BANTENRAYA.CO.ID – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi menyatakan jika pegawai honorer atau non ASN menjadi masalah besar pemerintah.
Untuk itu, pihaknya memastikan penghapusan terhadap pegawai honorer pasti dilakukan.
Namun, pihaknya tengah merumuskan simulasi penghapusan pegawai honorer yang akan dilakukan secara baik oleh pemerintah.
Hal itu, agar nantinya tidak ada pengangguran terselubung pemerintah dan mengakibatkan PHK massal.
Untuk itu, ada 4 skema yang akan dilakukan pihaknya menghindari kemungkinan terburuk tersebut.
BACA JUGA: Baru Terbongkar Sekarang, Ini Alasan Sebenarnya Kemenpan-RB Hapus Pegawai Honorer di November 2023
Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Alex Deni, jika non ASN atau pegawai honorer menjadi permasalah yang tidak selesai dari 2005.
Dimana, sebelumnya hanya menyisakan 60 ribu yang belum diangkat PNS sekarang menjadi total lebih dari 2,3 juta.
“PR Kita memang cukup berat dalam kontek transformasi ASN. Ada juga persoalan pegawai non ASN dari 2005,” katanya dikutip BantenRaya dari Youtube DPR RI, Selasa 7 Juni 2023.
“Diusahakan bersama faktanya bukan selesai malah makin besar. Sekarang ada 2,3 juta non ASN,”.
“Pada 2005 sisa 60 ribu saja setelah diangkat langsung sebanyak 860 ribu tanpa tes,” ucapnya.
Dimana, sebanyak 30 persen dari honorer tersebut yakni guru dan dosen. Sisanya tenaga administrasi dan kesehatan.
“Ini menjadi konsen disaat sekarang bersamaan ada digitalisasi besar-besaran oleh pemerintah melalui SPBE,” ucapnya.
“Dipastikan akan berdampak kepada tenaga administrasi yang hilang,” ujarnya.
Ada 4 skema yang disepakati bersama pemerintah dan Komisi X DPR RI, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah pengangguran terselubung pemerintah.
“Pertama hindari PHK massal, kedua tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini,” jelasnya.
“Ketiga hindari pembengkakan anggaran dan disesuaikan dengan regulasi,”.
“Sekarang skemanya sudah dibuat dan disimulasikan,” ucapnya.
Sementara itu, untuk perekrutan yang akan dilakukan untuk CPNS dan PPPK sendiri, ada sebanyak 1.610.953 di 2023.
Tapi yang akan diprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena sektor itu positive growth.
“Tenaga teknis zero growth dan pelaksana tidak lagi merekrut. Sebab, akan terdistrupsi dengan digitalisasi,”.
BACA JUGA: Nasibnya Kelar di November 2023, Begini Kegalauan Para Pegawai Honorer Pemerintahan
“Ini strategi rekrutmen yang disiapkan Kemenpan-RB,” imbuhnya.
Lalu, untuk memenuhi jumlah kuota tersebut pemerintah sendiri banyak yang tidak memberikan formasinya.
“Itu karena masih khawatiran soal anggaran,” ujarnya.
Secara data ASN yanki PNS dan PPPK ada sebanyak 4,3 juta lebih. Dimana 77 persen atau sebanyak 3,3 juta ada di daerah.
Lebih dari 36 persen itu PNS dan PPPK.
“Artinya ini menjadi PR cukup berat. Dimana konteks transformasi ASn terus dorong pemerintah,”.
Hal itu pada akhirnya akan memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pelaksana tidak akan ada perekrutan,” pungkasnya. ***
