BANTENRAYA.CO.ID – Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Banten mengadakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) bagi para muridnya.
Kegiatan ini wajib diikuti semua murid kelas 12 yang hendak mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan di perusahaan. Selama kegiatan, para murid digembleng ala-ala militer.
Kepala SMKN 1 Kota Serang Untung Supriyanto saat dikonfirmasi Banten Raya membenarkan bahwa pihaknya menggelar kegiatan Diklatsar dengan melibatkan instruktur dari satuan Kopassus.
Untung mengatakan, kegiatan yang berlangsung pada 21-22 Agustus 2026 tersebut bertujuan untuk membentuk kedisiplinan siswa sekaligus mempersiapkan mereka sebelum memasuki dunia kerja dan menjalani praktik kerja lapangan (PKL).
BACA JUGA : Biodental Clinic Hadirkan Layanan Kesehatan Gigi Berfasilitas Modern
Diklatsar ini merupakan kegiatan kedua yang digelar SMKN 1 Kota Serang. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diberikan kepada siswa kelas 10 bersamaan dengan kegiatan Pramuka.
Kali ini Diklatsar secara khusus diperuntukkan bagi siswa kelas 12 yang akan memasuki dunia kerja maupun menjalani PKL.
Menurut Untung, pelaksanaan kegiatan tersebut berawal dari masukan sejumlah perusahaan yang menjadi mitra SMKN 1 Kota Serang.
Perusahaan menginginkan siswa yang akan magang atau PKL telah memiliki pengalaman mengikuti pendidikan kedisiplinan.
BACA JUGA : Usai Pensiun, Nanang Saefudin Tak Ingin Tinggalkan Kota Serang
“Ini untuk menjawab permintaan dari mitra-mitra kami di perusahaan, bahwa mereka ingin anak-anak yang magang atau PKL di sana itu sudah pernah mengikuti kegiatan pendidikan disiplin,” ujar Untung, Minggu (23 Agustus 2026).
Selain pengalaman pendidikan disiplin, sekolah juga berharap para siswa mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kopassus.
Sertifikat tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bekal tambahan bagi siswa ketika melamar pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Selain itu, melalui kegiatan tersebut juga kita mengincar sertifikat yang dikeluarkan dari Kopassus sebagai bekal untuk anak-anak kita dalam melamar ke dunia kerja. Itu kenapa makanya kami melibatkan aparat militer dari Kopassus,” katanya.
BACA JUGA : IPSI Kabupaten Serang Pecah Dua
Untung berharap Diklatsar dapat menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan anggaran sekolah.
Sebab kegiatan tersebut tidak membebankan biaya kepada siswa maupun orang tua.
Pelaksanaan Diklatsar juga dimasukkan dalam program hubungan industri, bukan program kesiswaan, karena orientasinya berkaitan dengan persiapan siswa sebelum memasuki dunia kerja.
“Kita inginnya setiap tahun diadakan. Tapi tentu melihat juga pada ketersediaan anggaran. Karena ini kan kami tidak memungut sepeser pun dari siswa dan orang tua,” jelasnya.
BACA JUGA : Usai Pensiun, Nanang Saefudin Tak Ingin Tinggalkan Kota Serang
Menurut Untung, sekolah memilih menghadirkan instruktur dari luar untuk memberikan pelatihan di lingkungan sekolah. Pilihan tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan mengirim seluruh siswa untuk mengikuti pelatihan di asrama militer.
“Kenapa juga kita tidak mengirim anak-anak kita yang pergi ke asrama di militer? Karena itu biayanya akan lebih besar lagi, dan belum tentu orang tua juga mau keluar biaya.
Makanya ini kami mengundang dari luar, latihan dan kegiatannya di sini, dan gratis,” tuturnya.
Untung memastikan, kegiatan tersebut bukan merupakan program yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan.
BACA JUGA : Pengamat Sebut Pemerintah Harus Introspeksi
Diklatsar merupakan inisiatif sekolah sebagai tindak lanjut atas masukan dari perusahaan mitra. “Ini inisiatif kita, ya tadi itu dalam menjawab saran dan masukan dari perusahaan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah SMK lain juga telah melaksanakan kegiatan serupa. Oleh karena itu, pihaknya menilai Diklatsar masih relevan untuk diberikan kepada siswa sebagai salah satu bentuk pembekalan sebelum mereka memasuki lingkungan kerja.
Terkait pelibatan Kopassus, Untung mengatakan hal itu berkaitan dengan sertifikat yang diharapkan dapat diperoleh siswa. Meski demikian, materi pelatihan telah disesuaikan dengan kondisi peserta didik.
“Memang kami sekolah juga bisa mengeluarkan sertifikat, tapi kan tidak sekuat dan sevalid sertifikat yang dikeluarkan mereka. Sekolah-sekolah lain seperti SMK 8, SMK 4, mereka sudah lebih dulu melakukannya,” katanya.
