BANTENRAYA.CO.ID – Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menyebut hingga kini masih ada 90 titik sampah liar di Kota Serang.
Masih banyaknya titik sampah liar karena masyarakat Kota Serang masih belum paham dalam mengelola sampah rumah tangga.
Terkait masih banyaknya sampah liar ini disampaikan Kepala DLH Kota Serang Farach Richi, ditemui usai acara Hari Lingkungan Hidup di Puspemkot Serang, Kota Serang, Senin 5 Juni 2023.
BACA JUGA:dlhWalikota Syafrudin Janji Tak Akan Hapus Tenaga Honorer
Kepala DLH Kota Serang Farach Richi mengatakan, sebelumnya ada sebanyak 120 titik sampah liar, namun tahun ini bisa direduksi menjadi 90 titik.
“Sekarang ini tersisa 80-90 titik sampah liar dari 120 titik sampah liar,” ujar Farach Richi, kepada Bantenraya.co.id.
Farach Richi menuturkan, penanganan sampah perlu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan perangkat wilayah di tingkat RT, RW, lurah dan camat.
BACA JUGA:Sampah Numpuk di Kawasan Eks Puspemkot Serang
“Penanganan sampah bukan hanya dari DLH, tetapi bagaimana peran serta camat, lurah dan RT RW. Di sini juga kalau masyarakat bisa sama-sama bayar retribusi di situ ada pelayanan,” jelas dia.
Farach Richi menjelaskan, anggarkan Pemkot dalam penanganan sampah sangat terbatas. Pihaknya mengajak agar masyarakat bisa sama-sama menyediakan bak sampah dan membayar retribusi pengangkatan sampah.
“Jadi kita punya tim satgas sendiri, jadi begitu ada sampah liar kita langsung angkut. Kita akan menekankan pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri di masyarakatnya itu sendiri,” katanya.
BACA JUGA:Sampah Sampah Liar Makin Numpuk di Kota Serang
Farach Richi menyebutkan, jumlah sampah liar mayoritas berada di Kecamatan Kasemen.
“Terbanyak di Kecamatan Kasemen,” sebut Farach Richi.
Menurut Farach Richi, jumlah sampah bisa nol, jika setiap keluarga sendiri bisa mengolahnya. Selama ini, kata dia, lingkungan yang tidak terkelola sampahnya itu yang tidak bayar retribusi.
BACA JUGA:Mencari Cuan di Gunungan Sampah TPAS Cilowong Kota Serang
“Jadi kita menekankan untuk bayar retribusi, jadi kita ambil pelayanannya dari masyarakat. Murah, dalam Perda Nomor 2 tahun 2016, satu keluarga itu 10 ribu perbulan. Tapi kan masyarakat ini belum memahami adanya retribusi,” terang dia. ***
