Mahasiswa: Pembangunan Banten Jalan di Tempat

Mahasiswa menilai pembangunan banten jalan di tempat
BLOKIR JALAN: Kelompok organisasi PMII UIN SMH Banten melakukan aksi unjuk rasa menyoroti 23 tahun Provinsi Banten, di depan KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5 Oktober 2023).

Bantenraya.co.id- Puluhan mahasiswa yang tergabung kedalam kelompok organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN SMH Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (5 Oktober 2023).

Unjuk rasa kali ini masih membawa isu yang sama dengan aksi sebelumnya, yakni terkait pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran.

Pantauan Banten Raya di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara pihak aparat keamanan dengan para massa aksi.

Bacaan Lainnya

Di mana, massa aksi berbondong-bondong ingin membuka paksa pintu pagar KP3B yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

PSM Makassar Melempem di Kandang Kala Dihajar Sabah FC di Ajang AFC Cup

Akan tetapi, suasana berhasil dikondusifkan kembali dengan beralihnya para massa aksi dari depan pintu gerbang KP3B ke tengah ruas jalan Syeikh Nawawi Al Bantani.

Sehingga, pihak kepolisian yang berjaga terpaksa mengalihkan sementara arus lalu lintas menjadi contraflow kedua arah.

Koordinator aksi sekaligus Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten Wildan Ramdani mengatakan, berdasarkan hasil pengkajian ilmiah yang telah dilakukan, pihaknya menemukan banyak sekali problematika yang masih belum diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

“Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Banten yang ke-23 ini, dari hasil kajian yang telah kami lakukan itu masih banyak sekali masalah atau problematika yang belum terselesaikan.

Klaim Sekarang! Kode Kupon The Spike Volleyball Story 6 Oktober 2023, Ambil Hadiah Ratusan Bola Voli Gratis

Terutama pada bidang pendidikan, sosial, politik, agraria, ekonomi, bahkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menjadi peringkat ke dua tertinggi di Indonesia,” kata Wildan.

Wildan juga mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki andil dalam mengevaluasi perkembangan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai mahasiswa, dirinya berkomiten ingin menjadi bagian dalam meningkatkan, memajukan, dan memakmurkan Provinsi Banten.

“Karena mahasiswa kami sebagai agent of change berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam meningkatkan, memajukan, dan memakurkan daerahnya.

Viral Kondisi Kamar Kost Seperti Kapal Pecah, Netizen Sebut Mengidap Gangguan Hoarding Disorder

Akan tetapi, saat ini kami melihat selama 23 tahun memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten masih jauh dari kata makmur. Kesejahteraan masyarakat juga masih minim,” terangnya.

Wildan juga menjelaskan, pendidikan yang ada di Provinsi Banten saat ini dinilainya belum secara merata diberlakukan.

Karena, masih adanya sejumlah wilayah di Banten yang tingkat angka partisipasi untuk sekolahnya itu rendah.

Selain itu, ketersedian sarana prasana serta mutu dari pendidikan itu sendiri juga dianggap belum dilakukan secara menyeluruh.

Bocoran Ongkos Nyaleg, untuk DPRD Tingkat Kabupaten Minimal Butuh Ratusan Juta

“Pendidikan di Banten, kita lihat saat ini belum dilakukan secara merata, utamanya dari sisi sarana prasarana dan kurikulum.

Karena banyak sekali kita melihat baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan Universitas, yang saat ini belum dapat mengikutinya.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya peningkatan mutu pendidikan yang komprehensif dan lain sebagainya,” jelas Wildan.

Lebih dalam ia mengungkapkan, tingkat angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Banten menjadi refleksi akan gagalnya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Di Antara Dua Cinta Episode 3 Hari Ini, 5 Oktober 2023: Spoiler Lengkap dengan Link Streaming Full Movie

Tidak hanya itu, dirinya juga turut menginggung akan ketimpangan pembangunan infrastruktur yang ada di Banten.

“Kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terlihat dengan diraihnya peringkat kedua soal angka pengangguran dan kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Kemiskinan bisa kita lihat di jalanan masih banyaknya anak-anak gelandangan seperti di lampu merah, jalanan, itu juga merefleksikan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial itu tidak dapat menjamin kesejahteraan dari masyarakat.

Selain itu, infrastruktur jalan juga turut kami suarakan di mana kita tahu bahwa jalan yang ada di Provinsi Banten belum dibangun secara merata, seperti di Lebak, Pandeglang, pesisir pantai, itu masih banyak yang rusak,” terangnya.

10 Kode Voucher Shopee Hari ini Jumat, 6 Oktober 2023, Klaim Sekarang dengan Diskon hingga Ratusan Ribu

Sementara itu, Ketua Sekretariat PMII UIN SMH Banten, Ali menambahkan, pihaknya berharap agar 23 tahun hari jadi Provinsi Banten dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Provinsi Banten.

Karena, sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan agar dituntaskan oleh masyarakat, sudah berulang kali disuarakan.

Akan tetapi, sejauh ini, kata dia, selama 23 tahun berdiri, masyarakat Banten masih banyak yang jauh dari kata sejahtera.

“Harapannya agar di umur yang ke 23 tahun ini Provinsi Banten dapat mengevaluasi kinerjanya dalam menuntaskan persoalan yang ada di masyarakat.

Pertama Kalinya dalam Sejarah Rusia, Sistem Perbankan Syariah Mulai Diuji Coba di 4 Wilayah

Umur 23 tahun ini kalo dianalogikan sebagai umur manusia itu adalah usia yang sudah matang, produktif, artinya sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara dewasa.

Semoga untuk kedepannya permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, itu bisa diselesaikan, bisa diturunkan angkanya,” jelasnya.

Dikesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sebagian besar telah dilakukan penanganan oleh Pemprov Banten.

Di antaranya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten yang mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen pada Maret 2023.

Maraknya Kasus Bullying di Tanah Air, Begini Pesan dari PJ Gubernur DKI Jakarta untuk Orang Tua

“Artinya secara umum kita dengan capaian tersebut kita masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.

Turunnya angka kemiskinan kan bukan kita yang hitung sendiri, tapi kita ada lembaga dan instansi terkait umpamanya Badan Pusat Statistik (BPS), nah itu yang menghitung dari turun naiknya tingkat kemiskinan di kita,” kata Virgojanti.

Selain itu, Virgojanti juga menerangkan bahwa, Pemprov Banten memiliki target yang mengingkankan angka kemiskinan ekstrem dapat diatasi hingga turun sampai angka 0 persen.

“Kita memiliki target di tahun 2025 nanti agar indeks kemiskinan ekstrem di Banten ini bisa diatasi menjadi 0 persen. Mudah-mudah target itu dapat kita capai dengan tentunya kerja sama dan usaha kita semua,” ujarnya. (mg-rafi)

 

Pos terkait