program yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
“Anggaran Rp193 miliar lebih ini kita alihkan untuk pemberian sekolah gratis yang menjadi visi-visi wakil gubernur terpilih.
Telur, Pisang, Susu, Biskuit, Kurma, Menu Paket MBG di SMPN 15 Kota Serang
Kemudian kita juga ingin membangun jalan-jalan desa, sehingga jalan-jalan desa dalam keadaan mantap.
Kemudian kita juga dibidang kesehatan, bagaimana mendukung operasional rumah sakit Labuan dan rumah sakit Cilograng bisa beroperasi,” jelasnya.
Rina juga menjelaskan, meski melakukan efisiensi anggaran, namun dia mengklaim kondisi fiskal keuangan dalam kondisi sehat.
Bahkan, kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten berada di urutan pertama nasional, mengalahkan DKI Jakarta.
18 Dari 21 Titik Banjir di Kota Serang Disebabkan Oleh Sampah
Menurut Rina, kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten termasuk yang terkuat urutan pertama di Indonesia. Bahkan, DKI Jakarta yang biasa mendominasi dalam sejumlah kriteria kali ini harus mengakui keunggulan Pemprov Banten.
“Artinya rasio kemandirian keuangan Provinsi Banten sudah cukup kuat,” kata Rina.
Rina menjelaskan, dengan kondisi keuangan fiskal yang sehat menunjukkan bahwa Provinsi Banten sesungguhnya tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan gambaran APBD Provinsi Banten tahun 2024 dapat diketahui bahwa kondisi fiskal keuangan Provinsi Banten sangat mandiri.
Pemprov Suntik Bank Banten Rp139 M
“Misalnya, pendapatan asli daerah mencapai Rp8 triliun. Sementara dana transfer dari pusat hanya Rp3 triliun.
Jadi kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya.
Terkait penerimaan pajak kendaraan saat ini, Rina mengklaim masih cukup baik, meskipun ada trend penurunan di Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Tren ini diprediksi adanya isu kenaikan pajak kendaraan sehingga mengurungkan masyarakat yang akan membeli kendaraan bekas. Namun dia memprediksi trend ini akan membaik setelah lebaran Idul Fitri nanti.
Telur, Pisang, Susu, Biskuit, Kurma, Menu Paket MBG di SMPN 15 Kota Serang
“Mudah-mudahan setelah lebaran menggeliat lagi pembelian kendaraan, karena memang ada juga faktornya karena ada terdampak isu kenaikan pajak,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, anggaran hasil efisiensi nantinya akan dirinya alihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti program yang dirinya gagas yakni sekolah gratis.
“Ya itu kita lakukan (efisiensi) kan saya sudah sampaikan tadi, bahwa sekolah gratis bersumber, salah satunya dari situ (hasil efisiensi).
Penghematan itu semua (kegiatan seremonial), mulai dari rapat-rapat di hotel kita kurangi, kunjungan kerja kita kurangi, FGD-FGD kita kurangi,” tegasnya.
Pelabuhan BBJ Siapkan 10 Kapal, Pelabuhan Ciwandan Bangun 12 Loket Tiket
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, sampai saat ini APBD Provinsi Banten masih sehat dan cukup mandiri.
Hal itu terlihat dari berbagai pembiayaan program Pemprov Banten yang sudah tidak lagi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“(Dana transfer pusat) itu masuk hanya sebagai given saja. Sumber utama pembiayaan kita dari PAD,” katanya.
Dengan begitu, Pemprov Banten dipastikan siap menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan baik.
Kendatipun ada efesiensi yang dilakukan. “Kita utamakan pada pembiayaan program-program yang produktif, yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya. (mg-rafi/tohir)