BACA JUGA : Pemkot Serang Kaji Peremajaan Angkot
Untung menambahkan, pihaknya telah meminta instruktur menyesuaikan materi dengan kemampuan fisik dan mental siswa. Hal itu dinilai penting karena mayoritas siswa SMKN 1 Kota Serang merupakan perempuan.
“Apalagi kan SMKN 1 ini mayoritasnya anak-anak perempuan, dan mereka juga siap untuk menyesuaikan, tidak yang berat-berat, hanya dasar saja,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Kepala SMKN 1 Ciruas Agus Munandar mengatakan, diklat pembinaan mental dilakukan sekolah secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi siswa, terutama setelah pandemi Covid-19.
Menurut Agus, kegiatan biasanya menyasar siswa kelas 10 dan 11 yang berlangsung sekitar satu pekan. Pelaksanaannya dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lokasi pelatihan atau barak militer.
“Diklat ini bukan arahan atau perintah dari dinas maupun Kemendikdasmen. Ini merupakan kesadaran sekolah karena melihat adanya kecenderungan anak-anak yang kurang disiplin dan daya juangnya rendah,” ujar Agus, Minggu (23 Agustus 2026).
Ia mengatakan, perubahan kebiasaan siswa setelah pandemi menjadi salah satu pertimbangan sekolah menggelar pembinaan.
Penggunaan telepon seluler yang berlebihan hingga menurunnya semangat belajar dinilai perlu diimbangi dengan kegiatan yang melatih kedisiplinan dan ketangguhan.
“Setelah Covid-19, ada kecenderungan siswa kurang disiplin, malas, lebih banyak bermain handphone daripada belajar dan sebagainya.
BACA JUGA : 5.800 Rakyat Ngeluh Infrastruktur
Karena itu, kami perlu memberikan pembinaan agar mereka kembali memiliki semangat dan daya juang,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, diklat tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan, tetapi juga pembentukan karakter.
Siswa diarahkan memiliki mental tangguh, pantang menyerah, mampu bekerja sama dan terbiasa mengikuti aturan.
Agus menilai karakter tersebut penting bagi siswa SMK karena mereka dipersiapkan memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
BACA JUGA : 38.100 Warga Dicek TBC
Dunia industri tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki etos kerja dan kedisiplinan.
“Targetnya supaya siswa memiliki karakter yang tangguh, pantang menyerah dan disiplin. Itu penting karena mereka nantinya akan masuk ke dunia kerja yang membutuhkan sikap seperti itu,” ucapnya.
Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah, salah satu lokasi yang biasa digunakan adalah Barak Badak Putih 360, Pandeglang.
Selama mengikuti diklat, siswa mendapatkan pembinaan melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk membangun kedisiplinan dan mental.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Kegiatan pembinaan karakter tersebut sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional.
Kemendikdasmen melalui Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menekankan pentingnya pembentukan tata nilai, sikap, kebiasaan dan perilaku siswa.
Khusus SMK, budaya tersebut juga diperkuat melalui penerapan disiplin dan keselamatan kerja yang relevan dengan lingkungan industri.
Pemerintah juga menempatkan penguatan karakter sebagai bagian penting dalam menyiapkan lulusan SMK.
BACA JUGA : SDN Paniis Gelar Pentas Seni Kreasi Siswa
Kemendikdasmen menegaskan pendidikan vokasi tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga karakter dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Bahkan, Kemdikdasmen menyebut mentalitas tinggi menjadi salah satu kunci keberhasilan lulusan SMK untuk bersaing, termasuk di tingkat internasional.
Agus menambahkan, pembiayaan kegiatan diklat biasanya dilakukan dengan pola berbagi antara sekolah dan orang tua siswa.
Sekolah menanggung kebutuhan kegiatan sesuai kemampuan anggaran, sedangkan kontribusi orang tua umumnya diperuntukkan bagi kebutuhan makan siswa selama mengikuti pelatihan.
BACA JUGA : 232 Pasien Kanker Dikemoterapi
“Untuk biaya biasanya sharing antara sekolah dan orang tua. Dari orang tua biasanya hanya untuk makan siswa selama diklat,” ujar Agus seraya menjelaskan, kegiatan diklat semacam ini tidak hanya berlangsung akhir-akhir ini melainkan sudah berlangsung kurang lebih sejak lima tahun terakhir.
Terpisah, Kepala SMKN 1 Kramatwatu Hikmatulloh membenarkan tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melakukan kegiatan diklatsar karena tidak ada instruksi atau arahan dari dinas maupun kementerian.
SMKN 1 Kramatwatu sendiri menggelar rutin pembinaan semacam ini untuk memperbaiki kualitas karakter siswa.
“SMKN 1 Kramatwatu rencananya mau mengadakan nanti di bulan September dengan instruktur rencananya dari Yonif Sulangkar,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, setiap tahun instruktur yang menggembleng para siswa berasal dari lembaga berbeda, meski masih berasal dari satuan TNI.
Sebelumnya, kerja sama dilakukan dengan Grup 1 Kopassus, Korem Maulana Yusuf, dan Kodim Serang.
“Tujuannya untuk pembentukan karakter, disiplin, wawasan kebangsaan, cinta Tanah Air dan bela negara,” ujarnya.
Sementara itu, kegiatan Diklatsar tersebut mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
Menurutnya, pembentukan mental, kedisiplinan dan kecintaan terhadap negara memang penting, tetapi pola pelatihan fisik yang terlalu menonjol dengan melibatkan aparat militer dinilai bukan lagi kebutuhan utama siswa SMA dan SMK saat ini.
“Kalau pelatihan mental, penguatan fisik, soal kecintaan pada bela negara, yang ditempa adalah fisik terus, fisik terus dengan menghadirkan tentara, ini kan lebay aja. Latah, ikut-ikutan,” ujarnya.
Ia menilai sekolah seharusnya lebih memberikan perhatian terhadap penguatan literasi digital.
Sebab, siswa saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan media sosial dan berbagai sumber informasi digital.
BACA JUGA : Gubernur Dorong Harmony Speech Festival Jadi Ruang Perkuat Toleransi dan Persatuan
Menurutnya, kemampuan memahami informasi, berkomunikasi secara etis di ruang digital, serta memahami batasan hukum dan sosial menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pendidikan kedisiplinan secara fisik.
“Yang penting itu adalah masa-masa anak sekolah terutama SMA itu, yang paling penting adalah apa? Literasi digital itu yang mendesak,” katanya.
Ia menilai pendidikan karakter tetap penting, tetapi pendekatannya perlu disesuaikan dengan tantangan generasi saat ini. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya dibekali kemampuan baris-berbaris maupun kedisiplinan fisik.
“Jadi kalau dilatih lagi berbaris, disiplin oke, tapi menurut saya sudah enggak skala prioritas,” ujarnya.
Sorotan lain juga turut disampaikan oleh seorang Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Usep Saeful Ahyar.
Ia mengatakan, kegiatan pelatihan fisik dan bela negara pada dasarnya memiliki sisi positif apabila ditujukan untuk membentuk mental, disiplin dan rasa kebersamaan siswa.
Namun, menurut Usep, pendekatan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan fungsi sekolah sebagai ruang untuk mengembangkan nalar kritis serta proses belajar yang humanistis.
“Sisi baiknya, kita paham niatnya mungkin untuk membentuk mental, disiplin, dan rasa kebersamaan anak-anak muda kita. Tapi jujur saja, ada hal yang perlu kita waspadai,” kata Usep.
BACA JUGA : Forbis Hotel Manjakan Pelancong
Ia juga mengingatkan agar kegiatan semacam itu tidak diterapkan secara seragam kepada seluruh sekolah.
Setiap sekolah memiliki kultur, karakter siswa dan kebutuhan yang berbeda sehingga program pembinaan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Sekolah itu pada hakikatnya ruang buat mengasah nalar kritis, ruang belajar yang humanistis.
Kalau pendekatan yang dipakai terlalu kaku atau beraroma militaristik, kita khawatir suasana belajar yang bebas dan terbuka malah terkikis,” ujarnya.
BACA JUGA : IPSI Kabupaten Serang Pecah Dua
Persoalan anggaran juga menjadi perhatian Usep. Ia menilai program yang membutuhkan biaya besar perlu memiliki aturan yang jelas, terlebih ketika sekolah tidak diperbolehkan membebankan pungutan kepada siswa maupun orang tua.
“Ketika Dinas Pendidikan sudah melarang berbagai bentuk pungutan, memaksakan program berbiaya tinggi, entah untuk operasional atau honorarium instruktur, jelas rawan memicu persoalan baru,” katanya.
Menurut Usep, jika Diklatsar tetap dilaksanakan dengan melibatkan unsur TNI, maka posisi aparat militer harus ditempatkan sebagai mitra edukatif. Pelaksanaannya juga harus humanistis, sukarela dan tidak berorientasi komersial.
“Dinas Pendidikan Banten harus segera turun tangan memperjelas aturannya.
Kalaupun mau melibatkan teman-teman TNI, posisinya harus sebagai mitra edukatif yang edukatif dan humanistis, berbasis kerelaan, tanpa motif komersial, dan yang paling penting: tidak boleh menarik biaya seperak pun dari sekolah apalagi siswa,” tegasnya.
Untuk diketahui, SMKN 1 Kota Serang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana kegiatan tersebut melalui surat Nomor 421/1090-SMKN.1/2026 perihal Surat Izin dan Pemberitahuan Kegiatan.
Dalam surat tersebut, kegiatan Diklatsar dijadwalkan berlangsung pada 21-22 Agustus 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan Banten Raya yang menghubungi melalui sambungan ponsel dan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp. (raffi/tohir)
